Daftar Hingga Ambil Obat Masih Banyak Keluhan, Pasien BPJS Kesehatan Seperti Dianaktirikan

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 02 Jan 2025 - 22:32

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Kualitas layanan kesehatan terutama pada pasien BPJS Kesehatan masih banyak dikeluhkan. Mulai dari antre mendaftar dan menungu pemeriksaan dokter yang lama, dokter kadang tidak ada hingga pengambilan obat yang makan waktu berjam-jam.

Peserta BPJS Kesehatan, Diah, warga Palembang menilai ada perbedaan kecepatan layanan untuk pasien JKN dan jaminan kesehatan swasta. “Kalau jamkes swasta itu, tidak berbelit-belit. Tapi kalau BPJS,panjang betul administrasinya. Kami peserta BPJS seperti dianaktirikan, dilayani semaunya, kita yang berobat harus nurut. Kami kan juga bayar tiap bulan,” cetus dia, kemarin.

Dia punya catatan selama mendampingi putranya berobat dan terapi ke beberapa rumah sakit besar di Palembang. Ada yang sejak mendaftar saja berbelit-belit administrasinya. Ada juga yang cukup mudah. “Kalau nunggu obat, pasti lama. Antrenya panjang, kalau mau ditunggu dari siang, mungkin malam baru dipanggil dan dapat obat,” imbuhnya.

Yang menjengkelkan, begitu obat didapat, ternyata obat-obat generik dan jumlahnya ala kadarnya. “Pernah cuma dikasih lima biji, minum 2 kali sehari. Tapi disuruh ngulang berobat seminggu. Kan sama saja artinya menyuruh kita beli sendiri di apotik,” bebernya.

Kata Diah, sering juga obat yang didapat tidak lengkap. Khususnya yang harganya agak mahal. “Jadinya besok harus balik lagi ke rumah sakit. Bolak-balik seperti setrikaan,” ungkap dia.

Abdullah, warga OKI datang ke rumah sakit di Kayuagung untuk melakukan pemeriksaan karena akan berangkat haji tahun ini."Kami sebenarnya sudah jenuh menunggu dokternya, karena lama sekali belum datang-datang," ucap dia, kemarin (1/1).

Harusnya dokter datang tepat waktu, sesuai jadwal. Karena pasien berpegangan pada jadwal praktek tersebut. “Dengan sistem pendaftaran yang dibuat rumah sakit, kami pasien sudah datang berjam-jam sebelum jadwal dokter praktek,” cetusnya.

Sementara, Siti Rahmi, warga OKI, mengeluhkan sistem pengambilan obat yang harus antre dan menunggu lebih dari satu jam. " Ini sudah sering dikeluhkan tapi masih saja terjadi seperti ini. Jadi kalau ke rumah sakit pagi, pulangnya pasti sudah siang," cetusnya.

Itu pun kalau obatnya ada. Kalau tidak lengkap sesuai resep dokter, maka harus ke apotik lain. “Kami minta perbaikan layanan,” imbuhnya.

Kepala Bidang Layanan Medik RSUD Kayuagung, dr Hj Lubna mengatakan, mungkin pasien datang terlalu pagi sehingga menunggu lama.

