Percepat MBR Miliki Rumah Layak Huni, Beberapa Daerah di Sumsel Baru Sahkan Perda Januari 2025

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 16 Jan 2025 - 22:56

"Itu bertujuan mendukung program pemerintah pusat percepatan pembangunan tiga juta rumah," bebernya. Diharapkan program itu dapat terlaksana dengan baik terutama bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin yang belum memiliki rumah atau backlog.

"Berdasarkan data Tahun 2023 lalu, di Banyuasin ada sekitar 22.048 masyarakat yang tidak memiliki rumah atau backlog," tambah Asri, Kabid Perumahan Disperkimtan Kabupaten Banyuasin.

Menurutnya, kebijakan baru ini dapat mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah sendiri.”Di Banyuasin ada terdata sekitar 19.191 rumah tidak layak huni. Tapi itu sudah berkurang karena kami terus melakukan rehab rumah," sebutnya.

Di Kota Prabumulih, Peraturan Daerah (Perda) PBG sudah ada sejak tahun 2022. Yakni Perda Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2022. Perda tersebut mengatur mengenai ketentuan umum, nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif.

Selanjutnya, diatur pula terkait struktur dan besaran tarif, pemungutan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

"Kita harus mempermudah tapi tetap ada aturan yang harus dijalankan dan kita sudah lama melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa IMB tidak ada lagi sudah diganti dengan PBG ini," kata Pj Wali Kota Prabumulih, H Elman ST MM.

Perda PBG itu menggantikan IMB. Tujuannya tak lain untuk mempermudah proses perizinan. Dihapusnya IMB, berdasarkan Pasal 1 ayat 17 PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sementara itu, Kabid Tata Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir, Yeni Novita Sari, mengatakan pengurusan PBG diatur dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 17 Tahun 2021. Aturan ini berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021.

Pengurusan IMB yang menjadi PBG sudah mulai sejak Oktober 2021. Namun untuk di Kabupaten Ogan Ilir, pengurusan persetujuan PBG mulai April 2022.

"Memang ada surat 3 menteri, terkait penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR. Mendukung program presiden 3 juta rumah MBR. Terkait ini, seluruh kabupaten kota lagi pembuatan perbupnya. Targetnya untuk pelaksanaan di tahun 2025," ujar Yeni.

Sementara itu, data backlog di Ogan Ilir sekitar 14.251 pada tahun 2023. Pengurusan PBG kini sudah serba digital. Tanpa harus datang langsung ke kantor PUPR. Semua berkas persyaratan dapat di-upload sendiri oleh pemohon.

"Tapi kendalanya masyarakat kurang mengerti peralihan teknologi dari manual ke sistem. Mengatasi itu, kami juga sudah melakukan sosialisasi langsung maupun online. Menyiapkan petugas untuk membimbing dan membantu menjelaskan prosesnya dan persyaratannya," jelas Yeni.

Di Kabupaten Empat Lawang, Perda Nomor 5 tentang bangunan gedung disahkan 18 April 2024 oleh Pj Bupati Empat Lawang Pauzan Khoiri. “Sudah ada perdanya. Mengurusnya juga mudah di Dinas Perizinan," ujar Pauzan.

