KPK Geledah DPRD OKU, Sisir Ruang Banmus dan Banggar, Sita Dokumen Pembahasan APBD 2025

Reporter: Berry |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 20 Mar 2025 - 22:54

GELEDAH: Tim Penyidik KPK mendatangi Kantor DPRD OKU, Kamis (20/3). Menggeledah ruang banggar, ruang banmus, hingga ruang sekretariat DPRD OKU.-foto: ist-

BATURAJA, SUMATERAEKSPRES.ID - Tim penyidik Komisi Permberantasan Korupsi (KPK), masih bercokol di Kota Baturaja. Setelah Rabu (19/3), menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten OKU, selanjutnya giliran menggeledah Kantor DPRD Kabupayen OKU, Kamis (20/3).

Penggeledahan yang dilakukan masih terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu lalu (15/3). Terkait uang muka fee dana pokir berupa 9 proyek senilai Rp35 miliar pada Dinas PUPR Kabupaten OKU Tahun 2025. Dimana dari 8 orang diamankan, 6 ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MF), anggota Komisi III Ferlan Juliansyah (FJ), dan Ketua Komisi II Umi Hartati (UH). Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (Nop), serta dua kontraktor, M Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

“Untuk rilis resminya, termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai semua,” singkat Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, saat dikonfirmasi Sumatera Ekspres, kemarin.

Pantauan koran ini, Tim Penyidik KPK mengendarai 3 mobil Innova, datang ke Kantor DPRD OKU, sekitar pukul 09.30 WIB, Kamis (20/3). Namun tidak ada satupun anggota DPRD OKU, disebut sedang melaksanakan kunjungan kerja, yang sudah dijadwalkan sejak Januari 2025.

Tim penyidik KPK hanya bisa diterima Kabag Persidangan DPRD OKU M Iqbal Ramadhan, serta Kabag Fasilitasi dan Anggaran DPRD OKU Muslimin. “Tim KPK memeriksa ruangan, seperti Banggar, Banmus, dan ruangan Sekretariat,” ucap Iqbal, kepada awak media.

Phaknya menerima dan memfasilitasi tim KPK di DPRD OKU, dalam kaitan kebutuhan tim penyidik KPK untuk meminta dokumen yang diperlukan dalam penyidikan. “Dokumen yang diminta dan diperlukan KPK, khususnya yang terkait pembahasan APBD 2025,” ungkap Iqbal.

Kabag Fasilitasi dan Anggaran DPRD OKU Muslimin menambahkan, dari Sekretariat DPRD OKU sudah menyerahkan sejumlah dokumen dan data yang diminta tim penyidik KPK. "Urusan dokumen tadi sudah clear yang diminta penyidik KPK," ujarnya.

Berbagai dokumen yang diminta seperti pengesahan fraksi, alat kelengkapan dewan, hingga pembahasan paripurna APBD 2025. “Dalam pengumpulan dokumen, tim penyidik KPK tidak ada melakukan penyegelan di ruangan,” terang Muslimin.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta, Minggu (16/3), Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan kasus di OKU ini bermula dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU tahun 2025.

Terdapat permintaan uang pokir dari sejumlah anggota DPRD OKU kepada Pemkab OKU. “Jatah ini kemudian disepakati untuk diubah menjadi proyek fisik yang dikelola oleh Dinas PUPR OKU dengan total nilai awal Rp40 miliar," kata Setyo.

