DPRD Pantau Dinkes OI, Pastikan Senin Selesai

Reporter: Andika |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 21:22

DUDUK BERSAMA: Anggota Komisi IV DPRD Ogan Ilir memanggil pihak Dinas Kesehatan bersama RSUD Tanjung Senai untuk duduk bersama di ruang rapat Komisi IV DPRD OI membahas masalah tunggakan BPJS. FOTO: ANDIKA/SUMEKS--

Pihak Dinkes menjamin dan telah diadakan rapat internal dengan Sekda OI. Bahwa perpanjangan kerja sama antara pemkab OI dan BPJS bisa selesai hingga Senin (6/12) mendatang.

Sementara itu, bagi masyarakat yang sebelumnya di akhir 2024 lalu sudah dapat jadwal rujukan ke RSUD di awal 2025 akan dijadwalkan ulang.

‘’Nanti akan kami lihat juga bagaimana situasi dan kondisi di lapangan. Bukan hanya sebatas statemen mereka saja. Pokoknya sistem pengawasan dari DPRD tetap berjalan sampai semua berjalan normal kembali," jelasnya.

Sebagai mitra di sektor kesehatan, Komisi IV mengharapkan agar permasalahan ini jangan sampai terulang lagi.

"Kami melihat persoalan ini terjadi sebenarnya dari sisi kelalaian manajemen penganggaran yang kurang rapi dalam pengolahannya.

Semestinya 3 bulan sebelumnya, sudah harus diadakan rapat persiapan. Mestinya kita tidak main-main dengan nyawa 65.000 jiwa yang ditanggung BPJS KIS-nya oleh APBD," jelasnya.

Terlepas dari itu, Komisi IV mengapresiasi penanganan cepat yang dilakukan Dinkes OI. "Awalnya kami mengira ini bakal menggemparkan dan jadi kado terburuk di HUT OI.

Tapi Alhamdulillah dari Dinkes-nya sigap dan lebih prepare terhadap dampak sosial dan berusaha menjamin soal kesehatan masyarakat," ungkap Sayuti.

Komisi IV akan terus mengawasi masalah ini dan langsung di lapangan. Karena kesehatan merupakan salah satu hal pokok yang tidak boleh disepelekan.

"Kalau sampai hari Senin masih ada layanan kesehatan yang menolak dengan alasan itu. Silahkan laporkan ke komisi IV DPRD," timpal R.A. Amrina Rosyada, S.Si, M.Si.

Kepala Dinas Kesehatan Ogan Ilir, Hendra Kudeta menambahkan, penangguhan kartu BPJS KIS tersebut dikarenakan belum adanya perpanjangan MoU antara Pemkab OI dengan BPJS.

"Iya ini dalam proses. Mungkin dalam waktu dekat akan selesai, bisa aktif lagi. Ini secara dokumen MoU ada di BPJS sedang diselesaikan, paling telat Senin.

Secepatnya akan kita selesaikan. Selesai penandatangan perjanjian kerjasama. BPJS KIS masyarakat OI akan langsung aktif kembali,’’ pungkasnya. (dik/)