percepat mbr miliki rumah layak huni, beberapa daerah di sumsel baru sahkan perda januari 2025                            sumsel, sumateraekspres.id - pemerintah mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (mbr), untuk memiliki rumah layak huni. meminta kepala daerah menerapkan aturan pembebasan persetujuan bangunan gedung (pbg). program prorakyat presiden prabowo subianto ini, harus dilaksanakan daerah.
menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian, men-deadline seluruh kabupaten/kota menerapkan aturan tersebut paling lambat 31 januari 2025. jika tidak, dia akan mengumumkan daerah yang mbalelo tersebut ke publik dan diberi surat teguran.
penjabat (pj) bupati oki ir asmar wijaya, mengungkapkan, peraturan bupati aturan pembebasan pbg baru saja dibuat dan diberlakukan januari 2025 ini. "silakan untuk lebih jelasnya tanyakan ke dinas perkim saja," sampainya, rabu (15/1).
katanya, perbup pbg ini khusus untuk mendukung program pembangunan rumah mbr sudah disusun sebelumnya. digunakan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (disperkim) kabupaten oki.
kepala dinas perkim kabupaten oki, madani st, mengakui perda pbg di oki baru mulai diberlakukan januari 2025. “hanya belum ada yang melakukan pengurusan karena baru saja selesai perdanya,” katanya.
baca juga:rdps berkomitmen atasi masalah banjir dan perbaiki rumah tidak layak huni di palembang
baca juga:peletakan batu pertama program rumah layak huni di ogan ilir
di kabupaten oki, pada tahun 2024 ada 26.171 unit rumah tidak layak hini tersebar di 18 kecamatan, yang mengajukan program bedah rumah. belum dibedah karena pengajuan dari masyarakat melalui kades." ini harus dicek dulu ke lapangan. karena ada syaratnya," imbuhnya.
madani menambahkan, rumah tidak layak huni yang mengajukan bedah rumah terbanyak di kecamatan kayuagung, sebanyak 2.775 unit. “paling sedikit berada di kecamatan air sugihan, 722 unit,” pungkasnya.
terpisah, begitupun di kabupaten oku timur. perda soal pembebasan pbg baru disahkan dprd kabupaten oku timur pada awal januari 2025. sebab, pemerintah mengganti izin mendirikan bangunan (imb), menjadi pbg. 
“dimana dalam perda itu mencantumkan besaran retribusi pbg, berikut dengan ketentuan. namun soal teknis ada di dinas pu," kata kabid pendapatan lainnya bapenda kabupaten oku timur, taufan sumarlin.
bedanya dengan imb, berlaku untuk siapapun yang ingin mendirikan bangunan. namun pada pbg ini, yang membayar retribusi pbg itu adalah bangunan tertentu. "intinya bagi masyarakat kecil yang ingin membangun bangunan kecil, tidak dikenakan retribusi jika ingin membangun," jelasnya.
baca juga:siapkan tenaga kerja, bangun rumah layak huni
baca juga:bank bri kanca palembang a rivai beri bantuan renovasi dua rumah tak layak huni
dia mengatakan dengan disahkannya perda tentang retribusi daerah itu, maka seharusnya aturan pembebasan pbg ini berlaku mulai tahun 2025 ini. "tapi yang dihapuskan hanya retribusi imb. kalau bphtb itu masih ada dan berlaku,” tukasnya.
pemerintah kabupaten oku, sudah mengakomodir surat keputusan bersama (skb) 3 kementerian, terkait pembebasan bphtb dan pembebasan retribusi persetujuan pbg bagi mbr. pembebasan bphtb bagi mbr diakomodir dalam perbup nomor 25 tahun 2024. 
sedangkan pembebasan pbg bagi mbr diatur dalam perbup nomor 26 tahun 2024. “perbup diteken pj bupati oku m iqbal alisyahbana pada desember 2024,” kata kepala bappenda oku, yoyin arifianto ap msi. 
sesuai kriteria dalam perbup tersebut, yang masuk kategori mbr yakni, penghasilan per bulan untuk yang belum kawin/tak kawin sebesar rp7 juta, dan untuk yang sudah kawin sebesar rp8 juta. serta untuk kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar rp8 juta.
sedangkan syarat bangunan yang masuk kriteria yakni luas lantai paling luas 36 m2 untuk pemilikan rumah umum, dan satuan rumah susun. serta paling luas 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya. 
baca juga:alhamdulillah, berkat program tjsl, rano karno dan iis dahlia kini miliki rumah layak huni
baca juga:perusahaan tambang di lahat dukung pembangunan rtlh, serah terima rumah layak huni di desa muara lawai
"ketentuan kedua perbup ini sudah berlaku dan mulai berjalan sejak 5 januari 2025," ungkapnya. untuk pembebasan bphtb bagi mbr disosialisasikan kepada notaris yang biasanya menangani pengurusan tanah dan bangunan.
sedangkan untuk pembebasan pbg bagi mbr disosialisasikan kepada dinas pu penataan ruang dan kantor dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu oku.
kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu oku, imron hs st msİ menyampaikan stressing soal penerapan ketentuan pembebasan bphtb dan pbg bagi mbr ini disampaikan kemendagri saat vidcon dari kemendagri dengan pemerintah daerah pada selasa (14/1).
"untuk kategori yang masuk mbr ini sudah ada ketentuan," ujarnya. sedangkan untuk lama waktu terbitnya izin seperti pbg menurut imron kalau tidak ada kendala sinyal bisa selesai cepat di dinas penanaman modal dan ptsp oku. untuk teknis dinas pu pr memerlukan pengecekan lapangan. 
