KPK Geledah Kantor Dinas PUPR OKU, Bawa 4 Koper Berisi Barang Bukti Sitaan, Lanjut Temui Pejabat Pemda

Reporter: Berry |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 19 Mar 2025 - 22:36

KOPER BESAR: Tim Penyidik KPK membawa 4 koper berukuran besar berisi barang bukti sitaan, usai menggeledah Kantor Dinas PUPR OKU, Rabu (19/3). -FOTO: BERRY SUNISU/SUMEKS-

Namun, akibat keterbatasan anggaran, nilai proyek yang semula Rp40 miliar dikurangi menjadi Rp35 miliar. Meski demikian, besaran fee proyek tetap disepakati sebesar 20 persen atau setara dengan Rp7 miliar.

Setelah kesepakatan tersebut, anggaran Dinas PUPR OKU pada APBD 2025 melonjak drastis dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar. Karena sudah mendekati Lebaran, sejumlah anggota DPRD OKU, diwakili FJ, FMR, dan UH, menagih jatah komitmen fee proyek itu kepada Nop.

Kemudian, dilakukan pencairan uang muka beberapa proyek melalui bank daerah pada 11-12 Maret 2025. Pada 13 Maret 2025, kontraktor MNZ menyerahkan uang Rp2,2 miliar kepada Nop sebagai bagian dari komitmen fee proyek yang telah disepakati sebelumnya.

Uang tersebut kemudian dititipkan kepada seorang ASN Dinas Perkim OKU. Kemudian, ASS juga menyerahkan dana sebesar Rp1,5 miliar kepada Nop sebagai janji komitmen fee proyek yang ia dapatkan. Pada Sabtu, 15 Maret 2025 pukul 06.30 WIB, tim KPK melakukan OTT di rumah Nop.

Ditemukan uang sebesar Rp2,6 miliar yang diduga berasal dari komitmen fee yang diberikan MNZ dan ASS. Kemudian, KPK mengamankan MNZ, ASS, FMR, UH, serta beberapa pihak lain di kediaman masing-masing.

Satu unit mobil Toyota Fortuner berpelat nomor polisi 1851 ID, dokumen terkait proyek, serta berbagai alat komunikasi elektronik ikut diamankan. Mobil Fortuner itu diduga dibeli Nop dari uang fee proyek Rp1,5 miliar.

KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam skandal proyek di Kabupaten OKU ini. Atas perbuatannya, Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 12 huruf (f) atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara dua kontraktor sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau Pasal 5 ayat 1 huruf (b) UU Tipukor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

