PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Jajaran KementerianPANRB gelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pengadaan CASN 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta. Mengundang seluruh perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Disampaikan MenPANRB, Abdullah Azwar Anas, ada beberapa prioritas SDM untuk memenuhi kebutuhan CASN 2024. Salah satunya ialah fresh graduate yang memiliki kemampuan digital. Menurutnya, kebutuhan ASN tahun ini secara nasional 2,3 juta orang.
Nah, KemenPANRB telah menerima usulan dari berbagai instansi pusat dan daerah sebanyak 1,38 juta formasi. Yang sudah ditetapkan formasinya 1,28 juta. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori. Pertama, CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate dengan kuota sekitar 690 ribu. Kedua, PPPK yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks tenaga honorer kategori 2 yang telah masuk basis data BKN.
“Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dari yang lalu. Kita juga komitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” jelas Anas.
Khusus untuk fresh graduate, Anas mengatakan pemerintah memang ingin menyiapkan ASN talenta digital, yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Menurut dia, arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional. Mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.
BACA JUGA:Fix, Setahun 3 Kali Penerimaan CPNS-PPPK, Jabatan ASN Bisa Diisi TNI-Polri
BACA JUGA:PENGUMUMAN: Jadwal Penerimaan CPNS dan PPPK 2024 Resmi Mundur, Catat Waktu Terbarunya
“Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir seperti digital marketing, tapi juga di sektor hulu di lini produksi seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,” bebernya.
Selain talenta digital, Anas juga menyampaikan prioritas pemenuhan SDM di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemenuhan SDM untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). SDM APIP yang dapat direkrut oleh instansi pemerintah, antara lain auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD).
"Hampir di seluruh daerah sekarang kekurangan auditor, oleh karena itu kami minta auditor dipersiapkan melalui formasi dengan baik," ungkap dia. Anas mengatakan instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan ketersediaan formasi dengan mengusulkan ASN untuk penyiapan SDM ASN ke IKN. Dengan demikian, usulan formasi mampu memenuhi proyeksi kebutuhan nasional
Dalam rakor kemarin, ada pemberian penghargaan untuk daerah yang dinilai berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan ASN dan penataan tenaga non ASN. Dari lima instansi, Pemkot Palembang salah satunya. Empat lainnya, Kementrian ATR BPN, Pemkab Bandung, Pemkab Banyuwangi dan Pemerintah Provinsi Aceh.
Penghargaan diterima langsung Pj Walikota Palembang Drs H Ratu Dewa. "Alhamdulillah syukur Kota Palembang mendapatkan penghargaan yang luar biasa pada hari ini (kemarin)," ujar Dewa.
BACA JUGA:Soroti Administrasi Ribet hingga Kecurangan, Komisi II DPR-RI Soal Seleksi CPNS dan PPPK
BACA JUGA:Rekrutmen CPNS-PPPK Diundur, Baru Mulai April atau Mei
Ia menuturkan, penghargaan ini bukti kesungguhan pihaknya dalam melaksanakan pembinaan dan membuka kesempatan yang besar bagi pegawai non PNSD di lingkungan Pemkot Palembang.