Menggugat Relasi Patron-Klien dalam Pilkada?

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 21 Oct 2024 - 22:14

Yazwardi Jaya, Akademisi/ Peminat Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang--

SUMATERAEKSPRES.ID - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak jika tidak ada aral melintang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sebulan lebih setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

PERISTIWA demokrasi, politik, dan hukum yang melibatkan secara langsung calon kepala daerah dan wakilnya dengan rakyat sebagai pemilih merupakan relasi interaksionis yang saling membutuhkan dan sekaligus saling menguntungkan.

Apakah dalam kondisi demikian harus ada hubungan patron-klien antara pemilih dan pemimpin yang terpilih?

Secara generik, teori hubungan patron-klien adalah hubungan timbal balik kedua belah pihak dalam derajat yang tidak seimbang.

Patron yang dalam bahasa Spanyol berarti atasan dideskripsikan sebagai pihak yang lebih tinggi (superior) dan klien yang dianggap sebagai bawahan (inferior) atau dalam ungkapan lainnya sebagai hubungan antara induk semang dan anak buahnya.

Pola relasi tersebut terjadi antara calon (kandidat) tertentu dengan para pendukungnya dalam proses pilkada dengan berbagai partisipasi politik yang dianggap akan menyukseskan demokrasi.

Jika asumsi itu diterima, maka pola relasi patron-klien terjadi antara sang calon kepala daerah terpilih dan para pendukungnya saja, bukan kepada keseluruhan masyarakat.

Dengan kata lain, pola relasi patron-klien beririsan dengan politik interaksionis yang identik dengan politik dagang sapi alias politik bagi-bagi kekuasaan bagi para pendukungnya saja dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Dalam teorisasi ilmu politik, partisipasi politik masyarakat akan terbagi menjadi beragam sesuai kapasitas dan kepentingannya masing-masing.

Setidaknya ada 3 (tiga) tipe masyarakat yang berpartisipasi dalam demokrasi. Pertama, berpartisipasi secara aktif dengan penuh kesadaran dirinya sendiri untuk memilih salah satu calon yang dianggapnya sesuai dengan kepentingan rakyat, kelompok ini dianggap sebagai kelompok pemilih rasional.

Kedua, kelompok masyarakat yang “mendedikasikan dirinya” sebagai kelompok gladiator, yaitu sebagai tim sukses calon pasangan tertentu; mereka akan berjuang all out untuk mendapatkan simpati masyarakat agar memilih calon yang diusungnya; dan kelompok ketiga, adalah masyarakat pemilih yang skeptis dengan 2 pilkada sehingga memilih golput alias tidak memilih namun tetap datang ataupun juga tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Suka atau tidak suka akan terjadi perbedaan pandangan antara para pendukung dan tim sukses masing-masing kandidat.

