MK Batalkan Hasil Pilkada Empat Lawang 2024, PSU dalam 60 Hari Dikuti 2 Paslon, JM-Arifai, dan HBA-Henny

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 24 Feb 2025 - 22:37

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang 2024 dengan pemohon H Budi Antoni Aljufri (HBA). MK membatalkan hasil Pilkada Empat Lawang 2024, dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam waktu maksimal 60 hari ke depan.

Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini, dibacakan di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Senin (24/2/2025). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, beserta 8 Hakim Konstitusi lainnya. Sebagai Termohon dalam perkara ini yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang.

Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang 2024, Joncik Muhammad dan Arifai sebagai Pihak Terkait. “Mengadili, Dalam Pokok Permohonan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo.

Permohonan yang dikabulkan MK berkaitan dengan pencalonan Budi Antoni Al Jufri sebagai Calon Bupati Empat Lawang 2024 yang sebelumnya tidak disahkan KPU Empat Lawang. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan KPU Empat Lawang untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan mengikutsertakan Pasangan Bakal Calon Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati dalam kontestasi Pilbup Empat Lawang.

PSU diperintahkan Majelis harus terlaksana selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan dibacakan. “Dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024,” kata Suhartoyo.

Dalam putusannya, Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016, Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang 10 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) huruf (b), dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3 Tahun 2024.

Hal tersebut karena adanya dugaan pelanggaran syarat pencalonan yang berujung pada kondisi kejadian khusus, sehingga perkara ini berlanjut ke pembuktian materil. Berkaitan dengan substansi, ujung tombak perkara ini terdapat pada penghitungan periode jabatan Budi Antoni Al Jufri, dimana terdapat perbedaan versi penghitungan antara Pemohon dengan Termohon.

Budi sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Empat Lawang pada 2008-2013. Kemudian dia kembali terpilih untuk periode 2013-2018. Penghitungan periodisasi menjadi soal, sebab di pertengahan jalan dia diberhentikan karena tersandung kasus hukum.

Perbedaan versi hitung-hitungan periode jabatan terletak pada status pemberhentian sementara Budi saat proses kasus hukumnya belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Saat itu, Wakilnya, Syahril Hanafiah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Empat Lawang.

Terkait itu, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa masa jabatan Syahril sebagai pejabat sementara yang melaksanakan tugas dan wewenang Bupati sama dengan pejabat definitif. Dalam hal ini, Mahkamah mengutip Pasal 19 huruf (c) PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