kpk geledah kantor dinas pupr oku, bawa 4 koper berisi barang bukti sitaan, lanjut temui pejabat pemda                            baturaja, sumateraekspres.id - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menggeledah kantor dinas pupr kabupaten oku di baturaja, rabu (19/3). setelah menetapkan 6 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (ott) pada sabtu lalu (15/3).
tim penyidik kpk yang berjumlah 10-15 orang, datang mengendarai 6 unit mobil innova. mulai pukul 09.00 hingga 13.40 wib. penggeledahan dijaga ketat personel satuan samapta polres oku. pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk, termasuk awak media. 
"kami hanya diperintahkan untuk menjaga selama proses pelaksanaan penggeledahan," tegas kanit turjawali satuan samapta polres oku ipda andi hz, kemarin, yang mengerahkan 4 personelnya bersenjata lengkap.
“betul, hari ini ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, terkait perkara tangkap tangan di kabupaten ogan komering ulu,” ujar juru bicara kpk, tessa mahardika, saat dikonfirmasi sumatera ekspres.
“namun untuk rilis resminya termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai semua,” tambah tessa, melalui pesan singkat whatsapp.
baca juga:wabup: kita serahkan ke kpk, soal ott dugaan fee proyek titipan dprd di dinas pupr kabupaten oku
baca juga:setelah ott kpk di oku, kantor pupr sepi, ruangan kadin terkunci dan lampu padam, pegawai enggan berkomentar
dikabarkan, salah satu ruangan yang digeledah itu, ruang kerja kepala dinas pupr kabupaten oku nopriansyah. dimana nopriansyah sudah ditetapkan tersangka dan ditahan kpk, bersama 5 orang tersangka lainnya.
pantauan sumatera ekspres, sekitar pukul 11.30 wib, sebagian tim penyidik kpk sempat membawa tiga orang asn keluar dari kantor dinas pupr oku dengan mengendarai 3 mobil. yakni, sekretaris dinas pupr oku darojatun, bagian keuangan pirus manton, dan kabid tata ruang fajarudin.
sekitar satu jam kemudian, sekitar pukul 12.30 wib, mereka kembali ke kantor dinas pupr oku. informasinya, mereka mendatangi dan menggeledah rumah fajarudin. namun tim penyidik kpk yang turun melakukan penggeledahan, tidak bersedia memberikan penjelasan. 
penggeledahan baru selesai sekitar pukul 13.40 wib. tim penyidik membawa 4 koper berukuran besar, yang belum diketahui barang bukti apa yang disitanya dimasukkan dalam koper tersebut. “kpk hanya membawa dokumen yang dibutuhkan, untuk melengkapi alat bukti dari kegiatan mereka sebelumnya," jelas sekretaris dinas pupr kabupaten oku darojatun, kepada awak media.
dia memastikan, situasi dan kondisi di kantor tetap kondusif dan pelayanan serta aktivitas berjalan seperti biasa. “jadi tidak benar kalau ada tim penyidik kpk yang menjemput paksa asn di pupr oku,” tegasnya.
baca juga:tagih jatah fee untuk lebaran, dana pokir rp35 m jadi 9 proyek titipan di dinas pupr oku
baca juga:kpk sempat sambangi kantor dinas pupr oku, terkait ott dugaan suap 9 proyek
selesai dari kantor dinas pupr oku, 3 mobil penyidik kpk bergerak ke kantor pemkab oku. siang itu, sekda oku dharmawan irianto baru selesai mengikuti meeting dengan bpk. penyidik yang datang, masuk membawa 1 koper berwarna abu-abu.
kegiatan tersebut berlangsung sampai sekitar pukul 15.30 wib. asisten 2 setda oku hasan hd, menyampaikan tidak ada dokumen yang disita kpk dari ruang sekda oku. "tim kpk menanyakan seputar temuan dalam kasus ott tersebut, dikonfirmasikan dengan pejabat di pemda," akunya. 
diketahui, dalam ott sabtu pagi (15/3), ada 8 orang yang diamankan kpk. kemudian hanya 6 orang yang dijadikan tersangka. yakni, 3 anggota dprd oku, ketua komisi iii m fahrudin (mf), anggota komisi iii ferlan juliansyah (fj), dan ketua komisi ii umi hartati (uh).
tiga tersangka lagi, kepala dinas pupr oku nopriansyah (nop), serta dua pihak swasta atau kontraktor, m fauzi alias pablo (mfz) dan ahmad sugeng santoso (ass). barang bukti yang diamankan tim anti-rasuah itu, uang rp2,6 miliar. 
