Perkiraan UMP Sumsel Rp3.681.571, Prabowo Umumkan Upah Minimum 2025 Naik 6,5%

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 29 Nov 2024 - 21:46

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Rasa penasaran para buruh dan pekerja terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025 terjawab sudah. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan UMP tahun depan sebesar 6,5 persen.

Untuk diketahui, UMP Sumsel 2024 sebesar Rp3.456.874. Hanya naik 1,55 % dari UMP Sumsel 2023 yang besarannya Rp3.404.177. Jika 2025 diputuskan naik 6,5 %, maka besaran UMP Sumsel tahun depan yaitu Rp3.681.571. Naiknya Rp224.697 dari tahun 2024 ini.

Bagaimana tanggapan pengusaha dan buruh di Sumsel? Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumarjono Saragih mengatakan, pihaknya memilih menghormati dan menjalankan kenaikan UMP yang sudah ditetapkan presiden. Sebenarnya, sebelum keputusan tersebut keluar, pihaknya telah melakukan negosiasi dan dialog.

Namun pemerintah sudah memutuskan kenaikan upah minimum 6,5%. "Kita percaya keputusan itu terbaik bagi buruh, pengusaha dan perekonomian secara keseluruhan," imbuh dia.

Kendati begitu, Sumarjono menekankan kalau pekerjaan belum selesai. Mengingat, penetapan upah minimum sektoral tidak kalah pelik.

"Mengukur kinerja sektoral dan menetapkan upah yang patut itu tidak mudah. Apalagi bila para pihak bipartit (pengusaha dan buruh) tidak menemukan titik kompromi. Bisa dead lock, akhirnya merugikan semua," kata dia. Karena itu, ucap Sumarjono, pentingnya dibangun dan dirawat dialog bipartit sektoral yang sehat dan produktif. "Bukan saja pada saat penetapan upah. Tapi harus bagian dari proses bisnis rutin," tukasnya.

Humas Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Sumsel, Cerah Buana mengapresiasi komitmen pemerintah untuk melaksanakan putusan MK Nomor 168 tahun 2024 yang salah satunya mengatur tentang regulasi pengupahan.

“Terlepas dari upah hanya naik 6,5 %, tidak sesuai harapan kami yang minta kenaikan sebesar 25 persen, tapi kami tetap mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memutuskan kenaikan upah 2025,” katanya.

Kasbi Sumsel tetap akan mendorong agar dewan pengupahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan pembahasan upah minimum sektoral 2025. “Harus tetap dibahas sembari menunggu keluarnya regulasi dari pemerintah,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel Deliar Marzuki, mengatakan pihaknya sudah melakukan simulasi dengan Dewan Pengupahan. Tinggal menunggu surat edaran dari hasil rapat Mendagri dan Menaker.