kpk geledah dprd oku, sisir ruang banmus dan banggar, sita dokumen pembahasan apbd 2025                            baturaja, sumateraekspres.id - tim penyidik komisi permberantasan korupsi (kpk), masih bercokol di kota baturaja. setelah rabu (19/3), menggeledah kantor dinas pupr kabupaten oku, selanjutnya giliran menggeledah kantor dprd kabupayen oku, kamis (20/3).
penggeledahan yang dilakukan masih terkait operasi tangkap tangan (ott) pada sabtu lalu (15/3). terkait uang muka fee dana pokir berupa 9 proyek senilai rp35 miliar pada dinas pupr kabupaten oku tahun 2025. dimana dari 8 orang diamankan, 6 ditetapkan sebagai tersangka. yakni, ketua komisi iii dprd oku m fahrudin (mf), anggota komisi iii ferlan juliansyah (fj), dan ketua komisi ii umi hartati (uh). kepala dinas pupr oku nopriansyah (nop), serta dua kontraktor, m fauzi alias pablo (mfz) dan ahmad sugeng santoso (ass). 
 “untuk rilis resminya, termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai semua,” singkat juru bicara kpk, tessa mahardika, saat dikonfirmasi sumatera ekspres, kemarin.
pantauan koran ini, tim penyidik kpk mengendarai 3 mobil innova, datang ke kantor dprd oku, sekitar pukul 09.30 wib, kamis (20/3). namun tidak ada satupun anggota dprd oku, disebut sedang melaksanakan kunjungan kerja, yang sudah dijadwalkan sejak januari 2025.
tim penyidik kpk hanya bisa diterima kabag persidangan dprd oku m iqbal ramadhan, serta kabag fasilitasi dan anggaran dprd oku muslimin. “tim kpk memeriksa ruangan, seperti banggar, banmus, dan ruangan sekretariat,” ucap iqbal, kepada awak media.
baca juga:geger! kpk ott di baturaja, pejabat dan anggota dprd oku diciduk!
baca juga:rapat paripurna dprd oku timur: enos-yudha diusulkan berhenti dan ditetapkan kembali untuk 2025
phaknya menerima dan memfasilitasi tim kpk di dprd oku, dalam kaitan kebutuhan tim penyidik kpk untuk meminta dokumen yang diperlukan dalam penyidikan. “dokumen yang diminta dan diperlukan kpk, khususnya yang terkait pembahasan apbd 2025,” ungkap iqbal.
kabag fasilitasi dan anggaran dprd oku muslimin menambahkan, dari sekretariat dprd oku sudah menyerahkan sejumlah dokumen dan data yang diminta tim penyidik kpk. "urusan dokumen tadi sudah clear yang diminta penyidik kpk," ujarnya.
berbagai dokumen yang diminta seperti pengesahan fraksi, alat kelengkapan dewan, hingga pembahasan paripurna apbd 2025. “dalam pengumpulan dokumen, tim penyidik kpk tidak ada melakukan penyegelan di ruangan,” terang muslimin.
dalam konferensi pers di gedung merah putih jakarta, minggu (16/3), ketua kpk setyo budiyanto menyampaikan kasus di oku ini bermula dari pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) kabupaten oku tahun 2025. 
terdapat permintaan uang pokir dari sejumlah anggota dprd oku kepada pemkab oku. “jatah ini kemudian disepakati untuk diubah menjadi proyek fisik yang dikelola oleh dinas pupr oku dengan total nilai awal rp40 miliar," kata setyo.
baca juga:teddy meilwansyah pastikan pelayanan publik berjalan optimal di tengah kasus ott yang menggemparkan oku
baca juga:david ditunjuk jadi plt ketua dpc oku, gantikan fahruddin yang terjerat ott kpk
ada 9 proyek titipan yang jadi bancakan dewan dan dinas pupr oku. yakni, proyek rehabilitasi rumah dinas bupati oku dengan pagu anggaran rp8,3 miliar. lalu, rehabilitasi rumah dinas wakil bupati oku rp2,4 miliar. 
selain itu, ada proyek pembangunan kantor dinas pupr oku rp9,8 miliar, pembangunan jembatan desa tuna makmur rp983 juta, dan peningkatan jalan poros desa tanjung manggus-bandar agung rp4,9 miliar. 
lalu, peningkatan jalan desa pamai makmur-guna makmur rp4,9 miliar, peningkatan jalan unit 16 kedaton timur rp4,9 miliar, peningkatan jalan letnan muda rp4,8 miliar dan peningkatan jalan desa makarti utama rp3,9 miliar.
kepala dinas pupr oku nop, kemudian menawarkan sembilan proyek kepada kontraktor mnz dan ass dengan komitmen fee sebesar 22 persen. pembagiannya, 2 persen untuk dinas pupr, sementara 20 persen menjadi bagian dprd oku yang akan dicairkan mendekati lebaran idulfitri.
setiap anggota dprd oku disebut-sebut menerima bagian proyek yang bervariasi. ketua dan wakil ketua dprd mendapat jatah proyek senilai rp5 miliar. sementara anggota lainnya mendapatkan proyek senilai rp1 miliar per orang.
baca juga:wabup: kita serahkan ke kpk, soal ott dugaan fee proyek titipan dprd di dinas pupr kabupaten oku
baca juga:setelah ott kpk di oku, kantor pupr sepi, ruangan kadin terkunci dan lampu padam, pegawai enggan berkomentar
namun, akibat keterbatasan anggaran, nilai proyek yang semula rp40 miliar dikurangi menjadi rp35 miliar. meski demikian, besaran fee proyek tetap disepakati sebesar 20 persen atau setara dengan rp7 miliar. 
setelah kesepakatan tersebut, anggaran dinas pupr oku pada apbd 2025 melonjak drastis dari rp48 miliar menjadi rp96 miliar. karena sudah mendekati lebaran, sejumlah anggota dprd oku, diwakili  fj, fmr, dan uh, menagih jatah komitmen fee proyek itu kepada nop.
kemudian, dilakukan pencairan uang muka beberapa proyek melalui bank daerah pada 11-12 maret 2025. pada 13 maret 2025, kontraktor mnz menyerahkan uang rp2,2 miliar kepada nop sebagai bagian dari komitmen fee proyek yang telah disepakati sebelumnya.
uang tersebut kemudian dititipkan kepada seorang asn dinas perkim oku. kemudian, ass juga menyerahkan dana sebesar rp1,5 miliar kepada nop sebagai janji komitmen fee proyek yang ia dapatkan. pada sabtu, 15 maret 2025 pukul 06.30 wib, tim kpk melakukan ott di rumah nop. 
ditemukan uang sebesar rp2,6 miliar yang diduga berasal dari komitmen fee yang diberikan mnz dan ass.  kemudian, kpk mengamankan mnz, ass, fmr, uh, serta beberapa pihak lain di kediaman masing-masing.
baca juga:plt. ketua dpw ppp sumsel ingatkan kader legislatif usai ott kpk tersangkakan ketua dpc oku
baca juga:kpk sempat sambangi kantor dinas pupr oku, terkait ott dugaan suap 9 proyek
satu unit mobil toyota fortuner berpelat nomor polisi 1851 id, dokumen terkait proyek, serta berbagai alat komunikasi elektronik ikut diamankan. mobil fortuner itu diduga dibeli nop dari uang fee proyek rp1,5 miliar.
kpk terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam skandal proyek di kabupaten oku ini. atas perbuatannya, kadis pupr dan para anggota dprd oku selaku penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 12 huruf (f) atau pasal 12b uu tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp. 
sementara dua kontraktor sebagai pemberi suap dijerat pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau pasal 5 ayat 1 huruf (b) uu tipukor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp. (bis/air)