‘Tersandera’ Putusan Dismissal MK, Pelantikan 9 Kepala-Wakil Kepala Daerah Non Sengketa 6 Februari Batal

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:30

Tito Karnavian-foto: ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Rencana pelantikan 296 kepala-wakil kepala daerah non-sengketa hasil pilkada serentak 2024 pada 6 Februari 2025 batal digelar. Kepastian itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Padahal, pada 22 Januari lalu, pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati tanggal pelantikan 296 kepala dan wakil kepala daerah non-sengketa digelar 6 Februari nanti, Tito menjelaskan, keputusan untuk membatalkan pelantikan diambil sebagai respons atas putusan sela MK.

MK rencananya membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil pilkada serentak 2024 pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2). Putusan dismissal menjadi penentu kelanjutan perkara gugatan ke tahap pembuktian.

Jika perkara dinyatakan berlanjut, para pihak bisa mengajukan saksi dan/atau ahli. Maksimal enam orang untuk sengketa pilgub dan empat orang untuk sengketa bupati atau wali kota.

Nah, pelantikan 296 kepala dan wakil kepala daerah non sengketa ‘tersandera’ putusan MK tersebut. “Pelantikan (kepala daerah) yang non-sengketa di MK, 296 akan disatukan dengan hasil putusan dismissal,” jelas Tito. Pihaknya belum bisa menetapkan kapan kepala-wakil kepala daerah yang batal dilantik 6 Februari nanti.

Tito menyampaikan, penetapan jadwal pelantikan masih menunggu proses lanjutan berupa penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang didasarkan pada hasil dismissal. Setelah itu, KPU dari masing-masing daerah bakal mengajukan penetapan ke DPRD, untuk kemudian diserahkan ke Kemendagri.

“Mengenai tanggalnya, saya akan sampaikan lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Bawaslu,” jelas Tito. Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, pihaknya akan menggelar rapat dengan Kemendagri dan lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengubah jadwal pelantikan kepala daerah setelah 6 Februari 2025 batal.

“Karena keputusan tanggal 6 Februari 2025 terkait dengan pelantikan serentak gubernur, bupati, wali kota yang tidak berperkara di MK itu sudah diputuskan di Komisi II maka secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik, kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan perubahan-perubahan,” tukasnya.

Informasinya, pelantikan kepaladan wakil kepala daerah diundur antara 18-20 Februari 2025. Jadwal ini terungkap setelah DPRD Jakarta menggelar rapat persiapan pidato pertama Gubernur Jakarta. Ketua KPU Provinsi Sumsel, Andika Pranata Jaya menyampaikan, pelantikan kepala dan wakil kepala daerah menjadi ranahnya Kemendagri. “KPU akan mengikuti putusan yang ada. Kami belum dapat informasi,” ucapnya.

Sengketa pilkada di MK akan diputus maksimal dalam waktu 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Itu berdasarkan Pasal 56 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