dprd pantau dinkes oi, pastikan senin selesai                            indralaya, sumateraekspres.id -  gaduh penangguhan pemutusan keaktifan kepesertaan bpjs kis puluhan ribu masyarakat di ogan ilir langsung ditindaklanjuti dprd ogan ilir.
karena kasus ini berdampak masyarakat yang semula dijamin pengobatannya mendadak tidak bisa berobat. 
baca juga:tetapkan 40 anggota dprd oi terpilih
baca juga:komisi iv dprd pantau tunggakan bpjs rp18 m, begini target dinkes ogan ilir dan  layanan kesehatan!
anggota komisi iv dprd ogan ilir memanggil pihak dinas kesehatan bersama rsud tanjung senai untuk duduk bersama di ruang rapat komisi iv dprd oi. 
‘’keterangan dari dinkes dan apa yang terjadi di lapangan membenarkan adanya persoalan bpjs,’’ ujar ketua komisi iv dprd ogan ilir, muhammad iqbal melalui wakil ketua komisi iv, muhammad sayuti, sh. 
terhitung 1 januari 2025 status kepesertaan bpjs yang didaftarkan pemerintah kabupaten ogan ilir menjadi non-aktif sementara.
sambil menunggu proses penandatanganan rencana kerja (pks) berikutnya.  "ketika ada pemberitahuan seperti itu, sebenarnya rsud oi telah mengambil inisiatif untuk tetap melaksanakan pengobatan kis.
meskipun memang pada kenyataan di lapangan ada alur koordinasi yang mandek. sehingga adanya keluhan masyarakat yang ditolak berobat," ungakap sayuti didampingi sekretaris komisi iv anjas bagaskara, s.ak, serta anggota komisi iv muhammad ali, s.h, zulpikar, hipni dan r.a. amrina rosyada, s.si, m.si.
seperti yang diketahui sebelumnya, per 1 januari 2025 masyarakat yang ditanggung bpjs kis oleh apbd ogan ilir pelayanan kesehatannya ditangguhkan.
mereka tak bisa mendapatkan pelayanan berobat gratis. "nah sekarang mereka menjamin, pelayanan kesehatan itu akan tetap berjalan seperti biasa," ungkap ketua fraksi pks ogan ilir ini. 
hanya saja, sebagai catatan, untuk warga oi yang berobat di puskesmas tidak bisa dirujuk ke rumah sakit menggunakan bpjs kis.
tetapi harus mengurus dulu pindah ke umum atau mandiri.  namun, jika ada masyarakat yang saat ini tengah menjalani rawat jalan atau kondisi penyakit berat dan perlu penanganan cepat, maka akan langsung diutamakan pelayanan kesehatannya. ‘’artinya masih bisa menggunakan bpjs kis. karena itu ada dana cadangan,’’ ujarnya. 
meskipun ada tunggakan dari pemkab oi, sekitar rp18 miliar yang belum dibayar ke bpjs.
pihak dinkes menjamin dan telah diadakan rapat internal dengan sekda oi. bahwa perpanjangan kerja sama antara pemkab oi dan bpjs bisa selesai hingga senin (6/12) mendatang. 
sementara itu, bagi masyarakat yang sebelumnya di akhir 2024 lalu sudah dapat jadwal rujukan ke rsud di awal 2025 akan dijadwalkan ulang. 
‘’nanti akan kami lihat juga bagaimana situasi dan kondisi di lapangan. bukan hanya sebatas statemen mereka saja. pokoknya sistem pengawasan dari dprd tetap berjalan sampai semua berjalan normal kembali," jelasnya. 
sebagai mitra di sektor kesehatan, komisi iv mengharapkan agar permasalahan ini jangan sampai terulang lagi.
"kami melihat persoalan ini terjadi sebenarnya dari sisi kelalaian manajemen penganggaran yang kurang rapi dalam pengolahannya.
semestinya 3 bulan sebelumnya, sudah harus diadakan rapat persiapan. mestinya kita tidak main-main dengan nyawa 65.000 jiwa yang ditanggung bpjs kis-nya oleh apbd," jelasnya. 
terlepas dari itu, komisi iv mengapresiasi penanganan cepat yang dilakukan dinkes oi. "awalnya kami mengira ini bakal menggemparkan dan jadi kado terburuk di hut oi.
tapi alhamdulillah dari dinkes-nya sigap dan lebih prepare terhadap dampak sosial dan berusaha  menjamin soal kesehatan masyarakat," ungkap sayuti. 
komisi iv akan terus mengawasi masalah ini dan langsung di lapangan. karena kesehatan merupakan salah satu hal pokok yang tidak boleh disepelekan.
"kalau sampai hari senin masih ada layanan kesehatan yang menolak dengan alasan itu. silahkan laporkan ke komisi iv dprd," timpal r.a. amrina rosyada, s.si, m.si. 
kepala dinas kesehatan ogan ilir, hendra kudeta menambahkan, penangguhan kartu bpjs kis tersebut dikarenakan belum adanya perpanjangan mou antara pemkab oi dengan bpjs.
baca juga:daftar hingga ambil obat masih banyak keluhan, pasien bpjs kesehatan seperti dianaktirikan
baca juga: potensi tekor rp20 t, pembayaran klaim bpjs kesehatan di sumsel masih lancar, kemungkinan iuran peserta naik
"iya ini dalam proses. mungkin dalam waktu dekat akan selesai, bisa aktif lagi. ini secara dokumen mou ada di bpjs sedang diselesaikan, paling telat senin.
secepatnya akan kita selesaikan. selesai penandatangan perjanjian kerjasama. bpjs kis masyarakat oi akan langsung aktif kembali,’’ pungkasnya. (dik/)