JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah menggeber pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan, dalam dua bulan ke depan, pemerintah akan fokus untuk pembentukan badan hukum atau badan usaha koperasi. Kemudian, baru mengembangkan model hingga aktivitas bisnis koperasi itu. Termasuk kucuran pinjaman hingga Rp5 miliar untuk modal awal.

Ferry menjelaskan modal hingga Rp5 miliar itu untuk kegiatan usaha, seperti kantor koperasi, simpan pinjam, apotek desa/kelurahan, logistik, pengadaan sembako, klinik, hingga cold storage. Dengan begitu, pemerintah setidaknya mengucurkan untuk Rp400 triliun untuk pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.

Kopdes Merah Putih diyakini dapat menghasilkan keuntungan empat kali lipat dari modal yang dikucurkan dalam dua tahun. Alasannya, karena Kopdes Merah Putih mempunyai berbagai unit usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

"Jadi dari unsur-unsur pendapatan tadi diharapkan nanti dari Rp5 miliar per koperasi desa atau koperasi kelurahan dimodali awal segitu, itu bisa me-leverage sampai 4 kalinya. Diharapakannya setahun dua tahun bisa dari Rp400 triliun, modal yang dikucurkan untuk koperasi desa atau koperasi kelurahan ini bisa-bisa jadi Rp2.000 triliun," tutur dia.

Hanya saja, untuk meraih untuk empat kali lipat itu, butuh proses dan tata kelola koperasi yang baik. Karenanya, manajer atau pelaksana Kopdes Merah Putih rencananya agar diberikan pelatihan sebelum bertugas.

BACA JUGA:Perkuat Akses Minyak Sawit ke Eropa, Menkop Dorong Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi

BACA JUGA:Setoran Koperasi Mekar Sebesar Rp40 Juta Dirampok, Dua Karyawannya Dipukuli Hingga Tak Sadarkan Diri

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah telah membagi tugas untuk sosialisasi percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih ini ke kepala desa.

Pemerintah berencana mengintegrasikan 54.000 unit klinik hingga apotek desa untuk bergabung ke Kopdes Merah Putih. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Dijelaskannya, 54.000 unit itu mulai dari puskesmas pembantu (Pustu) hingga poskesdes. 

Dengan begitu, pemerintah tidak perlu membangun ulang dari awal untuk unit usaha klinik di desa. "Sebanyak 54 ribu ini sudah ada bikin regulasi bahwa pustu, poskesdes, Koperasi Desa Merah Putih itu satu sistem. Sehingga dengan demikian semua program yang ada sekarang anggarannya, asetnya, SDM-nya, prosedurnya yang sudah ada sekarang bisa langsung diteruskan," imbuh dia.

Budi menjelaskan, Kemenkes telah mengalokasikan anggaran untuk pembentukan unit klinik yang baru. Setidaknya, saat ini ada 6.000 unit klinik yang rusak. Pihaknya juga telah menyiapkan Rp700 miliar untuk membangun 700 gedung pada 2025.

 Lebih lanjut, Budi juga telah memperkirakan biaya operasional untuk klinik maupun apotek di Kopdes Merah Putih. Untuk klinik, Budi menyebut butuh biaya sekitar Rp318 juta. Anggaran tersebut berasal dari APBD/APBDes, APBN, hingga Koperasi Desa. "Pegawainya masuk APBN, obatnya masuk APBN untuk modal pertama udah jalan duluan kan. Untuk pelatihan sudah ada dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik," pungkasnya.