Kadis Perpustakaan Banyuasin Ditahan Terkait Kasus Penyimpangan Retribusi Parkir

Reporter: Akda |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 20 Mar 2025 - 16:03

Tiga pejabat Banyuasin, termasuk Kadis Perpustakaan, ditahan terkait dugaan penyimpangan retribusi parkir 2020-2023. Kejaksaan Banyuasin berkomitmen mengungkap kasus ini. Foto:Akda/Sumateraekspres.id--

BANYUASIN, SUMATERAEKSPRES.ID – Kejaksaan Negeri Banyuasin menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan retribusi parkir di UPTD Pelayanan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyuasin untuk periode 2020 hingga 2023.

Ketiga tersangka tersebut adalah AL, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Banyuasin yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyuasin, serta PLT Satpol PP Banyuasin.

Tersangka lainnya adalah EP, mantan Kepala UPTD Dishub Banyuasin, dan S, mantan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Layanan Angkutan Darat Dishub Banyuasin.

Kepala Kejari Banyuasin, Reymund Hasdianto Sitohang, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Giovani SH MH, mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo selama 20 hari ke depan.

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti terkait penyimpangan dalam pengelolaan retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah, namun malah mengalir ke pihak-pihak tertentu.

"Retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah, ternyata diduga diselewengkan, dengan perkiraan kerugian mencapai sekitar Rp 1,1 miliar," ujar Giovani.

Sejak awal, Kejari Banyuasin telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

Tidak hanya itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di Kantor UPTD Pelayanan Darat Dishub Banyuasin guna mencari bukti lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi ini.

Kejaksaan Negeri Banyuasin menegaskan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi di wilayah tersebut, terutama yang menyentuh sektor-sektor pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

kadis perpustakaan banyuasin ditahan terkait kasus penyimpangan retribusi parkir                            banyuasin, sumateraekspres.id – kejaksaan negeri banyuasin menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan retribusi parkir di uptd pelayanan darat dinas perhubungan (dishub) kabupaten banyuasin untuk periode 2020 hingga 2023. 
ketiga tersangka tersebut adalah al, mantan kepala dinas perhubungan (kadishub) banyuasin yang kini menjabat sebagai kepala dinas perpustakaan dan arsip daerah kabupaten banyuasin, serta plt satpol pp banyuasin. 
tersangka lainnya adalah ep, mantan kepala uptd dishub banyuasin, dan s, mantan kepala sub bagian tata usaha uptd layanan angkutan darat dishub banyuasin.
baca juga:terungkap! pengembang rumah subsidi resah, bisnis terancam hancur, ini penyebabnya
baca juga:tak penuhi panggilan penyidik, kuasa hukum sebut finda dan suami ada acara keluarga jelang lebaran
kepala kejari banyuasin, reymund hasdianto sitohang, melalui kasi pidana khusus (pidsus) giovani sh mh, mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di rumah tahanan (rutan) pakjo selama 20 hari ke depan. 
penahanan ini dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti terkait penyimpangan dalam pengelolaan retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah, namun malah mengalir ke pihak-pihak tertentu.
"retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah, ternyata diduga diselewengkan, dengan perkiraan kerugian mencapai sekitar rp 1,1 miliar," ujar giovani.
baca juga:harga istimewa! toyota sienta v matik 2018 bekas dijual dengan harga menarik
baca juga:intan heldiana jawab tuduhan miring! tegaskan tak pernah jadi pengurus parpol
sejak awal, kejari banyuasin telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan dinas perhubungan kabupaten banyuasin. 
tidak hanya itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor uptd pelayanan darat dishub banyuasin guna mencari bukti lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi ini.
kejaksaan negeri banyuasin menegaskan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi di wilayah tersebut, terutama yang menyentuh sektor-sektor pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
baca juga:baca ini!! cara mendapatkan saldo dana gratis dengan mudah
baca juga:pemkab oku timur gelar nobar australia vs indonesia, wabup yudha optimistis garuda menang
ketiga tersangka dijerat dengan pasal 12 e undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1.
tersangka juga dikenakan ancaman pidana subsider pasal 11 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
terkait kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus ini, giovani menyatakan bahwa pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut. penyidik kejaksaan negeri banyuasin berjanji akan terus mengembangkan kasus ini sesuai dengan bukti-bukti yang ada.
baca juga:pemkab pali dorong pengembangan ekonomi desa melalui program one village one produce
baca juga:kemenag buka pendaftaran beasiswa indonesia bangkit (bib) 2025, ini jadwal dan syaratnya
sekretaris daerah (sekda) banyuasin, erwin ibrahim, mengungkapkan keprihatinannya atas perkembangan kasus tersebut.
"kami sangat prihatin terkait hal ini, namun tentu kami akan melaporkan perkembangan lebih lanjut kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut," kata erwin.
kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat melibatkan pejabat tinggi di kabupaten banyuasin dan dapat berdampak luas terhadap reputasi pemerintah daerah. 
baca juga:polres prabumulih gelar operasi ketupat musi 2025, kerahkan 114 personel dan 4 pos pos pengamanan 
baca juga:10 kampus terbanyak dicari dalam utbk snbt 2024, universitas terfavorit pilihan calon mahasiswa
kejaksaan negeri banyuasin berkomitmen untuk mengungkap tuntas kasus ini dan menindak tegas setiap pelaku korupsi.