mk batalkan hasil pilkada empat lawang 2024, psu dalam 60 hari dikuti 2 paslon, jm-arifai, dan hba-henny                            jakarta, sumateraekspres.id - mahkamah konstitusi (mk) mengabulkan sebagian gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) bupati dan wakil bupati empat lawang 2024 dengan pemohon h budi antoni aljufri (hba). mk membatalkan hasil pilkada empat lawang 2024, dan memerintahkan pemungutan suara ulang (psu) dalam waktu maksimal 60 hari ke depan.
putusan nomor 24/phpu.bup-xxiii/2025 ini, dibacakan di ruang sidang pleno gedung i mk, senin (24/2/2025). sidang dipimpin ketua mk suhartoyo, beserta 8 hakim konstitusi lainnya. sebagai termohon dalam perkara ini yakni komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten empat lawang. 
sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati empat lawang 2024, joncik muhammad dan arifai sebagai pihak terkait. “mengadili, dalam pokok permohonan: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar ketua mk suhartoyo.
permohonan yang dikabulkan mk berkaitan dengan pencalonan budi antoni al jufri sebagai calon bupati empat lawang 2024 yang sebelumnya tidak disahkan kpu empat lawang. dalam amar putusannya, mk memerintahkan kpu empat lawang untuk melakukan pemungutan suara ulang (psu) dengan mengikutsertakan pasangan bakal calon budi antoni al jufri dan henny verawati dalam kontestasi pilbup empat lawang.
baca juga:pasangan jm - fai siap hadapi psu pilkada empat lawang
baca juga:mk perintahkan psu pilbup empat lawang 2024, kpu wajib laksanakan dalam 60 hari
psu diperintahkan majelis harus terlaksana selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan dibacakan. “dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 november 2024,” kata suhartoyo.
dalam putusannya, mahkamah menunda keberlakuan pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) undang-undang 10 tahun 2016, pasal 158 ayat (2) huruf (b) undang-undang 10 tahun 2016, pasal 4 ayat (1) huruf (b), dan pasal 7 ayat (2) pmk 3 tahun 2024. 
hal tersebut karena adanya dugaan pelanggaran syarat pencalonan yang berujung pada kondisi kejadian khusus, sehingga perkara ini berlanjut ke pembuktian materil. berkaitan dengan substansi, ujung tombak perkara ini terdapat pada penghitungan periode jabatan budi antoni al jufri, dimana terdapat perbedaan versi penghitungan antara pemohon dengan termohon. 
budi sebelumnya pernah menjabat sebagai bupati empat lawang pada 2008-2013. kemudian dia kembali terpilih untuk periode 2013-2018. penghitungan periodisasi menjadi soal, sebab di pertengahan jalan dia diberhentikan karena tersandung kasus hukum.
perbedaan versi hitung-hitungan periode jabatan terletak pada status pemberhentian sementara budi saat proses kasus hukumnya belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap. saat itu, wakilnya, syahril hanafiah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati empat lawang.
baca juga:jalan provinsi di empat lawang rusak parah, warga kesulitan akses dan ekonomi terhambat total
baca juga:sebelum distribusi mbg, wajib difoto-video, instruksi kepala bgn, sikapi kasus ulat di ompreng empat lawang
terkait itu, mahkamah konstitusi menekankan bahwa masa jabatan syahril sebagai pejabat sementara yang melaksanakan tugas dan wewenang bupati sama dengan pejabat definitif. dalam hal ini, mahkamah mengutip pasal 19 huruf (c) pkpu nomor 8 tahun 2024.
“sehingga masa jabatan h syahril hanafiah sebagai pejabat sementara (plt) disamakan dengan pejabat definitif terhitung sejak ditunjuk menjadi pejabat sementara (pit) tanggal 22 oktober 2015,” ujar hakim konstitusi, daniel yusmic p foekh saat membacakan pertimbangan putusan. karena masa jabatan syahril dihitung sejak 22 oktober 2015, maka saat itu pula budi antoni al jufri berhenti perhitungan masa jabatannya. meskipun syahril hanafiah baru ditetapkan menjadi bupati definitif menggantikan budi pada 27 desember 2016 berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 131.16-10367 tahun 2016, mahkamah tetap mempertimbangkan peran yang telah dijalani syahril sejak 22 oktober 2015. 
terlebih sejak ditunjuk menggantikan bupati definitif sebelumnya, syahril hanafiah telah menandatangani beberapa peraturan dan keputusan di lingkungan pemerintah kabupaten empat lawang.
dengan demikian, mahkamah berpendapat bahwa masa jabatan budi antoni al jufri sejak 26 agustus 2013 terhitung 2 tahun 1 bulan, sehingga tidak mencapai 2 tahun 6 bulan. “oleh karena itu, h budi antoni al jufri belum menjabat sebagai bupati empat lawang selama dua periode masa jabatan,” ujar daniel.
