Potensi Tekor Rp20 T, Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan di Sumsel Masih Lancar, Kemungkinan Iuran Peserta Naik

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 01 Jan 2025 - 21:53

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Di tengah kualitas layanan yang masih sering dikeluhkan peserta saat beroba, BPJS Kesehatan juga dipusingkan dengan terus bertambahnya klaim dari fasilitas kesehatan. Baik dari puskesmas/klinik sebagai faskes tingkat pertama, maupun rumah sakit sebagai faskes lanjutan.

Alhasil, hingga Oktober 2024 saja, biaya jaminan kesehatan yang telah dikeluarkan BPJS Kesehatan mencapai Rp146,28 triliun. Sedangkan pendapatan dari iuran peserta hanya Rp133,45 triliun. Artinya, BPJS Kesehatan tahun ini potensi defisit Rp20 triliun. Tekornya keuangan tahun ini dibeberkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR-RI medio November 2024 lalu.

“Potensi defisit (2024) tidak banyak, kira-kira Rp20 triliunan. Kemungkinan tidak ada gagal bayar sampai tahun 2026. Untuk itu, kami mau menyesuaikan pembayaran iuran peserta di 2025,” ujarnya. Dijelaskan, saat ini BPJS Kesehatan mengelola sekitar 1,7 juta klaim per hari. Jauh melonjak dibandingkan kondisi 10 tahun lalu yang jumlah klaim harian hanya sekitar 252.000.

Namun, tidak ada kenaikan iuran program JKN sejak 2020. Karena itu, Ali mengatakan ada kemungkinan iuran JKN akan naik untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Pemerintah akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum kemudian mengeluarkan keputusan, kira-kira pada pertengahan 2025.

Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby juga menyebut fenomena ‘bocor sebagai pemicu defisit. Bocor tersebut maksudnya banyak peserta baru program JKN yang kemudian tidak aktif membayar iuran bulanan.

Per Oktober, jumlah peserta program JKN mencapai 277,5 juta orang, tapi 56,8 juta di antaranya berstatus tidak aktif. “Kita tahun ini mampu merekrut 30 juta peserta, yang positif menjadi peserta (aktif) cuma 7 juta,” bebernya.

Selama iuran belum naik, BPJS Kesehatan akan mengandalkan dana cadangan yang dimiliki, yang tercatat sebagai aset bersih dalam pembukuannya, kata Mahlil. Namun, bila tidak ada perubahan apa-apa, Mahlil memperkirakan BPJS Kesehatan bakal mengalami gagal bayar atau tidak mampu membayar klaim rumah sakit, entah di 2025 atau 2026. “Gagal bayar pada kondisi kalau kita baik, kalau kita normal, di Maret 2026. Kalau buruk di Agustus 2025,” imbuhnya.

Dia sempat memaparkan sejumlah opsi untuk mendongkrak penerimaan dan mengatasi defisit. Termasuk penghapusan tunggakan iuran peserta bukan penerima upah (BPU) mandiri untuk meringankan beban keuangan mereka dan skema cost sharing atau berbagi biaya, misalnya antara peserta program JKN dan pemerintah daerah atau badan usaha.

“BPJS tidak bisa sendiri. BPJS itu harus dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan rakyat, kita harus berkolaborasi,” kata Mahlil. Untungnya, di Sumsel pembayaran klaim sejauh ini masih lancar. Kepala BPJS Kesehatan Kota Prabumulih, Dwi Asmariyati melalui Humasnya, Fauzan menegaskan, pembayaran klaim untuk rumah sakit maupun puskesmas dibawah naungan BPJS Kesehatan cabang Prabumulih tak ada kendala. "Tidak ada tunggakan," ucapnya.

Ditanya apakah untuk November dan Desember sudah dibayarkan atau belum. Fauzan menyebutkan bahwa untuk klaim Puskesmas semua sudah dibayar. Sedangkan klaim dari rumah sakit pembayarannya berdasarkan jatuh tempo.

