PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - BPJS Kesehatan Cabang Palembang memperkuat koordinasi pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi petugas Pemilu Tahun 2024.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Sari Quratulainy mengatakan sesuai surat edaran (SE) Mendagri, KPU, Badan Pengawas Pemilu, serta BPJS Kesehatan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia, salah satunya memastikan seluruh petugas penyelenggara pemilu dan pilkada mengikuti skrining riwayat kesehatan dari BPJS Kesehatan.
“Pelaksanaan skrining akan dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten/ kota wilayah kerja BPJS Kesehatan Palembang,” ungkap Sari. Ia menjelaskan teknis pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dengan mengarahkan petugas penyelenggara pemilu untuk menjawab pertanyaan pada tautan yang sudah disediakan BPJS Kesehatan.
“Resume hasil skrining berupa risiko penyakit kronis yang mungkin diderita serta rekomendasi pola hidup sehat akan langsung ditampilkan setelah petugas penyelenggara pemilihan umum selesai mengisi tautan skrining,” tuturnya.
BACA JUGA:Jelang Pemilu, Kunjungi Kikim Barat, Ini Pesan Kapolres Lahat
Sari menerangkan apabila hasil pemeriksaan petugas pemilu masuk kategori tidak berisiko penyakit, maka bisa dipastikan petugas tersebut dapat melanjutkan aktivitas dan tanggung jawabnya di pemilu. Bagi petugas pemilu yang memiliki hasil berisiko dan status kepesertaan JKN aktif, dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Semua petugas yang terlibat dalam pemilu seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas lainnya perlu dipastikan status kepesertaan JKN-nya aktif, agar tidak ada kendala saat para petugas membutuhkan pelayanan kesehatan yang komprehensif," kata Sari.
Sari berharap pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif JKN petugas Pemilu 2024 di Kota Palembang berjalan lancar. Selain untuk menyukseskan kegiatan tersebut, skrining ini juga memiliki manfaat positif, salah satunya agar para petugas dapat mengelola risiko kesehatannya.
Ketua KPU Kota Palembang, Syawaludin mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Ia menyatakan KPU sangat mendukung kebijakan bersama yang sudah diterbitkan, demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. “KPU Kota Palembang menyambut baik kegiatan skirining riwayat kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan,” ujar Syawal.
BACA JUGA:Satpol PP Menyatakan Tidak Menertibkan Umbul-umbul Pemilu di Jalan Protokol, Kenapa?
KPU Kota Palembang juga memastikan seluruh calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara terutama yang belum menjadi peserta JKN harus segera terdaftar dalam Program JKN. “Bersama BPJS Kesehatan kami akan melakukan pendataan siapa saja yang sudah menjadi peserta JKN. Kami mendorong agar setiap penyelenggara pemilu terdaftar dalam program JKN dan terlindungi kesehatannya,” tegas Syawal.
Sebagai upaya percepatan proses skrining riwayat kesehatan, KPU Kota Palembang akan melakukan sosialisasi bersama BPJS Kesehatan untuk menyampaikan tata cara skrining riwayat kesehatan kepada seluruh calon petugas Pemilu. Hasil skrining tersebut akan menjadi penilaian kesiapan dan hal-hal yang harus diantisipasi jelang pemilu. “Kami akan melakukan tindak lanjut sesegera mungkin, jika masih terdapat calon petugas yang belum terdaftar dan/atau belum mengikuti skrining berdasarkan hasil laporan dari BPJS Kesehatan,” pungkas Syawal. (fad/)