sementara pemerintah kabupaten banyuasin telah menerbitkan peraturan bupati (perbup) banyuasin no 92 tentang penghapusan bphtb bagi mbr yang memenuhi kriteria tertentu. kemudian perbup banyuasin no 93 tentang pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi mbr yang memenuhi kriteria tertentu.
baca juga:424.081 kk belum punya rumah, rumah tidak layak huni di sumsel 97.680 unit
baca juga:pemkot prabumulih launching program bedah rumah tak layak huni, pemberian sanitasi dan penanganan stunting
"sudah diterbitkan dan ditandatangani 30 desember 2024 lalu," kata sekda banyuasin erwin ibrahim, didampingi kepala bapenda roni utama. kedua peraturan bupati itu telah berjalan dan dilaksanakan di kabupaten banyuasin.
"itu bertujuan mendukung program pemerintah pusat percepatan pembangunan tiga juta rumah," bebernya. diharapkan program itu dapat terlaksana dengan baik terutama bagi masyarakat kabupaten banyuasin yang belum memiliki rumah atau backlog.
"berdasarkan data tahun 2023 lalu, di banyuasin ada sekitar 22.048 masyarakat yang tidak memiliki rumah atau backlog," tambah asri, kabid perumahan disperkimtan kabupaten banyuasin.
menurutnya, kebijakan baru ini dapat mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah sendiri.”di banyuasin ada terdata sekitar 19.191 rumah tidak layak huni. tapi itu sudah berkurang karena kami terus melakukan rehab rumah," sebutnya.
di kota prabumulih, peraturan daerah (perda) pbg sudah ada sejak tahun 2022. yakni perda kota prabumulih nomor 3 tahun 2022. perda tersebut mengatur mengenai ketentuan umum, nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif.
baca juga:borong hasil panen warga, bangun rumah tidak layak huni
baca juga:ada 2.700 rumah tidak layak huni, target berkurang setiap tahun 
selanjutnya, diatur pula terkait struktur dan besaran tarif, pemungutan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
"kita harus mempermudah tapi tetap ada aturan yang harus dijalankan dan kita sudah lama melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa imb tidak ada lagi sudah diganti dengan pbg ini," kata pj wali kota prabumulih, h elman st mm.
perda pbg itu menggantikan imb. tujuannya tak lain untuk mempermudah proses perizinan. dihapusnya imb, berdasarkan pasal 1 ayat 17 pp nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. 
sementara itu, kabid tata bangunan dinas pupr kabupaten ogan ilir, yeni novita sari, mengatakan pengurusan pbg diatur dalam perda pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) nomor 17 tahun 2021. aturan ini berdasarkan pp nomor 16 tahun 2021. 
pengurusan imb yang menjadi pbg sudah mulai sejak oktober 2021. namun untuk di kabupaten ogan ilir, pengurusan persetujuan pbg mulai april 2022. 
"memang ada surat 3 menteri, terkait penghapusan bphtb dan retribusi pbg untuk rumah mbr. mendukung program presiden 3 juta rumah mbr. terkait ini, seluruh kabupaten kota lagi pembuatan perbupnya. targetnya untuk pelaksanaan di tahun 2025," ujar yeni. 
sementara itu, data backlog di ogan ilir sekitar 14.251 pada tahun 2023. pengurusan pbg kini sudah serba digital. tanpa harus datang langsung ke kantor pupr. semua berkas persyaratan dapat di-upload sendiri oleh pemohon. 
"tapi kendalanya masyarakat kurang mengerti peralihan teknologi dari manual ke sistem. mengatasi itu, kami juga sudah melakukan sosialisasi langsung maupun online. menyiapkan petugas untuk membimbing dan membantu menjelaskan prosesnya dan persyaratannya," jelas yeni. 
di kabupaten empat lawang, perda nomor 5 tentang bangunan gedung disahkan 18 april 2024 oleh pj bupati empat lawang pauzan khoiri. “sudah ada perdanya. mengurusnya juga mudah di dinas perizinan," ujar pauzan.
katanya, pbg adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. 
proses izin bangunan, usaha jika untuk memajukan daerah empat lawang. sudah diatur dalam undang-undang. pelaku usaha, atau pemilik bangunan tinggal melengkapi. “jika semuanya lengkap bisa diterbitkan,” katanya.
pauzan mengajak para investor, baik itu bidang perumahan, perkebunan, pertanian, hotel dan lainnya untuk berinvestasi di empat lawang. “kondisi kemanan di empat lawang sudah baik dan kondisi listrik juga sudah normal karena gardu induk sudah beroperasi,” klaimnya.
pemerintah kabupaten muara enim, sudah menerapkan persetujuan pbg sejak 2022, yang diperkuat produk hukum sebagai dasarnya. pbg akan mempermudah mbr dalam memiliki rumah yang layak.
"dasarnya adalah pp nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan uu nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. lalu dasar hukum retribusi pbg, adalah perda no 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah," jelas kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (dpm-ptsp) kabupaten muara enim tarmizi ismail.
pada tahun 2022 diterbitkan 3 pbg, karena masih baru. lalu tahun 2023 diterbitkan 39 pbg, serta tahun 2024 diterbitkan 71 pbg. "kalau dulu, pbg bisa diterbitkan dengan kisaran waktu 24 hari kerja, sekarang 10 hari kerja sudah bisa," paparnya. 
