Bantah Bagi Duit, Caleg Sebut Uang Saksi, Bawaslu OKI Belum Dapat Laporan

Reporter: Khairunisa dan tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 12 Feb 2024 - 21:57

UANG SAKSI : Uang Rp350 dan kartu nama caleg di OKI yang disebut uang untuk saksi-Foto: Ist-

KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID – Masa tenang jelang hari H pencoblosan Pemilu 2024 dihebohkan dengan beredarnya video warga terima uang dari caleg. Kejadiannya di Kabupaten OKI.

Dalam video berdurasi 32 detik itu terdengar suara emak-emak yang mengatakan "Nah iko dio namonyo, dapat iko kertas calon legislatif DPRD OKI. Nah iko duetnyo 1, 2, 3 setengah, jelas yo”.

Terlihat ada kartu nama sang caleg berinisial IZ dari dapil 8 (Pedamaran dan Pedamaran Timur). Lalu tampak uang Rp350 ribu.

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan video yang beredar tersebut. “Tapi belum ada yang melapor ke Bawaslu,” ujarnya, kemarin.

Dalam video tersebut juga terlihat ada surat saksi. Ini yang dikaji dan dipelajari dulu oleh Bawaslu." Kami belum bisa membeberkan lebih jauh,"imbuhnya.

Tidak bisa langsung menyatakan itu money politic dan berikan sanksi tanpa terbukti kebenarannya. Sementara, IZ, caleg DPRD OKI dimaksud membantah kalau dirinya bagi-bagi uang kepada warga. “Uang dalam video tersebut itu merupakan uang untuk saksi di TPS,” jelasnya.

Dia mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyebarkan video berdurasi 32 detik itu. Isu serangan fajar rupanya masih beredar di masyarakat.

Hasan, warga Kota Lubuklingau mengaku, banyak masyarakat yang berharap kecipratan uang dari para caleg.

Menurutnya, money politic itu sudah jadi tradisi dan lumrah.

"Kalau 2019 itu, sistem paket. satu amplop Rp250 ribu/suara," katanya. Untuk kali ini, dia belum mendapatkan serangan fajar.

bantah bagi duit,   caleg sebut uang saksi, bawaslu oki belum dapat laporan                            kayuagung, sumateraekspres.id – masa tenang jelang hari h pencoblosan pemilu 2024 dihebohkan dengan beredarnya video warga terima uang dari caleg. kejadiannya di kabupaten oki. 
dalam video berdurasi 32 detik itu terdengar suara emak-emak yang mengatakan "nah iko dio namonyo, dapat iko kertas calon legislatif dprd oki. nah iko duetnyo 1, 2, 3 setengah, jelas yo”.
terlihat ada kartu nama sang caleg berinisial iz dari dapil 8 (pedamaran dan pedamaran timur). lalu tampak uang rp350 ribu. 
ketua bawaslu oki, romi maradona mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan video yang beredar tersebut. “tapi belum ada yang melapor ke bawaslu,” ujarnya, kemarin.
dalam video tersebut juga terlihat ada surat saksi. ini yang dikaji dan dipelajari dulu oleh bawaslu." kami belum bisa membeberkan lebih jauh,"imbuhnya.
baca juga:mendagri tekankan pentingnya pengendalian inflasi dan stabilitas harga jelang pemilu
baca juga:sebelum ramadan kios pasar bisa ditempati, pengundian setelah pemilu
tidak bisa langsung menyatakan itu money politic dan berikan sanksi tanpa terbukti kebenarannya. sementara, iz, caleg dprd oki dimaksud membantah kalau dirinya bagi-bagi uang kepada warga. “uang dalam video tersebut itu merupakan uang untuk saksi di tps,” jelasnya.
dia mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyebarkan video berdurasi 32 detik itu. isu  serangan fajar rupanya masih beredar di masyarakat.
hasan, warga kota lubuklingau mengaku, banyak masyarakat yang berharap kecipratan uang dari para caleg.
menurutnya, money politic itu sudah jadi tradisi dan lumrah. 
"kalau 2019 itu, sistem paket. satu amplop rp250 ribu/suara," katanya. untuk kali ini, dia belum mendapatkan serangan fajar.
baca juga:harga beras-ayam kembali bergejolak, usai libur, menyongsong pemilu
baca juga:ingatkan jaga pemilu, inflasi, dan stunting
"kabarnya sudah ada yang dapat," tambah hasan.
terpisah, ketua bawaslu kota lubuklinggau dedi karema jaya mengungkapkan, pihaknya sudah membentuk tim khusus yang mengawasi praktik money politic.
ia menegaskan, setiap pelaksana, timses, dan peserta pemilu yang dengan sengaja menjanjikan/memberikan imbalan, uang atau materi lainnya, secara langsung dan tidak langsung. diancam pidana paling lama 4 tahun dan denda rp48 juta.(uni/zul/)