baca juga:waspada! beruntun musibah kebakaran jelang bulan ramadan, di palembang, empat lawang, dan ogan ilir
baca juga:respons cepat damkar selamatkan kantor bapenda empat lawang dari kebakaran hebat akibat arus pendek
karena terhitung belum mencapai dua periode jabatan, maka budi antoni al jufri dinyatakan tidak melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi: “belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota.”
budi antoni pun dianggap memenuhi syarat untuk berkontestasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati empat lawang 2024. “sehingga h budi antoni al jufri memenuhi syarat sebagai calon bupat empat lawang dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati empat lawang tahun 2024,” katanya.
mk memerintahkan psu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu joncik muhammad-arifai dan budi antoni aljufri-henny verawati. psu harus menggunakan daftar pemilih tetap (dpt), daftar pemilih pindahan (dpph), dan daftar pemilih tambahan (dptb) yang sama seperti pada pemungutan suara sebelumnya, yakni 27 november 2024. 
kpu empat lawang juga diminta untuk langsung mengumumkan hasil psu tanpa perlu melaporkan kembali ke mk. menanggapi keputusan ini, fahmi nugroho selaku kuasa hukum hba, menegaskan bahwa putusan mk harus menjadi pembelajaran bagi para penyelenggara pemilu agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
"putusan ini bisa menjadi pelajaran bagi pihak penyelenggara yang memiliki kewenangan agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. sejak awal kami sudah menyuarakan bahwa cara menghitung masa jabatan telah dirumuskan oleh mk, dan terbukti dalil kami dikabulkan," ujar fahmi kepada sumatera ekspres, kemarin.
baca juga:pj bupati empat lawang tinjau produksi makanan program mbg, pastikan keamanan dan kebersihan
baca juga:kapolres empat lawang pastikan mbg dilanjutkan, meski hasil uji lab belum diumumkan
diketahui, pasangan calon (paslon) h joncik muhammad-arifai didukung oleh sejumlah partai besar, seperti pan, pdi perjuangan, demokrat, golkar, gerindra, pks, nasdem, psi, dan garuda. sementara paslon h budi antoni aljufri-henny verawati diusung oleh pkb, ppp, perindo, gelora, pkn, dan partai buruh dan hanura.
terpisah, ketua kpu kabupaten empat lawang, eskan budiman, menyampaikan pihaknya siap melaksanakan putusan mk sesuai dengan regulasi yang berlaku. "kami masih menunggu regulasi teknis dari mk dan siap untuk melaksanakan psu sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar eskan.
terkait waktu pelaksanaan psu, dia menjelaskan bahwa psu harus digelar dalam jangka waktu maksimal 60 hari setelah putusan dibacakan. untuk kelancaran psu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kpu provinsi sumatera selatan, tni-polri, serta pemerintah daerah guna memastikan proses berjalan lancar dan kondusif.
komisioner bawaslu sumsel ahmad naafi sh mkn, menyatakan, pihaknya akan mengawasi jalannya psu untuk memastikan proses pemilihan berjalan adil dan transparan. “keputusan mk ini harus dijalankan dengan penuh integritas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
dalam putusan mk itu juga memerintahkan kpu ri untuk melakukan supervisi terhadap kpu sumatera selatan dan kpu empat lawang dalam pelaksanaan psu. memerintahkan bawaslu ri untuk melakukan pengawasan terhadap psu melalui koordinasi dengan bawaslu sumsel dan bawaslu empat lawang.
baca juga:pj bupati empat lawang tinjau produksi mbg, pastikan keamanan dan kebersihan makanan untuk siswa
baca juga:tunggu hasil pemeriksaan labforensik, soal ulat di ompreng program mbg empat lawang 
memerintahkan polri khususnya polda sumsel dan polres empat lawang, untuk mengamankan jalannya psu.menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.  menurut naafi, keputusan mk ini memberikan kesempatan bagi masyarakat empat lawang untuk kembali menentukan pilihan mereka. namun, pelaksanaan psu juga membawa tantangan tersendiri. terutama dalam memastikan tidak ada kecurangan dan bahwa setiap suara benar-benar dihitung dengan jujur. ”kita berharap masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi jalannya psu,” harapnya.
“sementara bawaslu diharapkan bekerja maksimal agar pemungutan suara berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipercaya oleh rakyat,” tambahnya.