potensi tekor rp20 t, pembayaran klaim bpjs kesehatan di sumsel masih lancar, kemungkinan iuran peserta naik                            sumsel, sumateraekspres.id - di tengah kualitas layanan yang masih sering dikeluhkan peserta saat beroba, bpjs kesehatan juga dipusingkan dengan terus bertambahnya klaim dari fasilitas kesehatan.  baik dari puskesmas/klinik sebagai faskes tingkat pertama, maupun rumah sakit sebagai faskes lanjutan.
alhasil, hingga oktober 2024 saja, biaya jaminan kesehatan yang telah dikeluarkan bpjs kesehatan mencapai rp146,28 triliun. sedangkan pendapatan dari iuran peserta hanya rp133,45 triliun. artinya, bpjs kesehatan tahun ini potensi defisit rp20 triliun. tekornya keuangan tahun ini dibeberkan direktur utama bpjs kesehatan, ali ghufron mukti dalam rapat dengar pendapat bersama komisi x dpr-ri medio november 2024 lalu.
“potensi defisit (2024) tidak banyak, kira-kira rp20 triliunan. kemungkinan tidak ada gagal bayar sampai tahun 2026. untuk itu, kami mau menyesuaikan pembayaran iuran peserta di 2025,” ujarnya. dijelaskan, saat ini bpjs kesehatan mengelola sekitar 1,7 juta klaim per hari. jauh melonjak dibandingkan kondisi 10 tahun lalu yang jumlah klaim harian hanya sekitar 252.000. 
namun, tidak ada kenaikan iuran program jkn sejak 2020. karena itu, ali mengatakan ada kemungkinan iuran jkn akan naik untuk mengatasi defisit bpjs kesehatan. pemerintah akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum kemudian mengeluarkan keputusan, kira-kira pada pertengahan 2025.
baca juga: berikan layanan terbaik tingkat satu, terima pasien bpjs kesehatan 
baca juga:infrastruktur jalan, drainase, restorasi sungai hingga pemutihan tunggakan bpjs kesehatan 
sebelumnya, direktur perencanaan dan pengembangan bpjs kesehatan, mahlil ruby  juga menyebut fenomena ‘bocor sebagai pemicu defisit. bocor tersebut maksudnya banyak peserta baru program jkn yang kemudian tidak aktif membayar iuran bulanan.
per oktober, jumlah peserta program jkn mencapai 277,5 juta orang, tapi 56,8 juta di antaranya berstatus tidak aktif. “kita tahun ini mampu merekrut 30 juta peserta, yang positif menjadi peserta (aktif) cuma 7 juta,” bebernya.
selama iuran belum naik, bpjs kesehatan akan mengandalkan dana cadangan yang dimiliki, yang tercatat sebagai aset bersih dalam pembukuannya, kata mahlil. namun, bila tidak ada perubahan apa-apa, mahlil memperkirakan bpjs kesehatan bakal mengalami gagal bayar atau tidak mampu membayar klaim rumah sakit, entah di 2025 atau 2026. “gagal bayar pada kondisi kalau kita baik, kalau kita normal, di maret 2026. kalau buruk di agustus 2025,” imbuhnya.
dia sempat memaparkan sejumlah opsi untuk mendongkrak penerimaan dan mengatasi defisit. termasuk penghapusan tunggakan iuran peserta bukan penerima upah (bpu) mandiri untuk meringankan beban keuangan mereka dan skema cost sharing atau berbagi biaya, misalnya antara peserta program jkn dan pemerintah daerah atau badan usaha.
baca juga:menkes budi gunadi pastikan tak ada kenaikan iuran bpjs kesehatan di tahun 2025
baca juga:bpjs kesehatan dan pt pamapersada nusantara buka loker bagi lulusan sma dan s1, ini posisinya
“bpjs tidak bisa sendiri. bpjs itu harus dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan rakyat, kita harus berkolaborasi,” kata mahlil.  untungnya, di sumsel pembayaran klaim sejauh ini masih lancar. kepala bpjs kesehatan kota prabumulih, dwi asmariyati melalui humasnya, fauzan menegaskan, pembayaran klaim untuk rumah sakit maupun puskesmas dibawah naungan bpjs kesehatan cabang prabumulih tak ada kendala. "tidak ada tunggakan," ucapnya.
ditanya apakah untuk november dan desember sudah dibayarkan atau belum. fauzan menyebutkan bahwa untuk klaim puskesmas semua sudah dibayar. sedangkan klaim dari rumah sakit pembayarannya berdasarkan jatuh tempo.
"ada namanya kedaluwarsa klaim, tergantung pengajuan dari pihak rumah sakit.contoh, tagihan pelayanan kesehatan november, dibayarkan desember atau januari atau bulan lain. namun secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa tidak ada tunggakan," tegasnya. 
