Aturan Baru Terbit! Cek Panduan Lengkap Penyaluran TPG dari Kemendikdasmen

Reporter: Alfery |

Editor: Novis |

Senin , 17 Mar 2025 - 13:33

Regulasi terbaru penyaluran Tunjangan Profesi Guru 2025 resmi diterbitkan! Pastikan Anda memahami syarat dan prosedurnya. Foto: ilustrasi alfery/sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun anggaran 2025.

Peraturan ini bertujuan sebagai acuan bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam proses distribusi tunjangan guna memastikan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat bagi penerima.

Pengertian dan Prinsip Dasar Penyaluran Tunjangan

Dalam regulasi ini, sejumlah istilah penting didefinisikan, termasuk Guru Non-ASN, Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Daerah Khusus, Dapodik, SIM-Tun, Info GTK, SIM-Bar, SIM-Antun, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, Puslapdik, Direktorat Jenderal, Kementerian, serta Menteri.

Penyaluran tunjangan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan bagi para penerima.

Jenis Tunjangan untuk Guru Non-ASN

1. Tunjangan Profesi

Tunjangan ini diberikan kepada guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk apresiasi atas profesionalisme mereka dalam dunia pendidikan.

2.Tunjangan Khusus

Tunjangan ini diperuntukkan bagi guru non-ASN yang mengajar di daerah khusus sebagai bentuk kompensasi atas tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi di wilayah tersebut.

Persyaratan Penerima Tunjangan

Agar dapat menerima tunjangan, guru non-ASN harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

aturan baru terbit! cek panduan lengkap penyaluran tpg dari kemendikdasmen                            sumateraekspres.id - pemerintah telah menerbitkan peraturan sekretaris jenderal kementerian pendidikan dasar dan menengah nomor 1 tahun 2025 yang mengatur petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-aparatur sipil negara (asn) untuk tahun anggaran 2025. 
peraturan ini bertujuan sebagai acuan bagi kementerian dan pemerintah daerah dalam proses distribusi tunjangan guna memastikan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat bagi penerima.
pengertian dan prinsip dasar penyaluran tunjangan
dalam regulasi ini, sejumlah istilah penting didefinisikan, termasuk guru non-asn, tunjangan profesi, tunjangan khusus, daerah khusus, dapodik, sim-tun, info gtk, sim-bar, sim-antun, dinas pendidikan, pemerintah daerah, puslapdik, direktorat jenderal, kementerian, serta menteri.
baca juga:sah! dana segera ditransfer ke rekening: ini jumlah guru terima tpg mulai 21 maret
baca juga:skema pencairan tpg bagi pns dan pppk
penyaluran tunjangan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan bagi para penerima.
jenis tunjangan untuk guru non-asn
1. tunjangan profesi 
tunjangan ini diberikan kepada guru non-asn yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk apresiasi atas profesionalisme mereka dalam dunia pendidikan.
2.tunjangan khusus 
tunjangan ini diperuntukkan bagi guru non-asn yang mengajar di daerah khusus sebagai bentuk kompensasi atas tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi di wilayah tersebut.
persyaratan penerima tunjangan
agar dapat menerima tunjangan, guru non-asn harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:
baca juga: perubahan regulasi: tpg bakal ditransfer setiap bulan, begini mekanismenya
baca juga:pencairan tpg 21 maret bisa tertunda: ini penyebabnya, hindari segera!
- untuk tunjangan profesi:
• memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar dalam dapodik.
• memiliki nomor registrasi guru (nrg).
• tidak berstatus asn dan memiliki penghasilan tetap.
• aktif mengajar serta memenuhi beban kerja yang ditentukan.
• tidak memiliki status pegawai tetap di lembaga pendidikan lain.
 
