Hilangnya Etika Politik

hilangnya etika politik sumateraekspres.id - tahun politik 2024 ditandai berbagai aktivitas yang menghangatkan suhu politik di tanah air. mulai dari gugatan batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden, upaya merangkul parpol sehingga mematikan oposisi, gugatan batas usia calon kepala daerah, upaya menjegal  lawan politik yang mempunyai elektabilitas tinggi, aksi borong parpol dalam kontestasi pilkada di beberapa daerah, dan saling sindir antar calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak. baca juga:diduga terlibat politik praktis, periksa dua pejabat pemkot baca juga:jauhi politik hoax dan fitnah perilaku tersebut semakin membenarkan tesis yang mengatakan bahwa politik itu kejam dan kotor, politik kadang menghalalkan segala cara demi tercapai apa yang diinginkan. apa itu politik? seorangi lmuwan barat mengatakan, politik adalah menyangkut “siapa memperoleh apa, dan dengan cara bagaimana”. yang lainnya mengatakan, politik itu menyangkut upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. dari situlah kemudian lahir antara lain konsep machiavelisme, yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. penganut mazhab machiavellian biasanya sangat percaya bahwa politic is the of possible, politik adalah memungkinkan cara apa saja untuk mempertahankan kekuasaan. sedang kekuasaan itu sendiri, menurut lord acton, cenderung disalahgunakan (power tends to corrupt). politik memang kotor dan kejam. lihatlah di berbagai negara, politik telah menyebabkan berjuta-juta manusia saling bunuh membunuh, di penjara, diculik, dicekal dalam berbagai episode sejarah umat manusia di mana pun. etika politikdari gambaran di atas, timbul pertanyaan, apakah politik tidak memiliki etika? secara ideal, etika politik telah dipikirkan dan ada sejak zaman plato, aristoteles, thomas aquinas, hobbes, john locke dan beberapa lainnya. mereka ini telah melahirkan karya-karya tentang etika politik. dari merekalah kita saat ini mengenal adanya lembaga-lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif, yudikatif), demokrasi, republik, trias politica dan sebagainya. tetapi ego manusialah yang menyebabkan semua itu tidak atau kurang berarti, sehingga tragedi-tragedi politik masih terus berulang sampai sekarang. politik seolah-olah berjalan tanpa moral/etika. dalam hubungan antara dunia politikdan moral, solzhenitsyn dalam salah satu pidatonya di liechtenstein tahun 1993, menegaskan bahwa politik tanpa moral adalah bencana. para politikus yang tidak dituntun kaidah moral dan etika, pada akhirnya melahirkan kesewanang-wenangan dan anarkhi. ia mengatakan itu berdasarkan pengalaman pahit diri pribadinya serta masyarakat rusia lainnya yang mengalami intrik - intrik politik yang sangat pahit selama bertahun-tahun (pudjo suharso, 1996). bercermin pada masa lalu dan juga kesemrawutan politik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di indonesia, sudah sepantasnya jika moralitas dan etika ditempatkan pada anak tangga yang paling atas dalam pembangunan politik di tanah air tercinta ini. politik yang berorientasi kepada kekuasaan belaka serta kering dari moralitas dan etika cenderung hanya berkutat kepada bagaimana mempertahankan dan merebut kekuasaan, yang ditransformasikan kepada kejayaan dan materi. sedangkan politik yang berlandaskan moralitas dan etika cenderung berorientasi kepada kemartabatan manusia. politik menurut paham ini hanya alat untuk mengabdikan diri bagi kemaslahatan bersama, dan bukan tujuan. di sinilah letak arti pentingnya etika dan moralitas guna menjaga kesinambungan bangsa yang bermartabat. etika politik adalah moralitas berpolitik. dalam hal ini ada ukuran-ukuran etis dan tidak etis. dalam etika politik selalu ada aturan main (rule of the game) yang mengatur kegiatan-kegiatan politik, kewenangan, status, sikap, norma serta hak dan kewajiban. dasar bertindak bukan bertumpu pada otoritas semata, melainkan ada banyak variebel (hendardi, 