dalam konferensi pers di gedung merah putih jakarta, minggu (16/3), ketua kpk setyo budiyanto menyampaikan kasus ini bermula dari pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) kabupaten oku tahun 2025. 
baca juga:kpk usut kasus baru perkara lawas, geledah kantor dinas pupr muba dan ulp
baca juga:heboh, kpk gerebek kantor pupr muba, proyek rp 200 miliar disorot, polisi siaga!
terdapat permintaan uang pokir dari sejumlah anggota dprd oku kepada pemkab oku. “jatah ini kemudian disepakati untuk diubah menjadi proyek fisik yang dikelola oleh dinas pupr oku dengan total nilai awal rp40 miliar," kata setyo.
ada 9 proyek titipan yang jadi bancakan dewan dan dinas pupr oku. yakni, proyek rehabilitasi rumah dinas bupati oku dengan pagu anggaran rp8,3 miliar. lalu, rehabilitasi rumah dinas wakil bupati oku rp2,4 miliar. 
selain itu, ada proyek pembangunan kantor dinas pupr oku rp9,8 miliar, pembangunan jembatan desa tuna makmur rp983 juta, dan peningkatan jalan poros desa tanjung manggus-bandar agung rp4,9 miliar. 
lalu, peningkatan jalan desa pamai makmur-guna makmur rp4,9 miliar, peningkatan jalan unit 16 kedaton timur rp4,9 miliar, peningkatan jalan letnan muda rp4,8 miliar dan peningkatan jalan desa makarti utama rp3,9 miliar.
kepala dinas pupr oku nop, kemudian menawarkan sembilan proyek kepada kontraktor mnz dan ass dengan komitmen fee sebesar 22 persen. pembagiannya, 2 persen untuk dinas pupr, sementara 20 persen menjadi bagian dprd oku yang akan dicairkan mendekati lebaran idulfitri.
baca juga:kasus pupr banyuasin, sekda pemprov sumsel diperiksa sebagai saksi
baca juga:saksi kasus korupsi pupr banyuasin diperiksa maraton
setiap anggota dprd oku disebut-sebut menerima bagian proyek yang bervariasi. ketua dan wakil ketua dprd mendapat jatah proyek senilai rp5 miliar. sementara anggota lainnya mendapatkan proyek senilai rp1 miliar per orang.
namun, akibat keterbatasan anggaran, nilai proyek yang semula rp40 miliar dikurangi menjadi rp35 miliar. meski demikian, besaran fee proyek tetap disepakati sebesar 20 persen atau setara dengan rp7 miliar. 
setelah kesepakatan tersebut, anggaran dinas pupr oku pada apbd 2025 melonjak drastis dari rp48 miliar menjadi rp96 miliar. karena sudah mendekati lebaran, sejumlah anggota dprd oku, diwakili  fj, fmr, dan uh, menagih jatah komitmen fee proyek itu kepada nop.
kemudian, dilakukan pencairan uang muka beberapa proyek melalui bank daerah pada 11-12 maret 2025. pada 13 maret 2025, kontraktor mnz menyerahkan uang rp2,2 miliar kepada nop sebagai bagian dari komitmen fee proyek yang telah disepakati sebelumnya.
uang tersebut kemudian dititipkan kepada seorang asn dinas perkim oku. kemudian, ass juga menyerahkan dana sebesar rp1,5 miliar kepada nop sebagai janji komitmen fee proyek yang ia dapatkan. pada sabtu, 15 maret 2025 pukul 06.30 wib, tim kpk melakukan ott di rumah nop. 
baca juga:saksi kasus korupsi pupr banyuasin diperiksa maraton
baca juga:lengkapi berkas perkara, penyidik periksa 5 saksi dan 3 tersangka dalam kasus pupr banyuasin. 
ditemukan uang sebesar rp2,6 miliar yang diduga berasal dari komitmen fee yang diberikan mnz dan ass.  kemudian, kpk mengamankan mnz, ass, fmr, uh, serta beberapa pihak lain di kediaman masing-masing. 
satu unit mobil toyota fortuner berpelat nomor polisi 1851 id, dokumen terkait proyek, serta berbagai alat komunikasi elektronik ikut diamankan. mobil fortuner itu diduga dibeli nop dari uang fee proyek rp1,5 miliar.
kpk terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam skandal proyek di kabupaten oku ini. atas perbuatannya, kadis pupr dan para anggota dprd oku selaku penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 12 huruf (f) atau pasal 12b uu tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp. sementara dua kontraktor sebagai pemberi suap dijerat pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau pasal 5 ayat 1 huruf (b) uu tipukor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.