Prabowo Pastikan THR ASN dan Swasta Cair

Prabowo-foto: ist-
JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Para pegawai khususnya aparatur sipil negara (ASN) bisa bernapas lega. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan ada tunjangan hari raya (THR) bagi ASN hingga pekerja swasta.
Ketua Umum Partai Gerindra itu memastikan THR akan cair pada Maret 2025. Hal ini diungkapkan Prabowo saat menyampaikan konferensi pers terkait peraturan pemerintah (PP) tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Dia menyampaikan sejumlah kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2025. Kebijakan itu antaranya kenaikan upah minimum provinsi, kemudian optimalisasi penyaluran bansos seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, dan BLT-DD pada Februari dan Maret 2025.
"Selanjutnya pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta pada maret 2025," ujar Prabowo.
Kemudian, pemerintah juga memberikan stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) yang terdiri dari diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata nudik lebaran dan stabilisasi harga pangan.
BACA JUGA:THR dan TPG PPPK Cair Sebelum Lebaran 2025: Ini Nominalnya!
Lalu paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV), PPnBM DTP Otomotif (Electronic Vehicle dan Hybrid), Subsidi/Pajak DTP Motor Listrik dan PPh DTP Sektor Padat Karya.
Pendorong pertumbuhan ekonomi lainnya kata Prabowo adalah program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui Danantara. "Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program 3 juta rumah, pengendalian inflasi agar sesuai target sasaran. Pembangunan kawasan industri dan KEK, Kredit investasi untuk industri padat karya," ujarnya.
Kemudian revisi PP No 5/2021 untuk kemudahan berusaha lalu keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi dan perpanjangan penyimpanan DHE SDA di dalam negeri. Berikutnya realisasi pendirian usaha bullion, penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM dan kebijakan internasional diantaranya Indonesia bergabung ke Brics.