menurutnya, dalam pbg memang sudah menerapkan bphtb, dan penghapusan retribusi pbg bagi mbr. "berkaitan dengan itu, tupoksinya ke bapenda (badan pendapatan daerah). mereka bidangnya, karena berkaitan dengan retribusi," sampai tarmizi. 
kepala bapenda muara enim, feri sonevel mengatakan untuk mendukung program presiden, berkaitan dengan pbg juga sudah diterbitkan beberapa aturan sebagai dasar hukumnya. pertama, perbup muara enim no 43 tahun 2024 tentang pembebasan bphtb bagi mbr. “kedua, perbup muara enim no 44 tahun 2024 tentang pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah," terangnya. 
berkaitan dengan backlog di kabupaten muara enim, plt kepala dinas perumahan dan pemukiman kabupaten muara enim, ahmad yani heriyanto melalui sekretaris, febri mengatakan bahwa di kabupaten muara enim angka backlog ada 10 ribu kepala keluarga (kk). 
“penghitungannya misal dalam satu rumah ada lebih dari 1 kk, contohnya ada 3 kk, maka 2 kk itu adalah backlog," jelasnya. biasanya, ini sering terjadi apabila seseorang yang baru menikah lalu membuat kk sendiri di alamat yang sama. 
"mungkin masih ikut rumah orang tua karena baru menikah, tapi kalau keluar misalnya mengontrak maka angka backlog akan berkurang," terangnya. untuk itu, pemkab muara enim terus berusaha mengurangi angka tersebut, salah satunya dengan rumah murah dimana pengurusannya dipermudah. 
"mendorong developer untuk memberikan kemudahan membangun rumah subsidi termasuk mempermudah pengurusan perizinan," pungkasnya. 
sementara itu, pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) telah menerbitkan perda pbg sejak tahun 2016. langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas instruksi kementerian dalam negeri (kemendagri) yang mewajibkan pemerintah daerah segera menyusun regulasi terkait pemungutan retribusi penerbitan pbg.
kepala bagian hukum pemkab muba, roma sari ourba sh msi menjelaskan bahwa perda ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemkab muba dalam memungut retribusi penerbitan pbg.
"regulasi ini sangat diperlukan sebagai pengganti imb, sehingga pemda memiliki landasan yang sah untuk melakukan pungutan," ujarnya. keberadaan perda ini merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung tata kelola pembangunan daerah yang lebih baik. 
tanpa dasar hukum yang jelas, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memungut retribusi, dan hal ini dapat berimplikasi serius terhadap para pejabat daerah. "apabila pungutan retribusi dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, kepala daerah bisa dikenakan sanksi," ulasnya.
perda pbg ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. dengan adanya regulasi tersebut, pemkab muba dapat memastikan bahwa setiap retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.
masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat memahami pentingnya regulasi ini sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang lebih baik. "kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan ini dan bersama-sama mendukung pembangunan kabupaten muba," pungkasnya.
kabag hukum setda lahat aristoteles sh, menjelaskan bahwa kabupaten lahat juga telah memiliki perbup terkait pbg bagi mbr. plh kepala dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan (prkpp) kabupaten lahat, yenni marleni sh mhum, sebelumnya mengungkapkan, bahwa masalah perumahan adalah tanggung jawab bersama.
namun pemenuhan kebutuhan rumah tetap merupakan tanggung jawab individu. berdasarkan survei tahun 2023, ada 6.971 unit rumah tidak layak huni di kabupaten lahat. sebagai respons terhadap hal tersebut, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, yang dikenal dengan istilah bedah rumah.
pada tahun 2024, pemerintah kabupaten lahat melalui dana apbd memperbaiki 658 unit rumah tidak layak huni, yang tersebar di 12 kecamatan dan 37 desa. proses ini dibagi menjadi dua tahap, dengan tahap pertama telah selesai di 21 desa, sementara tahap kedua sedang berlangsung di 16 desa.
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) palembang, raimon luri, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pbg sebagai pengganti imb
"sejauh ini, masih banyak bangunan kota palembang yang belum memiliki perizinan pbg. karena itu kami terus dorong masyarakat sesegera mungkin mengurusnya. bahkan nantinya, ini akan dijadikan sumber pendapatan asli daerah (pad) dari retribusi perizinan," ujarnya.
tidak hanya dalam pendirian bangunan, di sisi lain proses renovasi serta perubahan bentuk bangunan menjadi salahsatu materi dalam perizinan tersebut. setidaknya semua bangunan yang ada di kota palembang, harus memiliki izin termasuk di dalam pembangunan dan renovasi. 
"ini program baru (pbg), kalau dulunya imb. untuk perizinan ini tentunya harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon, sebelum diterbitkan pbg. pbg dikeluarkan setelah semua dokumen dan persyaratan dilengkapi. termasuk juga izin dari tetangga sekitar," ujarnya.
untuk penertiban pbg, yang akan dilakukan berkaitan dengan reklame dan billboard yang tidak memiliki izin. "sekarang ini masih mendata keberadaan reklame dan billboard yang saat ini belum memiliki izin,” pungkasnya.