Menkes Budi Gunadi Pastikan Tak Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tahun 2025

Reporter: Englia |

Editor: Englia |

Senin , 09 Dec 2024 - 06:00

Kemenkes Budi Gunadi Sadikin--kemenkes

SUMATERAEKSPRES.ID-Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, memastikan tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2025 mendatang.

Demikian disampaikan Budi saat ditemui di Hotel Alila, Solo, Minggu (8/12/2024).

Budi memohon masyarakat untuk tidak khawatir mengenai kabar kenaikan BPJS Kesehatan yang santer terdengar.

"2025 BPJS hitungan saya cukup uang, jadi tidak usah khawatir. Iya (tidak ada kenaikan)," katanya kepada awak media melansir detik.

Lebih lanjut ia mengatakan, yang saat ini perlu dihitung adalah sesudah tahun 2025.

Pihaknya mengaku saat ini tengah melakukan penghitungan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan BPJS bila nanti ada penyesuaian tarif.

"Yang perlu kita hitung adalah nanti sesudah 2025. Nah itu sekarang saya dengan Ibu Sri Mulyani sedang menghitung secara pasti berapa kebutuhannya BPJS dan kalau nanti mau ada tarif adjustment juga seperti itu," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu ini belakangan santer terdengar soal opsi kenaikkan iuran setelah BPJS Kesehatan dihadapkan dengan kemungkinan defisit dan gagal bayar.

Sejak tahun 2023, dikabarkan terjadi ketimpangan antara biaya pengeluaran BPJS Kesehatan dan pemasukan yang didapatkan dari premi atau iuran peserta.

Kesenjangan antara besaran premi yang diterima BPJS Kesehatan dan yang dikeluarkan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat penerima manfaat berpotensi memicu defisit anggaran yang serius.

BPJS Kesehatan diprediksi bakal mengalami defisit Rp 20 triliun tahun ini sehingga langkah mitigasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional itu.

menkes budi gunadi pastikan tak ada kenaikan iuran bpjs kesehatan di tahun 2025                            sumateraekspres.id-menteri kesehatan ri, budi gunadi sadikin, memastikan tidak ada kenaikan iuran bpjs kesehatan di tahun 2025 mendatang. 
demikian disampaikan budi saat ditemui di hotel alila, solo, minggu (8/12/2024).
budi memohon masyarakat untuk tidak khawatir mengenai kabar kenaikan bpjs kesehatan yang santer terdengar.
"2025 bpjs hitungan saya cukup uang, jadi tidak usah khawatir. iya (tidak ada kenaikan)," katanya kepada awak media melansir detik.
lebih lanjut ia mengatakan, yang saat ini perlu dihitung adalah sesudah tahun 2025. 
pihaknya mengaku saat ini tengah melakukan penghitungan dengan menteri keuangan sri mulyani terkait kebutuhan bpjs bila nanti ada penyesuaian tarif.
baca juga:bpjs kesehatan dan pt pamapersada nusantara buka loker bagi lulusan sma dan s1, ini posisinya
baca juga:bpjs kesehatan buka lowongan kerja administrasi, daftar sesuai domisili, segera lamar yuk!
"yang perlu kita hitung adalah nanti sesudah 2025. nah itu sekarang saya dengan ibu sri mulyani sedang menghitung secara pasti berapa kebutuhannya bpjs dan kalau nanti mau ada tarif adjustment juga seperti itu," tutupnya.
diberitakan sebelumnya, beberapa waktu ini belakangan santer terdengar soal opsi kenaikkan iuran setelah bpjs kesehatan dihadapkan dengan kemungkinan defisit dan gagal bayar. 
sejak tahun 2023, dikabarkan terjadi ketimpangan antara biaya pengeluaran bpjs kesehatan dan pemasukan yang didapatkan dari premi atau iuran peserta.
kesenjangan antara besaran premi yang diterima bpjs kesehatan dan yang dikeluarkan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat penerima manfaat berpotensi memicu defisit anggaran yang serius.
bpjs kesehatan diprediksi bakal mengalami defisit rp 20 triliun tahun ini sehingga langkah mitigasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional itu.
baca juga:cara daftar bpjs kesehatan sebagai syarat membuat sim
baca juga:langkah praktis ubah fasilitas kesehatan bpjs kesehatan hanya dengan ponsel!
iuran peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau bpjs kesehatan dikabarkan bakal naik tahun depan.
kenaikan juga sejalan dengan penerapan kris (kelas rawat inap standar) bpjs yang ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024.
kepala humas bpjs kesehatan rizzky anugerah mengatakan penerapan iuran baru tahun depan masih dibahas.
sesuai dengan perpres 59, kata dia, evaluasi masih akan dilakukan, bukan hanya iuran, namun mencakup manfaat dan tarif. “skema iuran sampai dengan sekarang masih dibahas antar kementerian dan lembaga,” ujarnya mengutip msn.
di samping soal iuran baru, pemerintah juga bakal menyesuaiakan bentuk kelas bpjs kesehatan. rizzky mengatakan terkait bentuk kelas rawat inap standar, implementasinya nanti akan diatur oleh menteri kesetahatan melalui peraturan menteri. “penerapan menunggu aturan lebih lanjut,” ujarnya.
melansir ojk, bpjs kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.
jaminan kesehatan menurut undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi  sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan  dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
baca juga:jangan salah pilih! kenali 7 perbedaan kis dan bpjs kesehatan yang perlu kamu tahu!
baca juga:ternyata gampang, ini cara pindah faskes bpjs kesehatan 
kehadiran bpjs kesehantan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.
hal ini mengingat bpjs kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh out of pocket payment, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan asuransi kesehatan sosial. (lia)