perkiraan ump sumsel rp3.681.571, prabowo umumkan upah minimum 2025 naik 6,5%                             palembang, sumateraekspres.id - rasa penasaran para buruh dan pekerja terkait besaran upah minimum provinsi (ump) 2025 terjawab sudah. presiden prabowo subianto mengumumkan kenaikan ump tahun depan sebesar 6,5 persen. 
untuk diketahui, ump sumsel 2024 sebesar rp3.456.874. hanya naik 1,55 % dari ump sumsel 2023 yang besarannya rp3.404.177. jika 2025 diputuskan naik 6,5 %, maka besaran ump sumsel tahun depan yaitu rp3.681.571. naiknya rp224.697 dari tahun 2024 ini.
bagaimana tanggapan pengusaha dan buruh di sumsel? ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) sumsel, sumarjono saragih mengatakan, pihaknya memilih menghormati dan menjalankan kenaikan ump yang sudah ditetapkan presiden. sebenarnya, sebelum keputusan tersebut keluar, pihaknya telah melakukan negosiasi  dan dialog.
namun pemerintah  sudah memutuskan kenaikan upah minimum 6,5%. "kita percaya keputusan itu terbaik bagi buruh, pengusaha dan perekonomian secara keseluruhan," imbuh dia.
baca juga:dewan pengupahan prediksi ump sumsel 2025 naik 6-8 persen, upah minimum sektoral lebih tinggi 
baca juga:pakai khl, berlakukan lagi ums, pemerintah harus jalankan putusan mk terkait upah minimum
kendati begitu, sumarjono menekankan kalau pekerjaan belum selesai.  mengingat, penetapan upah minimum sektoral tidak kalah pelik. 
"mengukur kinerja sektoral dan menetapkan upah yang patut itu tidak mudah. apalagi bila para pihak bipartit (pengusaha dan buruh) tidak menemukan titik kompromi. bisa dead lock, akhirnya merugikan semua," kata dia.  karena itu, ucap sumarjono, pentingnya dibangun dan dirawat dialog bipartit sektoral yang sehat dan produktif. "bukan saja pada saat penetapan upah. tapi harus bagian dari proses bisnis rutin," tukasnya.
humas kongres aliansi serikat buruh indonesia (kasbi) sumsel, cerah buana mengapresiasi komitmen pemerintah untuk melaksanakan putusan mk nomor 168 tahun 2024 yang salah satunya mengatur tentang regulasi pengupahan.
“terlepas dari upah hanya naik 6,5 %, tidak sesuai harapan kami yang minta kenaikan sebesar 25 persen, tapi kami tetap mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memutuskan kenaikan upah 2025,” katanya.
kasbi sumsel tetap akan mendorong agar dewan pengupahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan pembahasan upah minimum sektoral 2025. “harus tetap dibahas sembari menunggu keluarnya regulasi dari pemerintah,” tutur dia.
baca juga:tak miliki dewan pengupahan kendala tetapkan umk
baca juga:tiga provinsi dengan upah minimum provinsi tertinggi di indonesia tahun 2024
sebelumnya, kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi sumsel deliar marzuki, mengatakan pihaknya sudah melakukan simulasi dengan dewan pengupahan. tinggal menunggu surat edaran dari hasil rapat mendagri dan menaker.
deliar menjelaskan,  ump sumsel 2024 ini sebesar rp3.456.874 per bulannya. dengan standar 7 jam kerja per hari, atau 40 jam seminggu. untuk ump 2025 masih menunggu keluarnya permenaker.
anggota dewan pengupahan provinsi sumsel dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, cecep wahyudin sp mengatakan, pihaknya telah menyimak keputusan presiden prabowo terkait kenaikan upah minimum rata-rata nasional tahun 2025 sebesar 6,5%.
"kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur. apalagi presiden secara langsung menyampaikan kenaikan upah minimum 2025 tersebut," kata cecep yang juga ketua pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan-spsi provinsi sumsel ini.
baca juga:tiga provinsi dengan upah minimum provinsi tertinggi di indonesia tahun 2024
baca juga:dosen indonesia makin sejahtera! inilah aturan penghasilan di atas upah minimum
menurut sekretaris dpd konfederasi spsi provinsi  sumsel ini, keputusan presiden prabowo menunjukan kepedulian besar terhadap kesejahteraan pekerja atau buruh di indonesia. 
"tinggal lagi kita menunggu regulasi dari pemerintah, dalam hal ini permennaker ri," katanya. 
