Omzet Kios Tembakau Menurun Jauh, Konsumen Tingwe Beralih ke Rokok Ilegal, Ini Alasannya

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 22:10

KIOS TEMBAKAU: Salah kios tembakau di kawasan Seberang Ulu Palembang, yang terpaksa menutup cabangnya karena pelanggan tingwe beralih ke rokok ilegal. FOTO: BUDIMAN/SUMEKS--

Henry mengatakan, produksi rokok di dalam negeri cenderung turun di level 0,78 persen sejak 10 tahun terakhir ini.

Besar kemungkinan, tren penurunan produksi rokok akan berlanjut. Dia khawatir penurunan produksi pada jenis SKT akibat kenaikan HJE, berdampak pada penurunan permintaan.

Jika kondisi ini terjadi, akibatnya akan dirasakan langsung pada nasib para pekerja. "Karena kenaikan HJE dan pungutan lain, akan memicu penurunan permintaan yang berakibat pada nasib pekerja," ulasnya.

Padahal menurutnya, selama ini SKT memiliki harga jual yang terjangkau, menjadikannya tameng dalam menghadapi serbuan rokok ilegal.

Henry menungkapkan, GAPPRI pernah memohon kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar industri hasil tembakau memperoleh relaksasi dengan tidak menaikkan tarif CHT dan HJE sepanjang tahun 2025-2027.

Permohonan ini dimaksudkan agar IHT bisa pulih usai mengalami konstraksi, akibat dampak CHT dan HJE di atas nilai keekonomian selama 2020-2024. “Selain akibat dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih,” sambungnya.

Hal yang sama juga dilakukan GAPPRI ketika melayangkan surat kepada Kemenkeu, dengan permintaan PPN rokok tetap 9,9 persen dikabulkan. Besaran PPN ini perlu agar IHT bisa bertahan.

Agar pengaturan pada PMK No 63/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, dapat segera diharmoniskan dengan arah kebijakan pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan pada 31 Desember 2024 tadi.

“Mengingat IHT tidak masuk kriteria barang mewah," jelasnya. Henry menambahkan, IHT saat ini tertekan baik secara fiskal maupun non fiskal. Lantaran ada lebih dari 480 aturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan.

Karena itu, kenaikan tarif HJE dan PPN tidak hanya membebani pengusaha melainkan juga membuka ruang peredaran rokok ilegal.

"Semakin mahalnya harga rokok legal, akan membuat orang berpindah mencari rokok murah atau rokok ilegal.

Apalagi dalam situasi seperti saat ini yang daya beli masih lemah. Potensi berpindah ke rokok ilegal bisa semakin marak," cetusnya. (bud/air)