pembayaran dikatakan menunggak apabila klaim tersebut dibayarkan melewati tanggal jatuh temponya. direktur rsud sobirin muara beliti dr sopian hadi mengungkapkan, klaim yang mereka ajukan terakhir ke bpjs kesehatan sudah dibayar penuh.
"pengajuan klaim terakhir pelayanan oktober sudah dibayarkan desember lalu," jelasnya. dia mengaku tidak ada kendala sama sekali dalam pengajuan klaim bpjs khususnya dari rs sobirin kabupaten mura.
baca juga:bpjs kesehatan buka lowongan kerja administrasi, daftar sesuai domisili, segera lamar yuk!
baca juga:cara daftar bpjs kesehatan sebagai syarat membuat sim
sementara, humas rsud rupit, kabupaten muratara, pandi mengatakan, pengajuan klaim pembayaran layanan kesehatan dari pihaknya ke bpjs kesehatan juga tidak ada kendalaa. "apalagi kita sudah kerjasama dengan program uhc, semua warga masuk dalam tanggungan bpjs kesehatan. untuk pengajuan klaim biasanya dua bulan sebelum pencairan," jelasnya.
terpisah, direktur rsud martapura oku timur, dr dedy damhudy mengatakan, sejauh ini penagihan ke bpjs kesehatan berjalan dengan lancar. dia mengatakan klaim dari pihaknya ke bpjs kesehatan telah dibayarkan hingga oktober 2024. 
"sisanya nanti di januari dan februari kita ajukan," katanya. dia mengatakan, tidak ada kendala dalam penagihan ketika rumah sakit menjalankan peran sesuai dengan sop.  "selain sop kita juga edukasi ke masyarakat, dalam menjalankan aturan bpjs kesehatan," katanya. 
mengenai penerapan kelas rawat inap standar (kris) bpjs kesehatan, pihaknya saat ini masih dalam persiapan. "penerapan kris pemerintah masih memberikan waktu sampai juli 2025," pungkasnya.
baca juga:rekrutmen pegawai tetap bpjs kesehatan 2024: peluang karir di bidang jaminan kesehatan nasional, daftar yuk!
baca juga:langkah praktis ubah fasilitas kesehatan bpjs kesehatan hanya dengan ponsel!
suster tika dari rs antonio baturaja, klaim layanan kesehatan yang diajukan selama ini tidak ada kendala dalam pembayarannya. “dibayar lancar dari pihak bpjs kesehatan," ujarnya.
begitu juga humas rsud dr ibnu sutowo baturaja, turipno mengaku, klaim layanan kesehatan yang diajukan ke bpis kesehatan tidak mengalami kesulitan dalam pembayarannya.
kasubbag umum dan perlengkapan rsud lahat, feri agustiansyah sh mengungkapkan, klaim yang sudah dibayarkan bpjs kesehatan hingga oktober 2024. sementara untuk pembayaran november masih verifikasi. 
estimasi pembayaran tahun ini berkisar rp70 miliar. hingga saat ini sudah dibayarkan mencapai rp60 miliar.  "estimasi pembayaran itu dilihat dari pengunjung yang berobat tiap tahun,” tuturnya. 
kepala dinas kesehatan kabupaten banyuasin, dr rini pratiwi mkes mengatakan untuk pembayaran klaim dari bpjs kesehatan ke puskesmas tidak pernah telat. "tiap tanggal 10 dibayar," katanya didampingi kabid yankes dinkes, suparsih.
baca juga:jangan salah pilih! kenali 7 perbedaan kis dan bpjs kesehatan yang perlu kamu tahu!
baca juga:jangan sampai salah! ini tiga cara praktis cek status aktif bpjs kesehatan lewat hp
ada pun untuk seluruh rumah sakit, klaim pembayaran mengajukan ke bpjs kesehatan. "tidak melalui dinkes," bebernya. suparsih menambahkan, di banyuasin berobat tidak lagi menggunakan ktp. sebab sudah uhc (universal health coverage), mencapai 99,7 persen. 
menteri kesehatan budi gunadi sadikin, mengatakan, telah berdiskusi dengan menteri keuangan sri mulyani. bahas sejauh mana daya tahan bpjs kesehatan dalam melaksanakan program jkn.
hasilnya, budi mengungkapkan kalau pemerintah pasti akan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan untuk memastikan bpjs kesehatan agar tidak kekurangan dana. "cuma kan intervensinya bisa macam-macam. bisa dengan kita perhatikan apakah yang dibayar itu sudah sesuai dengan aturannya," kata dia.
ada juga yang rumah-rumah sakit ternyata overclaim, atau melakukan fraud transaction. “untuk itu kita juga minta bpjs tolong lebih teliti lagi melihat pembayaran itu sudah dilakukan benar apa tidak," pungkasnya.