Backlog Rumah Sumsel 323.370 KK, Dorong MBR Punya Rumah lewat Program Bebas Biaya

Reporter: Agustina |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 16 Mar 2025 - 19:49

KERUK TANAH : Sejumlah truk mengeruk tanah marah di kawasan Gandus untuk menimbun lahan permukiman dan proyek pembangunan perumahan di Kota Palembang. Di sisi lain aktivitas ini membuka kawasan permukiman baru, di sisi lain pengerukan tanah berdampak bag-foto: evan/sumeks-

Namun berbagai tantangan merealisasikannya, seperti terbatasnya lahan perkotaan, harga material fluktuatif, distribusi rumah tak merata, MBR kesulitan mengakses kredit perumahan. “Solusinya, pemerintah memanfaatkan lahan kurang produktif dan mengembangkan perumahan vertikal, memberikan subsidi atau insentif bagi produsen bahan bangunan, hingga perencanaan pembangunan yang merata melibatkan pemda,” lanjutnya.

Tak kalah penting, bekerja sama dengan lembaga keuangan/perbankan menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau. Karena Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia di pasar primer pada triwulan III 2024 menunjukkan, mayoritas konsumen melakukan pembelian rumah primer dengan KPR sebesar 75,80 persen, tunai bertahap 17,24 persen, dan tunai 6,96 persen.

backlog rumah sumsel 323.370 kk, dorong mbr punya rumah lewat program bebas biaya                             palembang, sumateraekspres.id - jumlah masyarakat sumsel yang belum memiliki rumah (backlog) di provinsi sumsel mencapai 323.370 kepala keluarga (kk). hal ini diklaim menjadi atensi serius pemprov sumsel untuk menuntaskan persoalan ini. 
kepala dinas perkim sumsel, novian aswardani, mengatakan, sesuai asta cita presiden ri ke pemprov sumsel, yaitu pemenuhan kebutuhan rumah terutama untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). "di sumsel ini angka backlog (kebutuhan rumah) di angka 323.370 kk pada tahun 2024," sampainya, kemarin. 
dikatakan, untuk pemenuhan kebutuhan rumah ini, pemerintah memiliki program 3 juta rumah dari menteri dalam negeri (mendagri), menteri pekerjaan umum (kemenpu), dan menteri perumahan rakyat (kemenperkim). "ini sesuai dengan surat keputusan bersama (skb) 3 menteri tentang dukungan 3 juta rumah,” terangnya lagi.  
skb 3 menteri sudah ditindaklanjuti bupati/walikota se-sumsel, di antaranya masyarakat bisa menikmati program bebas biaya persetujuan bangunan gedung (pbg), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk mbr.

sementara, data badan pusat statistik (bps) menunjukkan pada tahun 2024 baru 77,02 persen rumah tangga di perkotaan provinsi sumsel memiliki rumah sendiri, 7,13 kontrak sewa, 14,63 persen bebas sewa, dan 1,23 persen dinas/lainnya. di indonesia, rumah tangga perkotaan punya rumah 79,36 persen, pedesaan 92,90 persen, dan perkotaan-pedesaan 84,95 persen. 
baca juga:atasi backlog lewat program mlt perumahan, untuk pekerja peserta bp jamsostek
baca juga:bunga kpr nonsubsidi perlu diturunkan, bisa kurangi backlog perumahan
jika program 3 juta rumah periode 2025-2029 terealisasi setiap tahun, dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan rumah 600-800 ribu unit per tahun, maka kurun waktu 5 tahun atau selama pemerintahan presiden prabowo subianto, backlog perumahan di indonesia akan tuntas. ada beberapa langkah strategis pemerintah mewujudkannya, yaitu penyediaan lahan dari aset pemerintah atau bumn/bumd dan pelibatan dana csr.
modifikasi skema pembiayaan flpp, bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps), rusunawa, tapera. penurunan suku bunga acuan bi, pelonggaran rasio ltv (loan-to-value), relaksasi (pembebasan) pajak properti seperti ppn dan bphtb dari pemda, penghapusan retribusi pbg untuk mbr. kemudian mempermudah perizinan, memperkuat ekosistem perumahan, serta memperluas skema pembiayaan swadaya di pedesaan.
ekonom sumsel dari universitas sriwijaya, dr suhel se msi mengakui program 3 juta rumah akan memberikan banyak multiplier effect. “pada sektor ekonomi, program ini mendorong sektor konstruksi dan properti. ratusan ribu tenaga kerja bakal terserap dalam proyek ini, mulai dari pekerja bangunan, arsitek, hingga pengusaha material,” tuturnya. 
selain itu memacu 174 sektor ekonomi lokal turunan, mulai dari industri semen, besi/baja, toko bangunan, ritel, transportasi, dan jasa lainnya. meningkatkan akses kredit perumahan dengan bunga rendah, menambah pad, menumbuhkan kawasan perumahan baru. “di bidang sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak bagi mbr, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kawasan kumuh, dan meningkatkan stabilitas sosial,” ujar dosen ekonomi pembangunan, fakultas ekonomi unsri ini. 
baca juga:jalankan amanah uud 1945, tuntaskan backlog dan rtlh
baca juga:backlog sumsel masih tinggi, gubernur tantang pengembang lakukan hal ini
namun berbagai tantangan merealisasikannya, seperti terbatasnya lahan perkotaan, harga material fluktuatif, distribusi rumah tak merata, mbr kesulitan mengakses kredit perumahan. “solusinya, pemerintah memanfaatkan lahan kurang produktif dan mengembangkan perumahan vertikal, memberikan subsidi atau insentif bagi produsen bahan bangunan, hingga perencanaan pembangunan yang merata melibatkan pemda,” lanjutnya. 
tak kalah penting, bekerja sama dengan lembaga keuangan/perbankan menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau. karena survei harga properti residensial (shpr) bank indonesia di pasar primer pada triwulan iii 2024 menunjukkan, mayoritas konsumen melakukan pembelian rumah primer dengan kpr sebesar 75,80 persen, tunai bertahap 17,24 persen, dan tunai 6,96 persen.