Dalam hal peningkatan kesejahteraan guru, Mendikdasmen merencanakan peningkatan kualifikasi guru minimal ke tingkat Diploma IV atau Strata Satu (D-IV/S-1).
Selain itu, akan ada program pelatihan kompetensi serta peningkatan kesejahteraan melalui program sertifikasi.
Langkah ini dilakukan agar para guru dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional dan berdedikasi.
Kesejahteraan ini sendiri berlaku baik bagi PNS, PPPK dan Honorer. Bahkan, ada isu kenaikan gaji diberikan kepada guru yang sudah disertifikasi tersebut.
5. Pemenuhan dan Perbaikan Sarana Prasarana Sekolah
Program kelima adalah pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah di seluruh Indonesia. Abdul Mu'ti menekankan pentingnya kondisi fisik sekolah yang layak untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif.
Program ini akan melibatkan renovasi fasilitas sekolah yang rusak atau tidak memadai, khususnya di daerah terpencil.
6. Pengembangan Bahasa dan Sastra
Program pengembangan bahasa dan sastra menjadi salah satu fokus utama Mendikdasmen.
Tujuannya adalah meningkatkan literasi, melestarikan bahasa daerah, dan mempromosikan bahasa Indonesia di dunia internasional.
Mendikdasmen mengumumkan gerakan "Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia" sebagai bagian dari upaya untuk memartabatkan bahasa negara dan memperluas penggunaan bahasa Indonesia di ranah global.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menambahkan bahwa untuk mewujudkan visi besar tersebut, Kemendikdasmen akan mendorong seluruh komponen pendidikan agar berpartisipasi dalam mendukung berbagai program ini.
"Sesuai dengan UU Sisdiknas, pendidikan harus diselenggarakan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Melalui pendekatan yang berprinsip pada kebaruan, kemitraan, dan keadilan, kami yakin pendidikan bermutu untuk semua akan tercapai," ujarnya.
Dalam rapat yang digelar baru-baru ini, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap rencana Mendikdasmen.
Ia menyebutkan bahwa meskipun anggaran pendidikan telah meningkat dari tahun ke tahun, masih banyak daerah yang belum memenuhi alokasi 20 persen dari APBD untuk pendidikan.
Komisi X DPR RI, kata Hetifah, siap bekerja sama dengan Mendikdasmen dalam aspek anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.
Dengan enam program prioritas ini, diharapkan upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional dapat segera terwujud dan memberikan dampak nyata bagi generasi muda Indonesia.