Indeks SPI Pemprov Sumsel Turun, Masuk Kategori Rentan Terjadi KKN

Reporter: Agustina |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 22 Jan 2025 - 17:25

Penurunan skor SPI Sumsel jadi peringatan serius untuk meningkatkan integritas dan mencegah KKN. Mari bersama-sama berkomitmen untuk perubahan yang lebih baik. Foto:Agustina/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja diumumkan pada Rabu, 22 Januari 2025.

Dalam acara yang digelar di Gedung Merah Putih KPK dan diikuti secara daring oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan di Aula Graha Bina Praja, terungkap bahwa Provinsi Sumsel mengalami penurunan signifikan dalam skor SPI tahun ini.

Dari 641 instansi yang disurvei, Sumsel tercatat memperoleh skor SPI sebesar 60,63 persen. Ini menunjukkan penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya yang mencapai 69,93 persen.

Skor ini juga lebih rendah dari tahun 2022 yang tercatat 65,59 persen, dan tahun 2021 yang sempat mencapai angka 70,64 persen.

Penurunan ini menempatkan Sumsel pada kategori Sangat Rentan terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sumsel, hanya beberapa daerah yang memperoleh skor lebih baik, seperti Kota Prabumulih dengan skor 74,59 dan Pagaralam dengan 75,31, yang masih berada dalam kategori "Waspada" (kuning).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, menanggapi penurunan ini dengan meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi mendalam terhadap indikator yang disorot dalam hasil SPI.

“Kami harus melihat indikator yang ada dalam hasil SPI ini dan melakukan perbaikan secara sistematis.

Setiap kabupaten/kota juga perlu memberikan perhatian serius untuk memperbaiki area-area yang masih rentan,” ungkap Edward Candra, Rabu (22/1).

Penurunan skor ini mencakup beberapa aspek penilaian, seperti pengadaan barang dan jasa (PBJ), kepegawaian, serta transparansi dalam pemerintahan.

indeks spi pemprov sumsel turun, masuk kategori rentan terjadi kkn                            sumateraekspres.id – hasil survei penilaian integritas (spi) 2024 yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) baru saja diumumkan pada rabu, 22 januari 2025.
dalam acara yang digelar di gedung merah putih kpk dan diikuti secara daring oleh pemerintah daerah sumatera selatan di aula graha bina praja, terungkap bahwa provinsi sumsel mengalami penurunan signifikan dalam skor spi tahun ini.
dari 641 instansi yang disurvei, sumsel tercatat memperoleh skor spi sebesar 60,63 persen. ini menunjukkan penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya yang mencapai 69,93 persen.
baca juga:bripda faras nabhan attalah gugur dalam tugas, pacar kenang pesan terakhir yang menghentak
baca juga:pssi buka peluang pelatih lokal untuk bergabung dalam timnas senior
skor ini juga lebih rendah dari tahun 2022 yang tercatat 65,59 persen, dan tahun 2021 yang sempat mencapai angka 70,64 persen.
penurunan ini menempatkan sumsel pada kategori sangat rentan terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn).
dari 17 kabupaten/kota yang ada di sumsel, hanya beberapa daerah yang memperoleh skor lebih baik, seperti kota prabumulih dengan skor 74,59 dan pagaralam dengan 75,31, yang masih berada dalam kategori "waspada" (kuning).
baca juga:bei dorong transparansi dan keberlanjutan di pasar modal melalui esg reporting
baca juga:kapolres empat lawang gelar coffee morning untuk perkuat kolaborasi dengan media
sekretaris daerah provinsi sumsel, edward candra, menanggapi penurunan ini dengan meminta agar setiap organisasi perangkat daerah (opd) melakukan evaluasi mendalam terhadap indikator yang disorot dalam hasil spi.
“kami harus melihat indikator yang ada dalam hasil spi ini dan melakukan perbaikan secara sistematis.
setiap kabupaten/kota juga perlu memberikan perhatian serius untuk memperbaiki area-area yang masih rentan,” ungkap edward candra, rabu (22/1).
penurunan skor ini mencakup beberapa aspek penilaian, seperti pengadaan barang dan jasa (pbj), kepegawaian, serta transparansi dalam pemerintahan.
baca juga: bukan cuma elegan, nokia zeus max 2023 tawarkan kamera 108mp yang membuat ponsel lain jadi ketinggalan jauh!
baca juga:pelantikan kepala daerah tahap i akan dilaksanakan pada 6 februari 2025 di istana negara
penilaian spi dilakukan melalui tiga perspektif, yaitu internal, eksternal, dan ahli. “dari sisi internal, kami akan fokus pada penguatan sistem, sementara dari eksternal kami akan melihat citra kami di masyarakat, termasuk masukan dari mitra kerja opd,” jelas candra.
dalam paparan deputi pencegahan dan monitoring kpk, pahala nainggolan, dijelaskan bahwa beberapa area seperti gratifikasi, pengadaan barang dan jasa (pbj), serta jual beli jabatan masih menjadi celah yang sangat rentan terhadap praktik kkn di lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
baca juga:keluarga kehilangan bripda faras nabhan attallah, anggota polres lahat yang tewas dianiaya
baca juga:bnnk oki dan lapas kayuagung tandatangani mou rehabilitasi warga binaan pecandu narkoba
"spi dirancang untuk menjadi cermin, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memberikan panduan perbaikan," kata nainggolan.
lebih lanjut, nainggolan menyampaikan bahwa skor spi menjadi komponen penting dalam pemberian dana insentif daerah (did) oleh kementerian keuangan dan juga digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan publik oleh kementerian panrb.
“penilaian spi melibatkan lebih dari 600 ribu responden dari berbagai lapisan, baik internal, eksternal, dan ekspert,” tambahnya.
baca juga:pabrik cco di banyuasin akan dibangun dengan investasi rp500 miliar, ground breaking februari 2025
baca juga:polisi satlantas banyuasin timbun jalan berlubang di jalan lintas timur untuk cegah kecelakaan
indeks spi secara nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 71,53 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022.
meskipun terdapat beberapa daerah yang menunjukkan skor lebih baik, tantangan untuk memperbaiki sistem dan mencegah praktik kkn di lingkungan pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.