PPN 12% Resmi Terpampang! Prabowo Tegaskan Kebijakan Pro-Rakyat Demi Kesejahteraan

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 03 Jan 2025 - 14:30

PPN 12% Resmi Terpampang! Prabowo Tegaskan Kebijakan Pro-Rakyat Demi Kesejahteraan-Foto: IST-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pada 1 Januari 2025, Indonesia akan memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah dikenakan pajak mewah, serta dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu.

“PPN 12% hanya berlaku bagi barang dan jasa tertentu yang dikonsumsi oleh kalangan mampu, seperti yang sudah diatur sebelumnya,” ujarnya.

Tantangan Ekonomi Global dan Respons Pemerintah

Menurut Presiden, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan ketegangan.

Hal ini memengaruhi harga-harga komoditas dan berimbas pada penerimaan negara.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengelola keuangan negara dengan bijak dan hati-hati, serta berhasil menjaga defisit anggaran agar tetap dalam batas wajar.

Kebijakan perpajakan yang diterapkan, lanjutnya, bertujuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan mendorong pemerataan ekonomi.

"Pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat, dengan fokus pada perlindungan daya beli serta pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Pengecualian dan Stimulus Ekonomi

Meskipun PPN untuk barang mewah meningkat, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari PPN, dengan tarif nol persen.

ppn 12% resmi terpampang! prabowo tegaskan kebijakan pro-rakyat demi kesejahteraan                            jakarta, sumateraekspres.id - pada 1 januari 2025, indonesia akan memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12%, yang diumumkan langsung oleh presiden prabowo subianto.
langkah ini merupakan bagian dari implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
presiden prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif ppn ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah dikenakan pajak mewah, serta dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu.
“ppn 12% hanya berlaku bagi barang dan jasa tertentu yang dikonsumsi oleh kalangan mampu, seperti yang sudah diatur sebelumnya,” ujarnya.
baca juga:kinerja perekonomian 2025: optimisme menguat dengan tanda-tanda positif di sektor manufaktur dan inflasi
baca juga:kemenag targetkan sertifikasi guru melalui ppg dalam jabatan selesai pada 2026
tantangan ekonomi global dan respons pemerintah
menurut presiden, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan ketegangan.
hal ini memengaruhi harga-harga komoditas dan berimbas pada penerimaan negara.
meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah indonesia telah mengelola keuangan negara dengan bijak dan hati-hati, serta berhasil menjaga defisit anggaran agar tetap dalam batas wajar.
baca juga:inflasi ihk 2024 terjaga, bank indonesia optimis di tahun 2025-2026
baca juga:rencana empty void ungkap strategi ciptakan pasukan kuat untuk kalahkan god di one punch man
kebijakan perpajakan yang diterapkan, lanjutnya, bertujuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan mendorong pemerataan ekonomi.
"pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat, dengan fokus pada perlindungan daya beli serta pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat," katanya.
pengecualian dan stimulus ekonomi
meskipun ppn untuk barang mewah meningkat, presiden prabowo menjelaskan bahwa barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari ppn, dengan tarif nol persen.
beberapa komoditas yang akan tetap bebas ppn antara lain beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu segar, serta jasa pendidikan, angkutan umum, dan rumah sederhana.
baca juga:mengungkap misteri pantai parangtritis: keindahan alam berpadu dengan kisah mistis ratu kidul
baca juga:efendi, perampok sadis asal lubuklinggau, meninggal mendadak di sel tahanan kepahiang, ini reaksi keluarga!
selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi dalam bentuk 15 paket insentif yang berjumlah rp38,6 triliun, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
paket ini akan menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, serta pelaku usaha, terutama umkm dan sektor industri padat karya.
kebijakan ppn 12% terkait barang mewah
sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 131 tahun 2024. dalam peraturan tersebut, ppn 12% akan dikenakan pada barang mewah tertentu yang juga dikenai pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm).
salah satu kategori barang yang akan dikenakan tarif ppn 12% adalah kendaraan bermotor mewah, seperti mobil sport dan kendaraan besar.
selain itu, barang mewah lainnya yang akan dikenakan ppn 12% termasuk hunian mewah dengan harga jual di atas rp30 miliar, seperti rumah, apartemen, dan kondominium. pesawat terbang pribadi, kapal pesiar mewah, serta senjata api tertentu juga termasuk dalam daftar barang yang dikenakan ppn lebih tinggi.
presiden menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan pro-rakyat. "pemerintah akan terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik, yang berpihak pada rakyat banyak," tuturnya.