Terungkap! Pengembang Rumah Subsidi Resah, Bisnis Terancam Hancur, Ini Penyebabnya

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 20 Mar 2025 - 15:55

Terungkap! Ribuan Pengembang Rumah Subsidi Resah, Bisnis Terancam Hancur-Foto: IST-

SUMATERAEKSRES.ID – Lima asosiasi pengembang perumahan terbesar di Indonesia, yakni REI, Apersi, Himperra, Appernas Jaya, dan Asprumnas, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung Nusantara 2, Rabu (19/3).

Mereka menyampaikan keresahan atas berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk stigma negatif yang menyebabkan pemanggilan pengembang oleh kepolisian tanpa dasar hukum yang jelas.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua BAM DPR RI Netty Prasetyani, didampingi Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu dan Cellica Nurrachadiana. Dalam diskusi, para pengembang mempertanyakan alasan mereka dicap sebagai “pengembang nakal” serta prosedur pemanggilan yang dianggap tidak sesuai aturan.

Adian Napitupulu: Jangan Ada Kesewenang-wenangan

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa hukum harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara.

Ia mempertanyakan dasar hukum pemanggilan pengembang di beberapa daerah, termasuk di Papua.

“Saya ingin tahu, apa dasar hukum pemanggilan pengembang oleh kepolisian? Apakah ada pelanggaran dalam kontrak perjanjian dengan konsumen? Kalau tidak ada, maka jangan sampai ada stigma negatif dan tindakan sewenang-wenang,” ujar Adian.

Ia menekankan bahwa negara harus berjalan sesuai hukum, bukan berdasarkan instruksi sepihak. Jika tidak ada pelanggaran pidana atau perdata yang dilakukan pengembang, maka pemanggilan oleh polisi tidak memiliki dasar yang kuat.

“Kita tidak bisa menjalankan negara berdasarkan asumsi atau perintah tanpa dasar hukum. Kalau tidak ada pelanggaran, maka tidak boleh ada pemanggilan. Jika dipaksakan, itu namanya kesewenang-wenangan,” tegasnya.

Dampak bagi Industri Perumahan dan Perekonomian

Adian juga mengingatkan bahwa gangguan terhadap industri perumahan subsidi berdampak luas pada perekonomian.

Ia mencatat, sekitar 10-12 juta pekerja bergantung pada sektor ini, dan ada 185 jenis usaha terkait yang bisa terdampak jika permasalahan tidak segera diselesaikan.

terungkap! pengembang rumah subsidi resah, bisnis terancam hancur, ini penyebabnya                            sumateraeksres.id – lima asosiasi pengembang perumahan terbesar di indonesia, yakni rei, apersi, himperra, appernas jaya, dan asprumnas, menggelar rapat dengar pendapat umum (rdpu) dengan badan aspirasi masyarakat (bam) dpr ri di gedung nusantara 2, rabu (19/3).
mereka menyampaikan keresahan atas berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk stigma negatif yang menyebabkan pemanggilan pengembang oleh kepolisian tanpa dasar hukum yang jelas.
rapat tersebut dipimpin oleh ketua bam dpr ri netty prasetyani, didampingi wakil ketua bam dpr ri adian napitupulu dan cellica nurrachadiana. dalam diskusi, para pengembang mempertanyakan alasan mereka dicap sebagai “pengembang nakal” serta prosedur pemanggilan yang dianggap tidak sesuai aturan.
baca juga:tak penuhi panggilan penyidik, kuasa hukum sebut finda dan suami ada acara keluarga jelang lebaran
baca juga:harga istimewa! toyota sienta v matik 2018 bekas dijual dengan harga menarik
adian napitupulu: jangan ada kesewenang-wenangan
menanggapi keluhan tersebut, wakil ketua bam dpr ri adian napitupulu menegaskan bahwa hukum harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara.
ia mempertanyakan dasar hukum pemanggilan pengembang di beberapa daerah, termasuk di papua.
“saya ingin tahu, apa dasar hukum pemanggilan pengembang oleh kepolisian? apakah ada pelanggaran dalam kontrak perjanjian dengan konsumen? kalau tidak ada, maka jangan sampai ada stigma negatif dan tindakan sewenang-wenang,” ujar adian.
baca juga:intan heldiana jawab tuduhan miring! tegaskan tak pernah jadi pengurus parpol
baca juga:baca ini!! cara mendapatkan saldo dana gratis dengan mudah
ia menekankan bahwa negara harus berjalan sesuai hukum, bukan berdasarkan instruksi sepihak. jika tidak ada pelanggaran pidana atau perdata yang dilakukan pengembang, maka pemanggilan oleh polisi tidak memiliki dasar yang kuat.
“kita tidak bisa menjalankan negara berdasarkan asumsi atau perintah tanpa dasar hukum. kalau tidak ada pelanggaran, maka tidak boleh ada pemanggilan. jika dipaksakan, itu namanya kesewenang-wenangan,” tegasnya.
dampak bagi industri perumahan dan perekonomian
adian juga mengingatkan bahwa gangguan terhadap industri perumahan subsidi berdampak luas pada perekonomian.
ia mencatat, sekitar 10-12 juta pekerja bergantung pada sektor ini, dan ada 185 jenis usaha terkait yang bisa terdampak jika permasalahan tidak segera diselesaikan.
“kami memahami bahwa pengembang rumah subsidi sudah berjuang dengan margin keuntungan kecil. jika usaha mereka terus dipersulit, maka dampaknya bisa besar bagi ekonomi nasional,” ujarnya.
adian meminta kementerian perumahan dan kawasan permukiman (pkp) serta komisi v dpr ri segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini.
pengembang: tidak ada perlindungan, hanya intimidasi
ketua umum dpp realestat indonesia (rei) joko suranto mengungkapkan bahwa para pengembang awalnya menyambut baik pembentukan kementerian pkp. namun, dalam lima bulan terakhir, kebijakan yang muncul justru menimbulkan keresahan.
“kami merasa seperti anak yang kehilangan ayah. dulu, di bawah kementerian pupr, tidak ada masalah seperti ini. sekarang, banyak pengembang merasa diintimidasi dan diperlakukan tidak adil,” ungkap joko.
ia menyoroti bahwa pengembang perumahan subsidi tidak menggunakan dana apbn. subsidi diberikan langsung kepada masyarakat sebagai pembeli rumah. namun, anehnya, pengembang justru dianggap melawan negara hanya karena mempertanyakan kebijakan kementerian pkp yang ingin melaporkan mereka ke bpkp dan kpk.
“hanya karena kami bertanya, kami dicap melawan negara. ini masih negara demokratis, kan?” sindirnya.
kritik terhadap program 3 juta rumah
lima asosiasi pengembang juga menyoroti mandeknya program 3 juta rumah yang digagas kementerian pkp di bawah kepemimpinan menteri maruarar sirait. alih-alih fokus pada realisasi program, mereka menilai kementerian justru lebih sibuk dengan pemanggilan pengembang.
adian napitupulu menegaskan bahwa program ini harus diperjelas agar dapat dievaluasi dengan baik.
“apa tolak ukur keberhasilan program 3 juta rumah? ada yang bilang rumahnya gratis, tapi kata menterinya tidak. pembangunan di pesisir, pesisir yang mana? desa yang mana? ini semua harus diperjelas agar program bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.