Mulai 2025, Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi Wajib Lapor! Ini Aturan Lengkapnya

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 08 Jan 2025 - 20:26

Mulai 2025, Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi Wajib Lapor! Ini Aturan Lengkapnya-Foto: IST-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaporan industri jasa keuangan.

Regulasi ini secara khusus menyasar perusahaan perasuransian dan dana pensiun untuk memperkuat pengawasan serta memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat.

POJK ini mewajibkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK.

Pokok pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

Jenis Laporan Berkala:

Laporan Bulanan: Berisi laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan Tahunan: Meliputi laporan keuangan yang telah diaudit, laporan teknis, dan laporan publikasi. Disampaikan paling lambat 30 April tahun berikutnya.

Laporan Lain: Termasuk laporan keberlanjutan, strategi anti-fraud, dan realisasi rencana bisnis, dengan tenggat waktu sesuai aturan POJK.

Transparansi untuk Peserta: Dana pensiun diwajibkan mempublikasikan laporan kepada peserta melalui media yang mudah diakses.

Efisiensi Pelaporan Daring: Seluruh laporan disampaikan melalui sistem pelaporan daring OJK untuk meningkatkan efektivitas.

mulai 2025, dana pensiun dan perusahaan asuransi wajib lapor! ini aturan lengkapnya                            jakarta, sumateraekspres.id  – otoritas jasa keuangan (ojk) resmi mengeluarkan dua peraturan otoritas jasa keuangan (pojk) baru yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaporan industri jasa keuangan.
regulasi ini secara khusus menyasar perusahaan perasuransian dan dana pensiun untuk memperkuat pengawasan serta memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat.
pojk ini mewajibkan dana pensiun pemberi kerja (dppk) dan dana pensiun lembaga keuangan (dplk) untuk menyampaikan laporan berkala kepada ojk.
baca juga:ojk terbitkan 2 pojk baru untuk tingkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan di industri jasa keuangan
baca juga:rekomendasi pinjaman online aman dan terdaftar di ojk untuk 2025
pokok pengaturan dalam peraturan ini meliputi:
jenis laporan berkala:
laporan bulanan: berisi laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
laporan tahunan: meliputi laporan keuangan yang telah diaudit, laporan teknis, dan laporan publikasi. disampaikan paling lambat 30 april tahun berikutnya.
baca juga:masalah pinjol, mayoritas keluhkan perilaku petugas penagihan, ojk tingkatkan edukasi dan pengawasan
baca juga:ojk rampungkan 131 perkara, 109 di antaranya berkekuatan hukum tetap
laporan lain: termasuk laporan keberlanjutan, strategi anti-fraud, dan realisasi rencana bisnis, dengan tenggat waktu sesuai aturan pojk.
transparansi untuk peserta: dana pensiun diwajibkan mempublikasikan laporan kepada peserta melalui media yang mudah diakses.
efisiensi pelaporan daring: seluruh laporan disampaikan melalui sistem pelaporan daring ojk untuk meningkatkan efektivitas.
sanksi administratif: keterlambatan atau kesalahan dalam laporan akan dikenai denda.
pojk ini mulai berlaku pada 1 juni 2025, dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pelaporan dan melindungi kepentingan peserta melalui transparansi yang lebih baik.
pojk nomor 22 tahun 2024: laporan berkala perusahaan perasuransian
penerbitan pojk ini merupakan tindak lanjut dari amanat undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang telah disesuaikan dengan perkembangan terbaru. regulasi ini dirancang untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif di sektor perasuransian melalui pengaturan pelaporan yang mencakup kondisi keuangan dan kegiatan usaha.
 
pokok-pokok pengaturan dalam pojk ini meliputi:
 
kewajiban pelaporan: perusahaan asuransi harus menyusun laporan bulanan, triwulanan, tahunan, publikasi, dan laporan lain yang akurat serta tepat waktu.
penyampaian kepada pihak berwenang: ojk mewajibkan penyampaian laporan tertentu kepada lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, otoritas perpajakan, bank indonesia, dan lembaga penjamin simpanan.
penguatan sanksi: sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan, dan denda akan diterapkan pada pelanggaran.
pojk ini akan mulai berlaku pada 1 januari 2025, sementara sanksi administratif terhadap kesalahan pelaporan mulai berlaku untuk posisi laporan bulan juni 2025. ketentuan lebih lanjut diatur dalam surat edaran ojk nomor 23/seojk.05/2024.
 
harapan atas penerapan regulasi baru
kedua pojk ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pengawasan, pelaporan, dan transparansi pada sektor jasa keuangan. dengan data yang lebih baik, ojk optimistis dapat menciptakan industri perasuransian dan dana pensiun yang lebih sehat, profesional, serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.