menggugat relasi patron-klien dalam pilkada?                            sumateraekspres.id - pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak jika tidak ada aral melintang akan dilaksanakan pada 27 november 2024 di 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. sebulan lebih setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 oktober 2024.
peristiwa demokrasi, politik, dan hukum yang melibatkan secara langsung calon kepala daerah dan wakilnya dengan rakyat sebagai pemilih merupakan relasi interaksionis yang saling membutuhkan dan sekaligus saling menguntungkan.
baca juga:kejati dan bawaslu kolaborasi untuk sukseskan pilkada serentak 2024
baca juga:jalankan cooling system, kapolres oi ajak media jaga kondusifitas pilkada serentak, ini pesannya!
apakah dalam kondisi demikian harus ada hubungan patron-klien antara pemilih dan pemimpin yang terpilih?
secara generik, teori hubungan patron-klien adalah hubungan timbal balik kedua belah pihak dalam derajat yang tidak seimbang.
patron yang dalam bahasa spanyol berarti atasan dideskripsikan sebagai pihak yang lebih tinggi (superior) dan klien yang dianggap sebagai bawahan (inferior) atau dalam ungkapan lainnya sebagai hubungan antara induk semang dan anak buahnya.
pola relasi tersebut terjadi antara calon (kandidat) tertentu dengan para pendukungnya dalam proses pilkada dengan berbagai partisipasi politik yang dianggap akan menyukseskan demokrasi. 
jika asumsi itu diterima, maka pola relasi patron-klien terjadi antara sang calon kepala daerah terpilih dan para pendukungnya saja, bukan kepada keseluruhan masyarakat.
dengan kata lain, pola relasi patron-klien beririsan dengan politik interaksionis yang identik dengan politik dagang sapi alias politik bagi-bagi kekuasaan bagi para pendukungnya saja dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.
dalam teorisasi ilmu politik, partisipasi politik masyarakat akan terbagi menjadi beragam sesuai kapasitas dan kepentingannya masing-masing.
setidaknya ada 3 (tiga) tipe masyarakat yang berpartisipasi dalam demokrasi. pertama, berpartisipasi secara aktif dengan penuh kesadaran dirinya sendiri untuk memilih salah satu calon yang dianggapnya sesuai dengan kepentingan rakyat, kelompok ini dianggap sebagai kelompok pemilih rasional. 
kedua, kelompok masyarakat yang “mendedikasikan dirinya” sebagai kelompok gladiator, yaitu sebagai tim sukses calon pasangan tertentu; mereka akan berjuang all out untuk mendapatkan simpati masyarakat agar memilih calon yang diusungnya; dan kelompok ketiga, adalah masyarakat pemilih yang skeptis dengan 2 pilkada sehingga memilih golput alias tidak memilih namun tetap datang ataupun juga tidak datang ke tempat pemungutan suara (tps).
suka atau tidak suka akan terjadi perbedaan pandangan antara para pendukung dan tim sukses masing-masing kandidat.
faktor inilah yang dianggap sebagai penyebab perpecahan dalam masyarakat. meski demikian, pilkada di indonesia secara umum tidak menjadi penyebab keterbelahan masyarakat ketika pasangan calon kandidat telah dilantik sebagai kepala daerah.
namun berdampak terhadap perilaku dan kebijakan calon terpilih yang cenderung berpihak hanya kepada tim sukses, pemilih, dan pendukungnya.
akibatnya mudah ditebak, bahwa sang kepala daerah akan lebih mendahulukan para pendukungnya dan mengabaikan pemilih lainnya.
jika yang terakhir ini yang terjadi, maka kita tidak heran bahwa pada dekade terakhir pasca reformasi lebih banyak kepala daerah yang berakhir dengan jebakan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
selebihnya sebagai akibat praktik demokrasi yang tidak sehat karena diracuni oleh money politics dan kompromi-kompromi antara partai politik yang lebih banyak lupa dengan kepentingan rakyat.
demokrasi substantif sebagai tujuan pilkada
sebagai negara kesatuan berbentuk republik, kedaulatan negara indonesia ditegaskan secara jelas pada pasal 1 ayat (2) uud nri 1945:
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. pasal ini menjadi dasar bahwa indonesia merupakan negara yang menganut kedaulatan rakyat. 
sebelum diamandemen pada sidang tahunan mpr 1-9 november 2001 pasal ini berbunyi "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat".
perubahan pasal ini memberikan makna baru dalam system ketatanegaraan indonesia pasca reformasi. artinya, semua lembaga negara adalah pelaksana kedaulatan rakyat termasuk kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme pilkada.
namun dari beberapa sistem pemilihan yang dibunyikan dalam konstitusi nri 1945 terdapat 3 (tiga) frasa yang berbeda.
pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden dibunyikan “dipilih secara langsung” (pasal 6 ayat 1), kedua pemilihan dengan frasa “dipilih melalui pemilihan umum” untuk anggota mpr yang terdiri atas anggota-anggota dpr dan dpd (pasal 2 ayat 1 jo pasal 22c ayat 1), dan anggota dprd (pasal 18 ayat 3), dan ketiga, secara lebih khusus tentang pilkada disebutkan pada pasal 18 ayat (4) “gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. 
pemaknaan frasa “dipilih secara demokratis” dibedakan dari bentuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum mpr dan dprd.
perbedaan frasa dalam konstitusi sebagai grundnorm bernegara tersebut bukanlah tanpa makna yang diamandemen pasca reformasi.
semangat untuk menguatkan potensi daerah dengan asas otonomi dan desentralisasi pemerintahan telah memberikan “ruang demokrasi” yang lebih luas dan fleksibel untuk melaksanakan pilkada.
“dipilih secara demokratis” tidak berarti harus melaksanakan pemilihan umum secara langsung sebagaimana presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif lainnya. 
pilkada bisa saja dilaksanakan melalui demokrasi perwakilan yang direpresentasikan oleh dprd setempat, 3 pilkada bisa juga dilaksanakan melalui mekanisme kearifan lokal seperti yang terjadi di daerah istimewa yogjakarta, nanggroe aceh darussalam, dan daerah-daerah di papua. 
pemaknaan “dipilih secara demokratis” menjadi domain pemerintahan daerah untuk memilih mekanisme pelaksanaan pilkada yang dianggap lebih maslahat bagi daerahnya.
pelaksanaan pilkada dengan cara yang berbeda ini juga mencerminkan pluralisme hukum dan budaya yang merupakan ontologi masyarakat indonesia. 
pembacaan ulang konstitusi ini dimaknai sebagai keinginan para pejuang reformasi tahun 1998 agar terjadi pemerataan pembangunan yang dimulai dari daerah namun tetap dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.
artinya, pilkada diharapkan benar-benar mencerminkan keinginan rakyat di daerahnya untuk mendapatkan pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya. inilah yang dimaknai demokrasi substatif yang diharapkan dari pilkada.
meski pilkada 2024 sulit untuk menerapkan mekanisme pilkada yang berbasis asimetris tersebut, setidaknya semangat pilkada tetap mencerminkan pilkada demokrasi substantif, yaitu sang calon terpilih semestinya tidak hanya terikat kontrak sosial dan politik hanya kepada konstituen dan tim suksesnya saja, namun sang calon terpilih adalah primus inter pares yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka. 
sang calon terpilih terikat dalam kontrak sosial di mana masyarakat berhak menuntut apa yang dijanjikan dalam kampanye atau pemaparan visi misi mereka ketika berkampanye, bukan patron-klien yang hanya untuk sebagian orang yang mendukungnya saja.
baca juga:gelontorkan apbd sangat besar untuk dana hibah pilkada serentak 2024, harapkan berjalan aman, damai, lancar
baca juga:sumatera selatan hadapi pilkada serentak, pengamat politik: jangan hanya tebar pesona!
merenungkan kata-kata bijak susilo bambang yudhoyono (presiden ri ke-6) pada suatu kesempatan “my loyalty ends with the party when my loyalty begins with the country” (kesetiaanku berakhir pada partai ketika kesetiaanku dimulai pada negara).
demokrasi pilkada adalah sebuah sistem di mana masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan publik melalui partisipasi bermakna (meaningfull participation) untuk melahirkan putera terbaik di masing-masing daerah yang didaulat rakyat untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat di daerahnya tanpa lagi membedakan siapa yang memilih dan siapa yang tidak memilih karena hakikat demokrasi adalah kedaulatan rakyat bukan kedaulatan partai politik dan atau antar golongan tertentu saja. wallahu a’lam. (*)