Saksi Ungkap Masalah Anggaran dan Penyimpangan Proyek LRT dalam Sidang Dugaan Korupsi

Reporter: Ardila |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 21 Jan 2025 - 17:31

Sidang kasus dugaan korupsi proyek LRT Palembang mengungkap masalah anggaran hingga penyimpangan, dengan kerugian negara mencapai Rp 74 miliar. Foto:Ardila/Sumateraekspres.id--

“Metode penugasan diberikan oleh Presiden kepada PT Waskita Karya, dan apakah Waskita Karya bisa menunjuk kontraktor lain itu adalah urusan internal mereka,” ujar Jumardi dalam keterangannya di hadapan sidang.

Lebih lanjut, Jumardi menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam proyek ini dilakukan melalui beberapa metode, seperti lelang, tender, dan penunjukan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ia menambahkan bahwa pada masa jabatannya, muncul berbagai masalah, salah satunya terkait dengan anggaran yang tidak tersedia pada saat pelaksanaan proyek.

Menurutnya, seharusnya anggaran sudah dipastikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.

Jumardi juga menyebutkan bahwa salah satu kendala utama proyek ini adalah tidak adanya trase di Kementerian Perhubungan.

Jumardi mengungkapkan bahwa Waskita Karya mengajukan anggaran awal sebesar Rp 12,5 triliun untuk pembangunan LRT.

Namun, setelah evaluasi oleh konsultan yang ditunjuk Kementerian Perhubungan, anggaran ini akhirnya disepakati untuk diperkecil.

Saksi lainnya, Suranto, yang juga menjabat sebagai PPK dalam proyek ini, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan TNI, guna mengatasi kendala di lapangan.

Suranto juga membeberkan bahwa ada perubahan dalam nilai kontrak, yang semula sebesar Rp 12,5 triliun menjadi Rp 10,9 triliun.

“Perubahan addendum ini terjadi karena adanya perubahan kondisi di lapangan,” jelas Suranto. Ia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa kali pergantian PPK dengan alasan yang berbeda-beda.

saksi ungkap masalah anggaran dan penyimpangan proyek lrt dalam sidang dugaan korupsi                            sumateraekspres.id - sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pembangunan light rail transit (lrt) pada tahun anggaran 2016-2020 kembali digelar di pengadilan negeri palembang.
dalam sidang tersebut, terungkap adanya kerugian negara sebesar rp 74 miliar yang berasal dari proyek besar ini.
kasus ini melibatkan empat terdakwa, yakni tukijo, mantan kepala divisi ii pt waskita karya; ignatius joko herwanto, mantan kepala gedung ii pt waskita karya; septian andri purwanto, mantan kepala divisi gedung iii pt waskita karya; dan bambang hariadi wikanta, direktur utama pt perenjtana djaya.
baca juga:kejaksaan terus dalami kasus deliar marzoeki, 25 saksi telah diperiksa
baca juga:tersangka pengedar narkoba ditangkap, bawa 35 butir ekstasi di baturaja
sidang yang berlangsung pada selasa (21/1) ini dipimpin oleh fauzi isra sh mh dan dihadiri oleh jaksa penuntut umum (jpu) dari kejaksaan tinggi sumatera selatan.
empat terdakwa hadir dengan didampingi penasihat hukum mereka.
beberapa saksi yang turut memberikan kesaksian dalam persidangan tersebut di antaranya adalah jumardi, suranto, taufik hidayat, aditya, dimas, agus wahyudianto, dan hadi pranoto yang merupakan direktur utama pt trisula.
baca juga:polres oku timur berpartisipasi dalam penanaman jagung serentak dukung swasembada pangan
baca juga:babak belur usai dikeroyok, sopir truk laporkan pengeroyokan oleh penjaga malam ke polisi
jumardi, yang pernah menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk) periode ii tahun 2016 dari kementerian perhubungan, menceritakan bahwa proyek pembangunan lrt dimulai sejak 2015.
ia menjabat selama tujuh bulan namun tidak menerima dokumen dari ppk sebelumnya, sehingga langsung terlibat dalam kontrak kerja yang ada.
menurutnya, proyek ini dibiayai melalui anggaran kementerian perhubungan, dengan pengguna anggaran (pa) adalah direktur prasarana perkeretaapian.
baca juga:banyuasin kembali hidupkan lahan tidur lewat program penanaman jagung, mendukung ketahanan pangan nasional
baca juga:dinas perhubungan prabumulih fokus tertibkan parkir liar, dishub prabumulih tingkatkan pad
“metode penugasan diberikan oleh presiden kepada pt waskita karya, dan apakah waskita karya bisa menunjuk kontraktor lain itu adalah urusan internal mereka,” ujar jumardi dalam keterangannya di hadapan sidang.
lebih lanjut, jumardi menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam proyek ini dilakukan melalui beberapa metode, seperti lelang, tender, dan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan presiden no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
ia menambahkan bahwa pada masa jabatannya, muncul berbagai masalah, salah satunya terkait dengan anggaran yang tidak tersedia pada saat pelaksanaan proyek.
baca juga:polsek cengal bagikan 40 porsi makanan bergizi gratis untuk pelajar sd
baca juga:oku timur tingkatkan antisipasi penyebaran pmk, ternak diberi vaksin
menurutnya, seharusnya anggaran sudah dipastikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.
jumardi juga menyebutkan bahwa salah satu kendala utama proyek ini adalah tidak adanya trase di kementerian perhubungan.
jumardi mengungkapkan bahwa waskita karya mengajukan anggaran awal sebesar rp 12,5 triliun untuk pembangunan lrt.
namun, setelah evaluasi oleh konsultan yang ditunjuk kementerian perhubungan, anggaran ini akhirnya disepakati untuk diperkecil.
baca juga:jpu banding vonis alim dan puguh pembunuh bos toko bangunan, tuntut hukuman mati
baca juga:dump truk tenggelam di underpass lahat, warga bahu-membahu evakuasi
saksi lainnya, suranto, yang juga menjabat sebagai ppk dalam proyek ini, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan tni, guna mengatasi kendala di lapangan.
suranto juga membeberkan bahwa ada perubahan dalam nilai kontrak, yang semula sebesar rp 12,5 triliun menjadi rp 10,9 triliun.
“perubahan addendum ini terjadi karena adanya perubahan kondisi di lapangan,” jelas suranto. ia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa kali pergantian ppk dengan alasan yang berbeda-beda.
salah satu perubahan tersebut adalah pergantian dirinya dengan taufik hidayat, mengingat ppk tidak boleh menjabat lebih dari dua tahun di satu tempat.
lebih lanjut, suranto menyampaikan bahwa audit badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan adanya kelebihan bayar sebesar rp 1,3 triliun meskipun pekerjaan proyek sudah selesai 100 persen.
bpkp juga mencatat bahwa hingga tahun 2024, ada anggaran sebesar rp 81 miliar yang belum dibayarkan oleh waskita karya.