Bantah Pembiaran Tambang Batu Bara Ilegal, Polres Muara Enim Klaim Tangani 24 LP, Proses Lidik dan Sidik

Reporter: Gite |

Editor: Mario |

Sabtu , 23 Mar 2024 - 20:24

TIMPA RUMAH: Truk batu bara nopol BE 8159 AMD, timpa rumah Harianto, di pinggir jalan Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Sabtu (23/3) dini hari. -ist-

MUARA ENIM, SUMATERAEKSPRES.ID – Permasalahan truk angkutan diduga batu bara ilegal di jalur lintas tengah (Jalinteng) Muara Enim-Baturaja, belum tuntas.

Setelah tumpahan tanah lumpur dan batu bara membuat licin jalan dan truk-truk tidak bisa menanjak, terbaru giliran truk batu bara menimpa rumah warga.

Truk Hino nopol BE 8159 AMD yang disopiri Suryadi warga Bandar Jaya, Provinsi Lampung, menimpa teras rumah Harianto, di pinggir jalan Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Kejadiannya Sabtu, 23 Maret 2024, sekitar pukul 1.30 WIB.

Kasat Lantas Polres Muara Enim AKP Suwandi SH MSi, menyebut truk itu melaju dari arah Desa Paduraksa. Diduga sopirnya mengantuk, sehingga hilang kendali dan menumpa rumah warga.

“Yang berrsangkutan bertanggung jawab dan siap membayar ganti rugi kepada pemilik rumah,” ujarnya.

Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra SH SIK, membantah pihaknya pembiaran tambang batu bara ilegal. "Itu semua dalam proses lidik, apakah ilegal atau legal. Ada aturannya, tentu kami tindak kalau memamg melanggar," tegasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim AKP Darmanson SH MH, menambahkan sepanjang 2023-2024 sudah ada 24 laporan polisi (LLP) proses penyidikan terkait batu bara ilegal.

“Kami tidak hanya diam, terkait penambangan batu bara illegal. Kami sedang lidik, juga ada yang sidik," terangnya.

Untuk penindakan akan dilakukan dari hulu ke hilir, tentunya Polres Muara Enim tidak bisa bekerja sendiri. Tapi juga perlu kerjasama pihak lain. "Kalau dari lalu lintas, dari satlantas dan juga Dinas Perhubungan," bebernya.

Pihaknya juga tidak henti mengimbau kepada masyarakat ,agar tidak terlibat dalam pertambangan ilegal. "Apalagi yang memiliki lahan, agar menutup lahan tersebut karena melanggar hukum," tegasnya.

bantah pembiaran tambang batu bara ilegal, polres muara enim klaim tangani 24 lp, proses lidik dan sidik                            muara enim, sumateraekspres.id – permasalahan truk angkutan diduga batu bara ilegal di jalur lintas tengah (jalinteng) muara enim-baturaja, belum tuntas.
setelah tumpahan tanah lumpur dan batu bara membuat licin jalan dan truk-truk tidak bisa menanjak, terbaru giliran truk batu bara menimpa rumah warga.
truk hino nopol be 8159 amd yang disopiri suryadi warga bandar jaya, provinsi lampung, menimpa teras rumah harianto, di pinggir jalan desa tanjung agung, kecamatan tanjung agung, kabupaten muara enim. kejadiannya  sabtu, 23 maret 2024, sekitar pukul 1.30 wib.
baca juga:penyelundupan 88,2 ton batubara ilegal ke cilegon dan cakung 
baca juga:pengiriman batubara kembali normal
kasat lantas polres muara enim akp suwandi sh msi, menyebut truk itu melaju dari arah desa paduraksa. diduga sopirnya mengantuk, sehingga hilang kendali dan menumpa rumah warga.
“yang berrsangkutan bertanggung jawab dan siap membayar ganti rugi kepada pemilik rumah,” ujarnya.
kapolres muara enim akbp jhoni eka putra sh sik, membantah pihaknya pembiaran tambang batu bara ilegal. "itu semua dalam proses lidik, apakah ilegal atau legal.  ada aturannya, tentu kami tindak kalau memamg melanggar," tegasnya.
terpisah, kasat reskrim akp darmanson sh mh,  menambahkan sepanjang 2023-2024 sudah ada 24 laporan polisi (llp) proses penyidikan terkait batu bara ilegal.
baca juga:mantap! subdit tipidter gagalkan penyelundupan 88 ton batubara ilegal senilai rp100 milyar, ini penampakannya!
baca juga:perusahaan tongkang batubara ogah bayar perbaikan dermaga kampung kapitan, pemkot palembang klaim harga segini
“kami tidak hanya diam, terkait penambangan batu bara illegal. kami sedang lidik, juga ada yang sidik," terangnya.
untuk penindakan akan dilakukan dari hulu ke hilir, tentunya polres muara enim tidak bisa bekerja sendiri. tapi juga perlu kerjasama pihak lain. "kalau dari lalu lintas, dari satlantas dan juga dinas perhubungan," bebernya.
pihaknya juga tidak henti mengimbau kepada masyarakat ,agar tidak terlibat dalam pertambangan ilegal. "apalagi yang memiliki lahan, agar menutup lahan tersebut karena melanggar hukum," tegasnya.
informasinya, lokasi penambangan batu bara ilegal itu juga ada yang masuk wilayah izin usaha pertambahan (iup) pt bukit asam (ptba) tbk.
corporate secretary pt bukit asam, nico chandra mengatakan bahwa ptba mengharapkan peningkatan penegakan hukum secara konsisten dan satgas peti yang usung oleh pemerintah dapat kembali diusung."kami juga terus bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat menekan kegiatan penambangan ilegal," ujarnya, kepada sumateraekspres,id, tadi malam.melalui program-program pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat beralih untuk melakukan pekerjaan yang legal, aman untuk keselamatan dan kesehatan mereka namun dapat memberikan manfaat ekonomi untuk keluarganya.
"salah satu program pemberdayaan yang sudah dijalankan oleh ptba saat ini adalah eco agrotomation," terangnya.lanjutnya, ptba dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan prinsip praktik pertambangan terbaik (good mining practice)
terpisah, kabid humas polda sumsel, kombes pol sunarto sik mm, menjelaskan diperlukan kerjasama dan peran serta dari seluruh pihak, untuk menindak praktik pertambangan batu bara ilegal di muara enim.
"polri tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas tambang-tambang batubara ilegal itu. butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat karena yang hulunya itu dulu yang harus dituntaskan," tegas sunarto.
terkait upaya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian selama ini, sunarto menyebut itu sebagai langkah awal.
karena sebelumnya pernah dilakukan upaya pendekatan secara persuasif, agar masyarakat dan penambang menghentikan aktivitas yang membahayakan diri sendiri dan lingkungan sekitar namun kembali berlanjut.
"kami butuh dukungan dari sinergi dari semua pihak, karena ini juga berdampak terhadap segala sendi. baik sosial, ekonomi maupun hak lainnya, harus ada upaya komprehensif untuk mengatasi hal ini," sebut lulusan akpol 1992 ini. (way/kms/air)