omzet kios tembakau menurun jauh, konsumen tingwe beralih ke rokok ilegal, ini alasannya                               palembang, sumateraekspres.id - harga rokok yang terus naik beberapa tahun terakhir, membuat tren konsumsi sempat bergeser.
selain rokok elektrik, sebagian perokok lainnya beralih ke rokok linting. dikenal istilah tingwe, alias ngelinting dewe. kios tembakau iris pun tumbuh dan berkembang.
baca juga:pemerintah usulkan, mulai 2025 penyakit akibat merokok tidak ditanggung bpjs kesehatan
baca juga:rokok ilegal semakin mudah didapat, harga murah dan varian aroma buah, 1 januari 2025 rokok legal naik harga
“dulu pernah omzet sehari rp2 juta, sampai bos membuka cabang kios tembakau di tempat lain. 
pegawai pun bertambah,” ucap pegawai salah satu kios tembakau di seberang ulu, palembang, kepada sumatera ekspres, sabtu (4/1).
masa kejayaan 2-3 tahun lalu, akhirnya mulai terasa tergerus sejak awal januari 2024 lalu. yakni ketika rokok murah atau rokok cukai ilegal, semakin marak di palembang.
 ”pembeli beralih ke rokok murah, ada yang rp10 ribuan sebungkus. alasannya tidak capek melinting lagi,” tuturnya.
padahal, tembakau iris kemasan di kiosnya juga bervariasi aroma rasa. ada yang bungkusan kiloan, ada kemasan. termurah ada rp12 ribu per bungkus, bisa jadi puluhan batang rokok.
 ”tembakau kami legal, ada cukainya. tapi ya itu tadi, konsumen alasannya malas ngelinting. sudah banyak rokok murah (ilegal),” sesalnya. 
beralihnya pelanggan rokok tingwe ke rokok ilegal, sangat berdampak pada omzet kios tembakau. pernah omzet hanya rp500 ribu per bulan, untuk menggaji pegawai saja tidak cukup. 
“gaji kami rp65 ribu per hari. jadi cabang kios tutup, pegawai dikurangi. sementara sewa tempat rp15 juta setahun,” ungkap perempuan berhijab itu, enggan disebutkan identitasnya.
alasannya perokok tingwe beralih ke rokok ilegal, tidak berbeda jauh dengan alasan gs, warga banyuasin. “1-2 tahun belakangan, memang sempat tingwe. 
sekarang ndak repot lagi ngelinting lagi, rokok murah (ilegal) sudah banyak di warung,” aku gs, jumat (3/1).
saat jadi perokok tingwes, gs merasakan hematnya dari membeli rokok bermerek (legal). 
harganya jelas murah. ”di kios tembakau, ada semua alat dan bahannya. ada jual gabus atau filter rasa buah. 
apalagi di onlineshop, biji klik rasa buah mint juga banyak. satu cup isi 550 biji, tidak sampai rp30 ribu,” jelasnya.
kini hadirnya rokok ilegal dengan bermacam aroma buah yang mudah didapat, membuatnya tidak lagi melinting tembakau, berikut memasang filter klik rasa buah.
”tinggal beli di warung atau toko, tinggal isap. mungkin kios tembakau jadi berkurang pelanggannya,” duganya.
seperti diketahui, harga jual eceran (hje) rokok naik berlaku 1 januari 2025. hje rokok 2025 tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 97 tahun 2024 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris.
beleid tersebut sudah diteken menteri keuangan sri mulyani, pada 4 desember 2024. langkah ini dilakukan untuk mendukung pengendalian konsumsi tembakau, melindungi industri tembakau padat karya, dan mengoptimalkan penerimaan negara. 
baik itu menaikkan harga rokok sigaret kretek mesin (skm), sigaret putih mesin (spm) maupun produk tembakau lainnya.
 meski menaikkan hje hampir seluruh produk tembakau, namun pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (cht).
berdasarkan hitungan perkumpulan gabungan perserikatan pabrik rokok indonesia (gappri), kenaikan hje rata-rata 10,5 persen dan ppn menjadi 10,7 persen, akan mengerek harga rokok per golongan sebesar 13,56 persen sampai 28,27 persen. atau rata-rata naik 19 persen.
“kenaikan hje justru membebani industri hasil tembakau (iht) mengingat rata-rata kenaikannya yang tinggi,” kata ketua umum gappri, henry najoan. bahkan, sigaret kretek tangan (skt) juga mengalami kenaikan lebih tinggi, yakni 14,07 persen.
sementara kenaikan upah minimum provinsi (ump), belum tentu dapat mendorong daya beli konsumen. ketidakpastian ini justru dapat membebani produsen tembakau, akibat banyaknya beban pengeluaran.
dia tidak menampik, harga rokok yang melambung tinggi membuka ruang munculnya rokok ilegal.
 "semakin banyak konsumen yang beralih ke rokok murah, apalagi sebagiannya adalah rokok ilegal, kemungkinan besar akan membuat produksi rokok nasional menyusut,” akunya.
“jika ini terjadi, kami kira yang justru untung adalah penjual rokok ilegal yang tidak terbebani oleh pungutan sebagaimana rokok legal," kata henry, dalam keterangan tertulisnya, jumat (3/1/2025).
henry mengatakan, produksi rokok di dalam negeri cenderung turun di level 0,78 persen sejak 10 tahun terakhir ini.
 besar kemungkinan, tren penurunan produksi rokok akan berlanjut. dia khawatir penurunan produksi pada jenis skt akibat kenaikan hje, berdampak pada penurunan permintaan. 
jika kondisi ini terjadi, akibatnya akan dirasakan langsung pada nasib para pekerja. "karena kenaikan hje dan pungutan lain, akan memicu penurunan permintaan yang berakibat pada nasib pekerja," ulasnya.
padahal menurutnya, selama ini skt memiliki harga jual yang terjangkau, menjadikannya tameng dalam menghadapi serbuan rokok ilegal. 
henry menungkapkan, gappri pernah memohon kepada kementerian keuangan (kemenkeu), agar industri hasil tembakau memperoleh relaksasi dengan tidak menaikkan tarif cht dan hje sepanjang tahun 2025-2027.
permohonan ini dimaksudkan agar iht bisa pulih usai mengalami konstraksi, akibat dampak cht dan hje di atas nilai keekonomian selama 2020-2024. “selain akibat dari pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya pulih,” sambungnya.
hal yang sama juga dilakukan gappri ketika melayangkan surat kepada kemenkeu, dengan permintaan ppn rokok tetap 9,9 persen dikabulkan. besaran ppn ini perlu agar iht bisa bertahan.
agar pengaturan pada pmk no 63/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau, dapat segera diharmoniskan dengan arah kebijakan pemerintah yang disampaikan menteri keuangan pada 31 desember 2024 tadi. 
“mengingat iht tidak masuk kriteria barang mewah," jelasnya. henry menambahkan, iht saat ini tertekan baik secara fiskal maupun non fiskal. lantaran ada lebih dari 480 aturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. 
baca juga:demi kesehatan, harga rokok eceran naik
baca juga:harga rokok makin mahal, mulai 2024, tarif cukai hasil tembakau naik 10 persen 
karena itu, kenaikan tarif hje dan ppn tidak hanya membebani pengusaha melainkan juga membuka ruang peredaran rokok ilegal.
 "semakin mahalnya harga rokok legal, akan membuat orang berpindah mencari rokok murah atau rokok ilegal. 
apalagi dalam situasi seperti saat ini yang daya beli masih lemah. potensi berpindah ke rokok ilegal bisa semakin marak," cetusnya. (bud/air)