“Kami memahami bahwa pengembang rumah subsidi sudah berjuang dengan margin keuntungan kecil. Jika usaha mereka terus dipersulit, maka dampaknya bisa besar bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Adian meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Komisi V DPR RI segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini.

Pengembang: Tidak Ada Perlindungan, Hanya Intimidasi

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan bahwa para pengembang awalnya menyambut baik pembentukan Kementerian PKP. Namun, dalam lima bulan terakhir, kebijakan yang muncul justru menimbulkan keresahan.

“Kami merasa seperti anak yang kehilangan ayah. Dulu, di bawah Kementerian PUPR, tidak ada masalah seperti ini. Sekarang, banyak pengembang merasa diintimidasi dan diperlakukan tidak adil,” ungkap Joko.

Ia menyoroti bahwa pengembang perumahan subsidi tidak menggunakan dana APBN. Subsidi diberikan langsung kepada masyarakat sebagai pembeli rumah. Namun, anehnya, pengembang justru dianggap melawan negara hanya karena mempertanyakan kebijakan Kementerian PKP yang ingin melaporkan mereka ke BPKP dan KPK.

“Hanya karena kami bertanya, kami dicap melawan negara. Ini masih negara demokratis, kan?” sindirnya.

Kritik terhadap Program 3 Juta Rumah

Lima asosiasi pengembang juga menyoroti mandeknya Program 3 Juta Rumah yang digagas Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait. Alih-alih fokus pada realisasi program, mereka menilai kementerian justru lebih sibuk dengan pemanggilan pengembang.

Adian Napitupulu menegaskan bahwa program ini harus diperjelas agar dapat dievaluasi dengan baik.

“Apa tolak ukur keberhasilan Program 3 Juta Rumah? Ada yang bilang rumahnya gratis, tapi kata menterinya tidak. Pembangunan di pesisir, pesisir yang mana? Desa yang mana? Ini semua harus diperjelas agar program bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.