PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Jumlah masyarakat Sumsel yang belum memiliki rumah (backlog) di Provinsi Sumsel mencapai 323.370 kepala keluarga (KK). Hal ini diklaim menjadi atensi serius Pemprov Sumsel untuk menuntaskan persoalan ini. 

Kepala Dinas Perkim Sumsel, Novian Aswardani, mengatakan, sesuai Asta Cita Presiden RI ke Pemprov Sumsel, yaitu pemenuhan kebutuhan rumah terutama untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Di Sumsel ini angka backlog (kebutuhan rumah) di angka 323.370 KK pada tahun 2024," sampainya, kemarin. 

Dikatakan, untuk pemenuhan kebutuhan rumah ini, pemerintah memiliki Program 3 Juta rumah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Menteri Perumahan Rakyat (KemenPerkim). "Ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang dukungan 3 juta rumah,” terangnya lagi.  

SKB 3 Menteri sudah ditindaklanjuti Bupati/Walikota se-Sumsel, di antaranya masyarakat bisa menikmati program bebas biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk MBR. 

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2024 baru 77,02 persen rumah tangga di perkotaan Provinsi Sumsel memiliki rumah sendiri, 7,13 kontrak sewa, 14,63 persen bebas sewa, dan 1,23 persen dinas/lainnya. Di Indonesia, rumah tangga perkotaan punya rumah 79,36 persen, pedesaan 92,90 persen, dan perkotaan-pedesaan 84,95 persen. 

BACA JUGA:Atasi Backlog Lewat Program MLT Perumahan, Untuk Pekerja Peserta BP JAMSOSTEK

BACA JUGA:Bunga KPR Nonsubsidi Perlu Diturunkan, Bisa Kurangi Backlog Perumahan

Jika Program 3 Juta Rumah periode 2025-2029 terealisasi setiap tahun, dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan rumah 600-800 ribu unit per tahun, maka kurun waktu 5 tahun atau selama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, backlog perumahan di Indonesia akan tuntas. Ada beberapa langkah strategis pemerintah mewujudkannya, yaitu penyediaan lahan dari aset pemerintah atau BUMN/BUMD dan pelibatan dana CSR.

Modifikasi skema pembiayaan FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rusunawa, Tapera. Penurunan suku bunga acuan BI, pelonggaran rasio LTV (loan-to-value), relaksasi (pembebasan) pajak properti seperti PPN dan BPHTB dari Pemda, penghapusan retribusi PBG untuk MBR. Kemudian mempermudah perizinan, memperkuat ekosistem perumahan, serta memperluas skema pembiayaan swadaya di pedesaan.

Ekonom Sumsel dari Universitas Sriwijaya, Dr Suhel SE MSi mengakui Program 3 Juta Rumah akan memberikan banyak multiplier effect. “Pada sektor ekonomi, program ini mendorong sektor konstruksi dan properti. Ratusan ribu tenaga kerja bakal terserap dalam proyek ini, mulai dari pekerja bangunan, arsitek, hingga pengusaha material,” tuturnya. 

Selain itu memacu 174 sektor ekonomi lokal turunan, mulai dari industri semen, besi/baja, toko bangunan, ritel, transportasi, dan jasa lainnya. Meningkatkan akses kredit perumahan dengan bunga rendah, menambah PAD, menumbuhkan kawasan perumahan baru. “Di bidang sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak bagi MBR, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kawasan kumuh, dan meningkatkan stabilitas sosial,” ujar Dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Unsri ini.

BACA JUGA:Jalankan Amanah UUD 1945, Tuntaskan Backlog dan RTLH

BACA JUGA:Backlog Sumsel Masih Tinggi, Gubernur Tantang Pengembang Lakukan Hal Ini