daftar hingga ambil obat masih banyak keluhan, pasien bpjs kesehatan seperti dianaktirikan                            sumsel, sumateraekspres.id - kualitas layanan kesehatan terutama pada pasien bpjs kesehatan masih banyak dikeluhkan. mulai dari antre mendaftar dan menungu pemeriksaan dokter yang lama, dokter kadang tidak ada hingga pengambilan obat yang makan waktu berjam-jam.
peserta bpjs kesehatan, diah, warga palembang menilai ada perbedaan kecepatan layanan untuk pasien jkn dan jaminan kesehatan swasta. “kalau jamkes swasta itu, tidak berbelit-belit. tapi kalau bpjs,panjang betul administrasinya. kami peserta bpjs seperti dianaktirikan, dilayani semaunya, kita yang berobat harus nurut. kami kan juga bayar tiap bulan,” cetus dia, kemarin.
dia punya catatan selama mendampingi putranya berobat dan terapi ke beberapa rumah sakit besar di palembang. ada yang sejak mendaftar saja  berbelit-belit administrasinya. ada juga yang cukup mudah. “kalau nunggu obat, pasti lama. antrenya panjang, kalau mau ditunggu dari siang, mungkin malam baru dipanggil dan dapat obat,” imbuhnya.
yang menjengkelkan, begitu obat didapat, ternyata obat-obat generik dan jumlahnya ala kadarnya. “pernah cuma dikasih lima biji, minum 2 kali sehari. tapi disuruh ngulang berobat seminggu. kan sama saja artinya menyuruh kita beli sendiri di apotik,” bebernya.
baca juga: potensi tekor rp20 t, pembayaran klaim bpjs kesehatan di sumsel masih lancar, kemungkinan iuran peserta naik
baca juga:kejaksaan negeri lahat lakukan monitoring kepatuhan bpjs ketenagakerjaan di pt. ppa
kata diah, sering juga obat yang didapat tidak lengkap. khususnya yang harganya agak mahal. “jadinya besok harus balik lagi ke rumah sakit. bolak-balik seperti setrikaan,” ungkap dia.  
abdullah, warga oki datang ke rumah sakit di kayuagung untuk melakukan pemeriksaan karena akan berangkat haji tahun ini."kami sebenarnya sudah jenuh menunggu dokternya, karena lama sekali belum datang-datang," ucap dia, kemarin (1/1).
harusnya dokter datang tepat waktu, sesuai jadwal. karena pasien berpegangan pada jadwal praktek tersebut. “dengan sistem pendaftaran yang dibuat rumah sakit, kami pasien sudah datang berjam-jam sebelum jadwal dokter praktek,” cetusnya.
sementara, siti rahmi, warga oki, mengeluhkan sistem pengambilan obat yang harus antre dan menunggu lebih dari satu jam. " ini sudah sering dikeluhkan tapi masih saja terjadi seperti ini. jadi kalau ke rumah sakit pagi, pulangnya pasti sudah siang," cetusnya.
baca juga: berikan layanan terbaik tingkat satu, terima pasien bpjs kesehatan 
baca juga:infrastruktur jalan, drainase, restorasi sungai hingga pemutihan tunggakan bpjs kesehatan 
itu pun kalau obatnya ada. kalau tidak lengkap sesuai resep dokter, maka harus ke apotik lain. “kami minta perbaikan layanan,” imbuhnya.
kepala bidang layanan medik rsud kayuagung, dr hj lubna mengatakan, mungkin pasien datang terlalu pagi sehingga menunggu lama.
untuk pelayanan kepesertaan bpjs kesehatan, memang ada beberapa penyakit yang tidak boleh dirujuk dan hanya dilakukan pengobatan di puskesmas saja. “selama ini sudah dilakukan. tapi beberapa bulan ini sepertinya lebih intens dari bpjs kesehatannya,” imbuh dia.
warga muara enim, lasini mengatakan, untuk pelayanan menggunakan bpjs kesehatan sudah makin baik. “tapi kekurangannya mungkin dari obat, kadang tidak lengkap," jelas pasien penyakit dalam ini. 
plt direktur utama rsud hm rabain, slamet oku asmana mengatakan, pasien bpjs kesehatan yang rawat jalan per hari berkisar 200 - 300 orang. "kalau antrian tidak terlalu lama, sekitar 15-30 menitan karena sudah menggunakan aplikasi mobile jkn," ungkapnya. 
paling banyak berobat ke poli penyakit dalam. dia menegaskan, rsud hm rabain berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada semua pasien, termasuk peserta bpjs kesehatan. 
rustam warga lahat mengaku, masih merasakan adanya perbedaan layanan pasien bpjs kesehatan dengan pasien umum atau jaminan kesehatan swasta. “untuk pelayanan tidak ada masalah. tapi penanganan dan ketersediaan obat, terasa beda,” katanya.