melalui permennaker nanti yang mengatur penentuan upah minimum sektoral provinsi maupun kabupaten atau kota. dia mengatakan terkait dengan ketentuan upah minimum ini tidak terlepas dari putusan mk yang terbaru. 
"seperti kami sampaikan sebelumnya, pasca putusan mk no.168 terkait uu cipta kerja, maka penentuan upah minimum 2025 tidak lagi berdasarkan pp 51/2023 dan harus memperhitungkan angka khl (kebutuhan hidup layak) serta berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah," bebernya.
ditambahkannya, kenaikan upah 6,5 persen tersebut sesuai dengan prediksi pihaknya. “kami sudah memperkirakan kenaikan upah minimum provinsi 2025 di sumsel kisaran 6-8%," jelasnya. 
baca juga:titip jual sabu dan ekstasi, dijanjikan upah rp2 juta oleh bandar narkoba lokal lahat
baca juga:buruh harian tertangkap mengedarkan sabu: dari upah harian ke jeratan hukum
secara umum, pekerja/buruh bersyukur atas kenaikan upah minimum 2025 di angka rata-rata 6,5%. "meskipun sebenarnya kawan-kawan pekerja/buruh menuntut kenaikan upah 2025 di atas 10%. namun, akhirnya ditetapkan 6,5% dengan mempertimbangkan juga keberlangsungan usaha serta tidak mengurangi kesejahteraan pekerja/buruh," katanya. 
dewan pengupahan sumsel akan membahas upah minimum sektoral tingkat provinsi. cecep mengatakan, pembahasan menunggu terbitnya permennaker terlebih dahulu. "mungkin awal desember 2025 ini dewan pengupahan provinsi sumsel akan rapat pleno penetapan ump sumsel 2025," pungkasnya.
kepala dinas tenaga kerja dan tranmigrasi (disnakertrans) kabupaten oku timur drs elfian syawal mm mengatakan rapat penetapan upah minimum kabupaten (umk) masih menunggu penetapan ump tingkat provinsi dulu. dikatakannya, oku timur sudah memiliki dewan pengupahan sendiri. dalam dewan pengupahan itu ada perwakilan perusahaan, pekerja bahkan ada dari perguruan tinggi.
terpisah, kabid hubungan industrial dan jamsostek disnakertrans banyuasin, elyanto mengatakan, pihaknya masih menunggu  aturan dari pusat terkait penetapan upah minimum.
"belum terbit permenaker-nya," ujar dia.
setelah permenaker keluar dan ditetapkannya ump sumsel 2025, pihaknya akan langsung mengadakan rapat penentuan upah minimum kabupaten (umk) banyuasin. contohnya yang berlaku 2024 ini,  pemkab banyuasin menetapkan kenaikan umk rp54.798 atau 1,6 persen dari rp3.433.489 yang berlaku pada 2023 menjadi rp3.488.288.
diketahui, kenaikan ump 2025 diumumkan presiden prabowo subianto usai bertemu pimpinan buruh di jakarta, jumat (29/11). "setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan upah minimum rata-rata nasional 6,5 persen," katanya didampingi menko perekonomian airlangga hartarto, menaker yassierli hingga menkeu sri mulyani.
menteri ketenagakerjaan yassierli mengatakan, permenaker tersebut akan membahas secara lebih rinci tentang pengupahan di 2025 yang menjadi landasan hukum penetapan kenaikan upah tersebut.
"saya tidak bisa janjikan ya, mungkin sebelum rabu (pekan depan) kita sudah keluar permenakernya," kata yassierli. terkait diadakannya kembali pengadaan upah minimum sektoral (ums) berdasarkan amanat putusan mahkamah konstitusi (mk), yassierli mengatakan kalau itu akan dibahas lebih lanjut di dewan pengupahan.
"amanat mk kan ada upah sektoral. di dewan pengupahan provinsi, kota, kabupaten. pak presiden menyampaikan itu tadi ada. clear kok, semua udah clear. jadi mohon dukungan saja. ini kita akan buat di peraturan menteri secara lebih spesifiknya seperti apa," tukas dia.
sebelumnya, mk mengabulkan sebagian gugatan pekerja terhadap uu cipta kerja. ada 21 pasal dalam uu ciptaker yang dibatalkan dan diubah melalui putusan terbaru mk. apa saja? di antaranya, jangka waktu perjanjian kerja (kontrak), tidak lebih dari 5 tahun, termasuk perpanjangan. 
lalu, komponen hidup layak (khl) menjadi salah satu indeks yang harus dimasukkan dalam penentuan upah minimum provinsi (ump). kemudian, gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral (ums) pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota. rapat dewan pengupahan di daerah juga harus melibatkan unsur serikat pekerja/buruh.