1996). dalam etika politik selalu harus ada sikap toleransi, tidak saling hujat menghujat, tidak saling menfitnah, tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain, menghargai pendapat orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. kode etik yang berlaku dalam dunia politik adalah paradigma (yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak) yang berorientasi kepada kepentingan orang banyak, dengan jalan mendahulukan kepentingan orang banyak ini daripada kepentingan pribadi (ipong s. azhar, 1996). “political decay”jika disepakati adanya dialog maka sikap jujur harus dijalankan. masing-masing pihak harus dipandang setara. tidak boleh ada tindakan sepihak yang menodai upaya dialoq. masing-masing harus menunjukkan itikad baik agar dialog yang seimbang dapat dilaksanakan. dalam menyelesaikan masalah secara etis, masing-masing pihak itu pemerintah maupun masyarakat tidak boleh meremehkan pihak lain dan menetapkan syarat-syarat secara sepihak. etika dialog yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas system politik nasional. tren politik akan memperkuat kesadaran rakyat atas hak dan kewajiban politik. terutama dalam melaksanakan fungsi control terhadap infrastruktur dan supra struktur politiknya. etika politik memang menghendaki adanya kesadaran yang dibimbing oleh penyelesaian pokok masalah secara jujur, terbuka dan damai. bukan sebelumnya menyikapi secara sepihak bahwa ada sesuatu yang tidak boleh di kutak-katik, melainkan justru dibahas lebih dahulu sumber ke kisruhannya. tanpa landasan etika politik, bukan mustahil individu atau kelompok yang menganut system nilai tertentu akan cepat-cepat menempuh jalur politik tandingan sebagai wadah menyaluran aspirasi, kendati berada di luar kerangka kelembagaan formal. etika sebagai variable politik adalah opini publik. jika secara sistemati ketika politik berjalan baik-baik saja maka opini public akan berjalan seperti itu juga. sebaliknya, jika etika politik secara sistematik telah menyimpang dari yang disepakati semula, entah siapa pun yang menyimpangkannya, baik oleh pemerintah, partaipolitik, atau bahkan oleh sebagian dari masyarakat, opini publikakan berjalan dengan kemauannya sendiri (tulus warsito, 1996). kalau etika politik sudah menyimpang dikhawatirkan akan terjadi apa yang dinamakan oleh herbert feith sebagai political decay (pembusukan politik). pembusukan politik merupakan fenomena runtuhnya pilar-pilar etika dan moral politik yang telah disepakati bersama. prasyaratmutlakmoral dan etika seharusnya dapat menjadi landasan berpolitik segenap proses, mekanisme, bahasa dan aksi politik, baik yang diperankan oleh individu maupun kelompok. landasan moral dan etika merupakan mata rantai kegiatan berpolitik di negeri ini, yang akan memacu kualitas atau kualitas pendidikan politik rakyat indonesia. tanpa ada pegangan moral dan etika, para pemimpin bangsa kita akan bertindak otoriter.  kalau pemimipin sudah otoriter maka rusaklah tatanan berbangsa dan bernegara. pemimpin merasa apa yang diamanatkan kepadanya harus dikuasai. sebagaimana dikatakan oleh armold brecht dalam political theory: the foundation of tweentieth country political thought (1970) gaya kepemimpinan yang otoriter berpangkal pada pandangan yang menganggap “kepemimpinan adalah suatu prinsip nilai tertinggi, mengikuti pemimpin adalah tindakan yang benar, dan melawannya adalah tindakan yang salah”. baca juga:tegaskan tidak terlibat politik praktis, camat-lurah baca juga:gelar haji dan fenomena sosial politik di indonesia landasan moral dan etika dalam berpolitik, juga harus dipegang oleh para politisi. jangan sampai aksi mereka melanggar etika, dengan cara memaksakan kehendak tanpa mau mendengar pendapat pihak lain. moral dan etika politik berfungsi sebagai prasyarat mutlak bagi perubahan sikap serta perilaku politik bangsa kita. (*)

Tag

• # aksi borong parpol
• # etika politik
• # tahun politik
• # pilkada
• # suhu politik

Share

• 
• 
• 
• 
•