Tata Kelola APBD Sumsel Belum Maksimal, Hasil Audit Kinerja BPK

Reporter: Agustina |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 09 Jan 2025 - 20:06

LAPORAN: Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, saat menerima laporan kinerja dari BPK Sumsel, kemarin (9/1). BPK memberikan beberapa catatan, khususnya terkait tata kelola APBD.-foto: agustina/sumeks-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Hasil Audit Kinerja BPK Perwakilan Sumsel menerangkan bahwa tata kelola APBD Pemprov Sumsel nyatanya belum berjalan maksimal, khususnya terkait dukungan program pemerintah pusat di daerah. Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, mengatakan, setelah menerima laporan kinerja dari BPK Sumsel, ada beberapa catatan yang disampaikan.

“Ini akan kita pelajari detailnya dan tindaklanjuti,” ungkapnya usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dalam mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2023 sampai semester 1 2024 Pemprov Sumsel di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Kamis sore (9/1).

"Kami memberikan apresiasi kepada BPK untuk meningkatkan tata kelola APBD Sumsel semakin baik, sehingga APBD itu dapat makin dirasakan oleh masyarakat," sampainya lagi. Elen menyebutkan, mengenai catatan BPK, pihaknya akan melakukan sinkronisasi program perencanaan dari pemerintah pusat ke daerah.

"Beberapa program dan proyek strategis yang dilakukan di daerah harus sama. Kalau pemerintah pusat sudah merencanakan di bidang A, maka harus sejalan di bidang A sehingga dapat efektif," ujarnya. Begitu juga di bidang lain, tata kelolanya juga dipandang masih kurang, Pemprov Sumsel akan menguatkan lagi sehingga APBD semakin baik.

"Intinya ini tata kelola yang belum sepenuhnya berjalan. Ini harus diberikan penjelasannya, apakah ada faktor-faktor tertentu atau memang ada keterbatasan dari kita atau kesengajaan. Kalau kesengajaan ini ada bidang lainnya. Itu nanti yang akan kita persiapkan jawabannya untuk nanti," paparnya.

Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Andri Yogama, mengatakan, melihat pembangunan di daerah sejalan dengan nasional sudah lumayan, tapi belum sepenuhnya dan harus diperbaiki. "Antaranya penganggaran, di dalam pelaksanaannya bagaimana melakukan manajemen kas, dan lain sebagainya," pungkasnya.

tata kelola apbd sumsel belum maksimal, hasil audit kinerja bpk                            palembang, sumateraekspres.id - hasil audit kinerja bpk perwakilan sumsel menerangkan bahwa tata kelola apbd pemprov sumsel nyatanya belum berjalan maksimal, khususnya terkait dukungan program pemerintah pusat di daerah. pj gubernur sumsel, elen setiadi, mengatakan, setelah menerima laporan kinerja dari bpk sumsel, ada beberapa catatan yang disampaikan. 
“ini akan kita pelajari detailnya dan tindaklanjuti,” ungkapnya usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2023 sampai semester 1 2024 pemprov sumsel di kantor bpk perwakilan sumsel, kamis sore (9/1).
"kami memberikan apresiasi kepada bpk untuk meningkatkan tata kelola apbd  sumsel semakin baik, sehingga apbd itu dapat makin dirasakan oleh masyarakat," sampainya lagi. elen menyebutkan, mengenai catatan bpk, pihaknya akan melakukan sinkronisasi program perencanaan dari pemerintah pusat ke daerah.
"beberapa program dan proyek strategis yang dilakukan di daerah harus sama. kalau pemerintah pusat sudah merencanakan di bidang a, maka harus sejalan di bidang a sehingga dapat efektif," ujarnya. begitu juga di bidang lain, tata kelolanya juga dipandang masih kurang, pemprov sumsel akan menguatkan lagi sehingga apbd semakin baik.
baca juga:bakal 6 bulan tak gajian, pengesahan apbd oku lewat 22 januari, terpaksa pakai perkada
baca juga:layanan buka malam, anggaran apbd lahat ditargetkan tuntas tahun depan
"intinya ini tata kelola yang belum sepenuhnya berjalan. ini harus diberikan penjelasannya, apakah ada faktor-faktor tertentu atau memang ada keterbatasan dari kita atau kesengajaan. kalau kesengajaan ini ada bidang lainnya. itu nanti yang akan kita persiapkan jawabannya untuk nanti," paparnya.
kepala bpk perwakilan sumsel, andri yogama, mengatakan, melihat pembangunan di daerah sejalan dengan nasional sudah lumayan, tapi belum sepenuhnya dan harus diperbaiki. "antaranya penganggaran, di dalam pelaksanaannya bagaimana melakukan manajemen kas, dan lain sebagainya," pungkasnya.

Tag

Share