PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Komisi II DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke kota pempek. Salah satu yang disambangi, Kantor Regional (Kanreg) VII BKN Palembang. Tujuan mereka melakukan evaluasi penerimaan CPNS dan PPPK 2023.

Ketua Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan, masih banyak masalah yang ditemukan dari pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK 2023 lalu. Mulai dari administrasi yang ribet hingga transparansi dalam penerimaan. "Bahkan anggota Komisi II dapil Sumsel punya sejumlah catatan masalah terkait pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK ini," ungkapnya, Rabu (6/3).  Apa itu yang disoroti Komisi II? Menurut Doli,  di antara yang mereka temukan, administrasi yang cacat sejak awal.

“Masih banyak permainan untuk kelulusan, persyaratan pengalaman kerja melibatkan orang dekat, kepala OPD, syarat politik dan uang ketika naik jabatan dan lainnya. Keluhan ini banyak kami dengar dari masyarakat. Aturannya terlalu ribet, kurang transparan dan hasilnya mengejutkan," beber dia.

Padahal di tingkat pusat, KemenPANRB dan BKN selalu menegaskan dalam proses seleksi CASN, baik CPNS dan PPPK tidak ada lagi praktik-praktik percaloan dan transaksional. "Tapi masih ada keluhan masyarakat terkait persoalan seperti ini. Inilah yang mau kita dalami," ujarnya.

BACA JUGA:Pengamat: Hak Angket Kecurangan Pemilu Hanya Akan Membuat Gaduh, Tidak Ada Manfaatnya

BACA JUGA:Antisipasi Terjadi 'Belanja Suara' DPW Nasdem Sumsel Ingatkan KPU dan Bawaslu, Potensi Kecurangan Masih Tinggi

Kepala Kanreg VII Palembang, Margi Prayitno mengatakan, bila ada permasalahan, pihaknya akan bentuk tim untuk mencari solusi. “Termasuk juga melapo ke atasan untuk mendapatkan solusi terbaik," katanya. 

Dia menyampaikan kepada Komisi II DPR-RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kanreg VII BKN Palembang kemarin, pada pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2023 lalu ada lebih dari 200 ribu sanggahan yang masuk. "Sanggahan ini dari pelamar, saat seleksi administrasi," pungkasnya. (tin)