dia pernah berobat gunakan bpjs kesehatan, merasakan lambatnya tindakan yang diambil paramedis. “setelah tiga hari dirawat, disuruh pulang. karena belum sembuh dan masih merasa sakit, dia kembali daftar berobat jalur sebagai pasien umum. tenyata bisa cepat tindakannya, obat juga langsung tersedia, bisa rawat inap. cekatan betul perawat-perawatnya,” bebernya.
keluhan juga diungkap pasien yang dirujuk ke palembang. hs, misalnya. dia dari ogan ilir hampir tiap minggu berobat jalan ke rsmh. “kami sudah mendaftar secara online, tapi ternyata antrean panjang," sebutnya. 
setelah berjam-jam menunggu panggilan konsultasi dokter, harus menunggu lama lagi untuk bisa dapat obat. “kalau ke sana, pergi subuh, pulang jelang maghrib,” bebernya. kadang demi bisa dapat obat hari itu juga, dia dan keluarganya harus menginap demi hemat ongkos.
di ogan ilir, berbagai keluhan masyarakat yang hendak berobat sudah didengar anggota dewan. "warga banyak mengeluhkan soal jkn-kis. karena sulit membuat dan mendaftar. mereka tanpa tahu alasannya kenapa,” ujar wakil komisi iv dprd oi, muhammad sayuti sh. 
ada beberapa warga yang ke dinsos namun tidak bisa diakomodir. karena kurang syarat. “misalkan harus ada diagnosa atau segala macam. ini membuat masyarakat bingung. masak warga yang ingin mendapatkan kis harus punya diagnosa penyakit tertentu dulu,” ungkapnya. 
komisi iv dprd ogan ilir minta adanya penambahan kuota jkn-kis untuk mengakomodir masyarakat yang tidak mampu. "kami hanya ingin ada skema solusinya, sederhanakan persyaratannya dan masyarakat mudah untuk berobat," tegas sayuti. 
plt kepala dinsos ogan ilir, h heriyanto skm msi mh cgcae melalui pengelola data terpadu kesejahteraan sosial (dtks), syarkowi mengatakan sudah hampir 2 tahun pihaknya menerapkan syarat diagnosa penyakit untuk membuat bpjs kis. 
masyarakat ogan ilir yang mendapatkan jaminan bpjs kis sebanyak 202 ribu lebih jiwa atau senilai rp8,1 miliar anggaran yang ditanggung apbn.  "karena sudah di angka 200 ribuan dengan anggaran apbn, kuota bpjs kis kita tidak bisa nambah. selain itu, saat ini ada 60 ribu lebih masyarakat yang tercover bpjs kis yang ditanggung dana apbd ogan ilir," terangnya. 
itu pun masih banyak tunggakan karena apbd ogan ilir tidak mencukupi untuk membayar lunas semua iuran bpjs kis masyarakat yang tercover.  "akhirnya sekarang ini, agar bpjs kis ini didapat oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus yang sudah masuk rumah sakit dulu atau terkena penyakit yang terkategori berat dan perlu penanganan secepatnya," sebut syarkowi. 
tapi jika sudah kondisi darurat, warga dapat langsung mengurus ke dinsos dan langsung selesai dalam waktu 1 hari. "daftar tunggu kita sudah 2.000-an untuk bpjs kis dari apbn. jadi tercovernya menunggu penyesuaian sedikit-sedikit," tukasnya.
humas rsud dr ibnu sutowo baturaja, turipno mengatakan, untuk pasien yang datang berobat saat ini didominasi pasien bpjs kesehatan dan sumsel semesta. "sangat jarang yang berobat umum," ungkapnya. jika ada obat yang habis stok, biasanya akan diganti dengan resep obat yang setara. pasien tidak membayar atau menebus sendiri di luar.
sementara di kabupaten empat lawang, sejak 1 november 2024, sebanyak 43.517 peserta bpjs kesehatan yang sempat ditanggung pemkab kehilangan akses layanan kesehatan. sebab, pemkab empat lawang menunggak pembayaran iuran bpjs kesehatan.
tunggakannya mencapai rp38 miliar, untuk tiga tahun terakhir. bpjs kesehatan cabang lubuklinggau mengonfirmasi bahwa layanan akan dinonaktifkan jika tunggakan tersebut tidak segera diselesaikan.
kepala bagian sdm, umum, dan komunikasi bpjs kesehatan cabang lubuklinggau, patria danu, mengatakan, pihaknya telah berkirim surat ke pemkab.empat lawang.
plt kepala dinas kesehatan (kadinkes) empat lawang, deri kurniawan mengatakan, perjanjian kerjasama (pks) antara pemkab empat lawang dan bpjs cabang lubuklinggau hanya 10 bulan.
"berlaku januari sampai oktober 2024. karena kita tidak ada perubahan, dan ada pergeseran, jadi ditangguhkan dulu yang november dan desember, sampai ada perjanjian berikutnya," tukasnya.