Respon Demonstrasi, Pimpinan DPRD Sumsel Siap Mengawal Aspirasi Buruh-Pekerja Mendapatkan Upah yang Layak

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Rabu , 18 Dec 2024 - 22:16

Andie Diniealdi SE MM. FOTO: IBNU HOLDUN/SUMEKS--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kaum buruh dan pekerja menyuarakan tuntutan revisi penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2025.

Aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumsel itu, mendapat perhatian pimpinan DPRD Provinsi Sumsel.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Diniealdi SE MM, mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) memiliki wewenang untuk memberikan teguran kepada gubernur, jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan keputusan pusat.

"Apa yang diputuskan oleh Presiden itu sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan pemerintah daerah.

Harapannya, upah buruh sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan," ujar Andie kepada Sumatera Ekspres, Rabu (18/12/2024).

Andie menegaskan DPRD Sumsel mendukung penuh aspirasi buruh, untuk mendapatkan upah yang layak.

Namun dia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah dan tingkat inflasi, menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan.

"Kami memahami tuntutan buruh, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kondisi keuangan daerah. Kebijakan ini harus memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi, termasuk mempertimbangkan masa kerja buruh,” jelasnya.

Andie memisalkan, buruh atau pekerja yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun seharusnya mendapatkan perhatian khusus.

Dalam situasi ini, DPRD Sumsel dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya buruh.

Dia menegaskan komitmen DPRD untuk terus memperjuangkan kesejahteraan buruh, melalui dialog dan pengawasan kebijakan.

"Kami siap mengawal aspirasi buruh hingga tuntas. Namun perlu juga kita sadari, bahwa kebijakan yang dibuat harus seimbang, menguntungkan buruh tetapi tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah," imbuhnya.

respon demonstrasi, pimpinan dprd sumsel siap mengawal aspirasi buruh-pekerja mendapatkan upah yang layak                            palembang, sumateraekspres.id - kaum buruh dan pekerja menyuarakan tuntutan revisi penetapan upah minimum sektoral provinsi (umsp) sumsel 2025.
aksi demonstrasi di kantor gubernur sumsel itu, mendapat perhatian pimpinan dprd provinsi sumsel.
baca juga:demo buruh sumsel: tuntut pj gubernur sumsel mundur, sebut kebijakan umsp 2025 khianati pekerja
baca juga:demo 3 titik di palembang, ribuan buruh dan pekerja akan sampaikan 7 tuntutan, kecewa penetapan umsp 2025
ketua dprd provinsi sumsel andie diniealdi se mm, mengatakan, kementerian dalam negeri (kemendagri) dan kementerian tenaga kerja (kemnaker) memiliki wewenang untuk memberikan teguran kepada gubernur, jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan keputusan pusat. 
"apa yang diputuskan oleh presiden itu sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan pemerintah daerah. 
harapannya, upah buruh sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan," ujar andie kepada sumatera ekspres, rabu (18/12/2024).
andie menegaskan dprd sumsel mendukung penuh aspirasi buruh, untuk mendapatkan upah yang layak.
namun dia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah dan tingkat inflasi, menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. 
"kami memahami tuntutan buruh, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kondisi keuangan daerah. kebijakan ini harus memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi, termasuk mempertimbangkan masa kerja buruh,” jelasnya.
andie memisalkan, buruh atau pekerja yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun seharusnya mendapatkan perhatian khusus.
 dalam situasi ini, dprd sumsel dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya buruh.
dia menegaskan komitmen dprd untuk terus memperjuangkan kesejahteraan buruh, melalui dialog dan pengawasan kebijakan.
 "kami siap mengawal aspirasi buruh hingga tuntas. namun perlu juga kita sadari, bahwa kebijakan yang dibuat harus seimbang, menguntungkan buruh tetapi tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah," imbuhnya.
wakil ketua dprd provinsi sumsel h nopianto ssos mm, menambahkan kebijakan terkait upah minimum regional (umr) sebaiknya tidak hanya mengikuti regulasi yang ada. tetapi juga mengakomodasi suara masyarakat. 
"keputusan yang diambil harus mampu mewakili aspirasi kaum buruh, serikat pekerja, dan tokoh-tokoh yang kompeten di bidang ketenagakerjaan.
 idealnya sebelum keputusan dikeluarkan, dinas tenaga kerja sebagai leading sector perlu meminta masukan dari berbagai pihak," sampainya.
baca juga: serikat pekerja akan gugat sk pj gubernur sumsel, terkait penetapan hanya 3 sektor umsp 2025 
baca juga:protes keras terhadap penetapan umsp sumsel 2025 yang hanya 3 sektor
nopianto menegaskan bahwa buruh adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. sehingga hak-hak mereka harus dijaga. 
"kepentingan buruh dan pekerja harus menjadi prioritas. namun, kita juga harus memastikan keputusan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya. (iol)