Komariah, guru SMA di Banyuasin mengatakan semoga kebijakan yang diberikan oleh presiden itu dapat segera terealisasi. "Sungguh sangat bersyukur dengan penghargaan yang diberikan pak presiden," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OI Sayadi, belum berani menanggapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut.
"Maaf surat edaran belum kami terima dari kemendikdakmes terkait juknis kenaikan gaji tersebut. Jadi kami juga masih menunggu arahan pusat," cetusnya.
Salah satu guru SD di kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, Candra menganggap kenaikan gaji tersebut patut diapresiasi. Namun menburutnya, nasib lebih miris dialami oleh guru honorer yang tidak sertifikasi. Karena gajinya sangat kecil dan tidak ada perubahan.
" Guru honorer belum sertifikasi honornya tergantung kebijakan kepsek. Ada yang cuma nerima Rp300 ribu, Rp400 ribu atau Rp500 perbulan. Malahan Ada yang Rp500 ribu per 3 bulan, karena nunggu dana bos cair," ungkapnya.
Salah satu honorer di SD kecamatan Rambang Kurang, Roni mengaku hanya tahu info tersebut dari medsos. “Bagaimana detailnya kami belum tahu.
Kabarnya untuk seluruh guru termasuk yang belum masuk ke dapodik, tapi belum tau pasti juga. Karena biasanya honor kami tergantung dari kepsek, dari dana bos tiap 3 bulan sekali," tukasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU Timur Wakimin mengatakan memang Presiden memberikan pidato terkait rencanan tambahan gaji bagi ASN maupun non ASN. "Saat kami belum mendapatkan surat resminya soal regulasi," katanya.
Kepala BKPSDM Kabupaten OKU Timur Sutikman bahwa non ASN di Kabupaten OKU Timur pada 2021 lalu sekitar 7.000 orang. Memang kebanyakan adalah guru dan tenaga kesehatan. Kemudian pada tahun 2021 ada rekrutmen PPPK besar-besaran.
Pemerintah OKU Kabupaten membuka 1.634 formasi. Hanya saja karena tes sistem passing grade, peserta yang lolos seleksi dan dilantik hanya 783 orang.
"Kemudian tahun 2022 kembali membuka rekrutmen PPPK sebanyak 170 formasi, yang lolos 167 orang," kata Sutikman, Rabu 16 Oktober 2024.
Pada tahun 2023, kata Sutikman, Pemerintah Kabupaten OKU Timur kembali membuka kesempatan bagi honorer untuk ikut seleksi PPPK.
"Tahun 2023 kita membuka 1.681 formasi PPPK. Kemudian yang lolos dan dilantik menjadi PPPK oleh pak Bupati sebanyak 1.596 orang," ujarnya.
Sejak 2021 hingga 2023, pemerintah OKU Kabupaten OKU Timur telah melantik 2.632 orang menjadi PPPK. Sehingga jumlah honorer sebelumnya sekitar 7.000 berkurang menjadi 5.124 orang.
"Dari sisa 5.124 tenaga non ASN ini tentunya akan kembali berkurang, karena ada 1.436 formasi PPPK yang sedang proses rekrutmen," katanya.
Okta, guru di Kabupaten OKU, sudah mendengar apa yang disampaikan Prabowo soal perbaikan kesejahteraan guru. “Kami berharap, bagi guru baik itu ASN, PPPK atau yang masih honorer untuk diberikan akses kemudahan dalam mengikuti pendidikan profesi guru (PPG),” harapnya.