‘tersandera’ putusan dismissal mk, pelantikan 9 kepala-wakil kepala daerah non sengketa 6 februari batal                            palembang, sumateraekspres.id - rencana pelantikan 296 kepala-wakil kepala daerah non-sengketa hasil pilkada serentak 2024 pada 6 februari 2025 batal digelar. kepastian itu disampaikan menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian.
padahal, pada 22 januari lalu, pemerintah bersama dpr ri sudah menyepakati tanggal pelantikan 296 kepala dan wakil kepala daerah non-sengketa digelar 6 februari nanti, tito menjelaskan, keputusan untuk membatalkan pelantikan diambil sebagai respons atas putusan sela mk. 
mk rencananya membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil pilkada serentak 2024 pada selasa (4/2) dan rabu (5/2). putusan dismissal menjadi penentu kelanjutan perkara gugatan ke tahap pembuktian.
jika perkara dinyatakan berlanjut, para pihak bisa mengajukan saksi dan/atau ahli. maksimal enam orang untuk sengketa pilgub dan empat orang untuk sengketa bupati atau wali kota. 
nah, pelantikan 296 kepala dan wakil kepala daerah non sengketa ‘tersandera’ putusan mk tersebut. “pelantikan (kepala daerah) yang non-sengketa di mk, 296 akan disatukan dengan hasil putusan dismissal,” jelas tito. pihaknya belum bisa menetapkan kapan kepala-wakil kepala daerah  yang batal dilantik 6 februari nanti.
baca juga:pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota terpilih ditunda
baca juga:6 februari, pelantikan 9 kepala daerah di sumsel
tito menyampaikan, penetapan jadwal pelantikan masih menunggu proses lanjutan berupa penetapan dari komisi pemilihan umum (kpu) yang didasarkan pada hasil dismissal. setelah itu, kpu dari masing-masing daerah bakal mengajukan penetapan ke dprd, untuk kemudian diserahkan ke kemendagri. 
“mengenai tanggalnya, saya akan sampaikan lagi setelah kami koordinasi dengan kpu, bawaslu, bawaslu,” jelas tito. ketua komisi ii dpr, muhammad rifqinizamy karsayuda menyampaikan, pihaknya akan menggelar rapat dengan kemendagri  dan lembaga penyelenggara pemilu untuk mengubah jadwal pelantikan kepala daerah setelah 6 februari 2025 batal.
“karena keputusan tanggal 6 februari 2025 terkait dengan pelantikan serentak gubernur, bupati, wali kota yang tidak berperkara di mk itu sudah diputuskan di komisi ii maka secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik, kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan perubahan-perubahan,” tukasnya.
informasinya, pelantikan kepaladan wakil kepala daerah diundur antara 18-20 februari 2025. jadwal ini terungkap setelah dprd jakarta menggelar rapat persiapan pidato pertama gubernur jakarta. ketua kpu provinsi sumsel, andika pranata jaya menyampaikan, pelantikan kepala dan wakil kepala daerah menjadi  ranahnya kemendagri. “kpu akan mengikuti putusan yang ada. kami belum dapat informasi,” ucapnya. 
sengketa pilkada di mk akan diputus maksimal dalam waktu 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. itu berdasarkan pasal 56 peraturan mk nomor 3 tahun 2024. 
baca juga:pelantikan kepala daerah tahap i akan dilaksanakan pada 6 februari 2025 di istana negara
baca juga:jadwal pelantikan belum ada perubahan
terkait agenda pembacaan putusan sela oleh mk tersebut dibenarkan ketua kpu kota palembang,  syawaludin shi mh usai audiensi dengan pj wali kota palembang, dr cheka virgowansyah, jumat siang. 
menuerutnya, putusan apapun dari mk sangat berpengaruh pada tahapan pilkada di kota palembang. kpu palembang sudah menerima surat undangan persidangan pada 4-5 februari. “dalam surat tersebut menjelaskan terkait agenda putusan sela. apapun putusan mk, akan jadi dasar hukum bagi kpu palembang ke depannya," jelas syawaludin.
jika dalam putusan sela nanti isinya menolak gugatan pemohon, maka tahapan pilkada palembang akan masuk tahap pengumuman dan penetapan untuk calon wali kota dan wakil walikota terpilih. tapi bila gugatan pemohon diterima, maka persidangan akan terus berlanjut hingga putusan akhir dari mk.
" apapun putusan majelis hakim dari mk ini akan tetap kita hormati dan pastinya punya kekuatan mengikat. baik itu menolak atau menerima gugatan dan melanjutkan tahap persidangan,” tukasnya. 