- untuk tunjangan khusus:
• mengajar di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah khusus.
• terdaftar dalam dapodik dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (nuptk).
• memiliki penghasilan tetap dan aktif dalam kegiatan mengajar.
• tidak merangkap sebagai pegawai tetap di institusi lain.
besaran dan ketentuan pembayaran tunjangan
besaran tunjangan bagi guru non-asn yang telah memiliki surat keputusan (sk) inpassing atau penyetaraan disamakan dengan gaji pokok pns sesuai dengan sk tersebut. sementara itu, bagi mereka yang belum memiliki sk inpassing atau penyetaraan, tunjangan diberikan sebesar rp2.000.000,00 per bulan.
pembayaran tunjangan ini dilakukan berdasarkan sistem yang terintegrasi dengan sim-tun dan sim-antun serta dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
baca juga:bank nyatakan 70 persen rekening guru valid, tpg mereka bisa cair 21 maret, ini rinciannya
baca juga:resmi ditetapkan! ini juknis pemberian tpg, tamsil, dan tunjangan khusus 2025
prosedur penyaluran tunjangan
penyaluran tunjangan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
• penginputan dan pembaruan data di sistem yang telah disediakan.
• proses validasi dan verifikasi terhadap data penerima.
• penetapan daftar penerima tunjangan sesuai dengan hasil validasi.
• pembayaran tunjangan dengan ketentuan terkait kekurangan atau kelebihan pembayaran.
• pelaporan proses penyaluran tunjangan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
ketentuan pembatalan dan penghentian pembayaran
pembayaran tunjangan dapat dibatalkan apabila terdapat ketidaksesuaian data penerima dengan ketentuan yang telah ditetapkan. selain itu, penghentian tunjangan juga dapat dilakukan dalam beberapa kondisi berikut:
• penerima meninggal dunia atau mencapai usia pensiun.
• tidak lagi berstatus sebagai guru non-asn.
• mengajukan pengunduran diri secara resmi.
• mendapatkan tugas belajar atau cuti sakit lebih dari enam bulan.
• dijatuhi hukuman pidana dengan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
• diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
hak cuti guru non-asn dan pengaruhnya terhadap tunjangan
baca juga:jika tidak teliti, pencairan tpg bisa tertunda, ini penyebabnya menurut prof nunuk
baca juga:besok hari terakhir penyetoran data rekening, tpg mulai bisa dicairkan pada 6 maret
guru non-asn tetap berhak menerima tunjangan saat mengambil cuti tertentu, seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, atau cuti studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
guru non-asn yang pindah satuan administrasi pangkal (satminkal)
guru non-asn yang berpindah sekolah di bawah naungan kementerian harus memperbarui data mereka dalam sistem dapodik sekolah yang baru. selain itu, mereka juga wajib menyerahkan bukti penghentian pembayaran tunjangan profesi dari instansi sebelumnya agar dapat didaftarkan kembali dalam sistem tunjangan baru.
pengawasan dan pertanggungjawaban penyaluran tunjangan
untuk memastikan tunjangan tersalurkan secara tepat, pemerintah melakukan pengendalian melalui:
• sosialisasi kebijakan terkait tunjangan.
• pemantauan serta evaluasi proses penyaluran.
• upaya penyelesaian kendala dalam implementasi tunjangan.
pengawasan dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihak yang terlibat dalam penyaluran tunjangan wajib menyusun dokumen seperti surat keputusan tunjangan profesi (sktp), surat keputusan tunjangan khusus (sktk), dan surat perintah pencairan dana (sppd).
baca juga:jika tidak teliti, pencairan tpg bisa tertunda, ini penyebabnya menurut prof nunuk
baca juga:besok hari terakhir penyetoran data rekening, tpg mulai bisa dicairkan pada 6 maret
akses informasi tunjangan
untuk mempermudah pemantauan dan pengelolaan data, guru non-asn dapat mengakses informasi tunjangan melalui berbagai platform daring yang disediakan, seperti laman sim-tun, info gtk, sim-bar, dan sim-antun.
dengan adanya peraturan ini, diharapkan distribusi tunjangan bagi guru non-asn dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi tenaga pendidik yang berhak menerimanya.