pj wali kota palembang dr cheka virgowansyah mengatakan, audiensi jajaran kpu palembang merupakan silahturahmi biasa. “ini bentuk sinergi kita. pasalnya semenjak dilantik, kita belum pernah bersilahturahmi karena kesibukan dalam proses pilkada ini. sinergi yang ada ini tentunya akan menjadi angin segar dalam menjaga kondisi palembang tetap kondusif di masa mendatang," bebernya. 
baca juga:jelang pelantikan bupati/walikota definitif, hanya pj bupati oki yang terima sk perpanjangan
baca juga:biro otda pastikan persiapan pelantikan kepala daerah sesuai perpres 80, belum ada regulasi baru
terpisah, anggota kpu oki divisi perencanaan data dan informasi, hadi irawan sudah mendengar informasi batalnya pelantikan kepala dan wakil kepala daerah non sengketa pada 6 februari nanti. "tapi kami sampai sore tadi belum menerima surat edaran resminya,"beber dia.
sekretaris  dprd oki, ikbal basa belum bisa berkomentar banyak terkait batalnya para kepala daerah 6 februari nanti.  pj sekda kota prabumulih, dr aris priyadi juga sudah mendapatkan informasi perihal penundaan jadwal pelantikan kepala daerah, termasuk wako-wawako prabumulih. "insya allah akan dijadwalkan kemendagri sekitar tanggal 18-20 februari," bebernya. terkait itu, pihaknya bakal segera melakukan persiapan. 
pembangunan tak bisa ditunda
ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) sumsel, sumarjono saragih mengatakan, ‘mundur’ memberikan makna jelek dan  tanda negatif. yang mana, hal tersebut menunjukkan ada yang keliru dalam banyak aspek. baik itu yang berkaitan manajemen waktu dan tata kelola negara yang menyimpan masalah. 
belum lagi jeda waktu dari penetapan kepala dan wakil kepala daerah terpilih dengan pelantikan terlalu lama. " kalau mau mencontoh, bisa melihat ke as, dimana tidak lama setelah pemilihan serta terpilih sebagai presiden, donald trump di saat itu langsung tancap gas. meskipun, di saat yang bersamaan terdapat pro kontra di dalamnya. tapi patut dicontoh. 
baca juga:pelantikan pppk lulus 2024 dijadwalkan mei 2025, ini tahapan dan ketentuan yang harus diketahui
baca juga:kepastian pelantikan kepala daerah tunggu keputusan dpr usai reses
" kalau lambat, maka kita akan ketinggalan jauh. jadi seharusnya begitu diumumkan dan ditetapkan terpilih, tidak lama pelantikan. sehingga mereka akan langsung bergerak dan menjalankan program-programnya itu," ulas sumarjono. 
yang paling mendasar kata sumarjono, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda. jalan dan jembatan yang tak kunjung dibangun, akan membuat biaya logistik hasil rakyat akan makin mahal. hal ini akan dirasakan di dunia usaha maupun pembangunan di wilayah tersebut.
owner kapal express bahari,  kurmin halim sh mengungkapkan,  dia sangat menyayangkan pelantikan kepala daerah ditunda.  menurutnya, hal tersebut akan mengganggu kondisi dari perekonomian sumsel secara keseluruhan. hal ini karena kebijakan pemerintah definitif sangat diperlukan pada kondisi ekonomi sekarang yang lagi lesu.  
"pasti berpengaruh ke sektor perekonomian. bagaimana pun, seorang pj kepala daerah baik di tingkatan provinsi atau kabupaten/kota,  memiliki keterbatasan dalam menyusun program kebangkitan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. "karena itu, semakin cepat dilantik, tentunya semakin baik. agar para pejabat ini bisa langsung bekerja dan juga menyusun program ke depannya," tandas kurmin.
baca juga:kepastian pelantikan kepala daerah terpilih usai reses dpr, pemerintah bahas opsi jadwal
baca juga:tanggal pelantikan wewenang pusat
pengusaha spbu dan kapal angkutan, halim susanto mengungkapkan, penundaan ini tidak terlalu berpengaruh ke pembangunan dan program yang nantinya akan dijalankan ke depannya. apalagi hal ini  (pelantikan) hanya mundur dua pekan dari jadwal sebelumnya. kecuali, pelantikan tertunda lebih dari setahun, tentu ini akan sangat berpengaruh. 
"kalau bedanya hanya dua minggu, tentu ini tidak akan terganggu. apalagi yang akan duduk ini, bukan yang baru. walaupun ada juga wajah-wajah baru, jadi pembangunan ke depan tidak ada kendala. terkecuali bila penundaan ini membutuhkan waktu lama, baru akan berpengaruh ke semua sektor," pungkasnya.