Bapenda Provinsi Turunkan Target Pajak, Opsen PKB dan BBNKB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Reporter: Ardila |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 16 Dec 2024 - 22:22

OPSEN PAJAK: Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan SSTP MM, menjelakan soal opsen pajak kepada jurnalis Sumatera Ekspres Ardila Wahyuni, kemarin. FOTO: EVAN ZUMARLI/SUMEKS--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi menurunkan atau menyesuaikan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) buntut dari opsen yang berlaku 5 Januari 2025. Sebab tambahan pungutan pajak itu untuk kabupaten/kota.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Achmad Rizwan SSTP MM, menjelaskan penerapan pajak opsen untuk PKB dan BBNKB mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

"Kehadiran UU ini bertujuan untuk memperbaiki struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," jelas Rizwan kepada Sumatera Ekspres, Senin (16/12).

Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Dalam UU tersebut, bagi hasil pajak kendaraan yang diterima kabupaten/kota, akan dibagikan ke provinsi berdasarkan wilayah dan jumlah penduduk.

Disebutnya, UU ini menyeimbangkan potensi pendapatan antar kabupaten/kota. Sebab pajak tidak lagi dikumpulkan di provinsi. Melainkan dibayar langsung ke daerah saat wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor mereka. “Akan tercatat secara real-time," paparnya.

Menurut Rizwan, pembagian pajak ini juga disesuaikan dengan potensi kendaraan yang ada di daerah masing-masing.

Misalnya, konsentrasi wajib pajak terbesar di Sumsel terdapat di Kota Palembang. Sedangkan daerah yang kendaraan sedikit seperti Pagaralam, Empat Lawang, dan OKU Selatan.

"Dengan aturan ini, maka mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih memaksimalkan pendataan wajib pajak di daerah-daerah tersebut," ulas Rizwan, yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo Provinsi Sumsel.

Terkait dengan keberatan pihak dealer terhadap aturan opsen pajak ini karena menekan daya beli lantaran harga kendaraan meningkat, Rizwan menegaskan UU HKPD mengatur tarif pajak yang lebih adil.

“Dengan tarif PKB sebesar 1 persen, dari sebelumnya 1,5 persen, dan BBNKB 10 persen,” ujarnya.

Selain itu, UU HKPD ini juga mengatur bebas pajak progresif untuk BBNKB kedua. "Artinya, pajak balik nama kedua untuk mobil bekas tidak akan dikenakan lagi. Dan pajak progresif untuk kendaraan kedua dihapuskan," terang Rizwan.

bapenda provinsi turunkan target pajak, opsen pkb dan bbnkb untuk pemerintah kabupaten/kota                             palembang, sumateraekspres.id - badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi menurunkan atau menyesuaikan target penerimaan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) buntut dari opsen yang berlaku 5 januari 2025. sebab tambahan pungutan pajak itu untuk kabupaten/kota.
kepala bapenda provinsi sumsel achmad rizwan sstp mm, menjelaskan penerapan pajak opsen untuk pkb  dan bbnkb mengacu pada uu nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd). 
baca juga:pendapatan daerah on the track, bapenda sumsel lakukan berbagai upaya capai target 
baca juga: dijelaskan opsen pajak 66 persen, konsumen batalkan pembelian kendaraan baru, sensitif penambahan biaya
"kehadiran uu ini bertujuan untuk memperbaiki struktur apbd (anggaran pendapatan dan belanja daerah). baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," jelas rizwan kepada sumatera ekspres, senin (16/12).
selain itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak kendaraan bermotor. 
dalam uu tersebut, bagi hasil pajak kendaraan yang diterima kabupaten/kota, akan dibagikan ke provinsi berdasarkan wilayah dan jumlah penduduk. 
 disebutnya, uu ini menyeimbangkan potensi pendapatan antar kabupaten/kota. sebab pajak tidak lagi dikumpulkan di provinsi. melainkan dibayar langsung ke daerah  saat wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor mereka. “akan tercatat secara real-time," paparnya.
menurut rizwan, pembagian pajak ini juga disesuaikan dengan potensi kendaraan yang ada di daerah masing-masing.
 misalnya, konsentrasi wajib pajak terbesar di sumsel terdapat di kota palembang. sedangkan daerah yang kendaraan sedikit seperti pagaralam, empat lawang, dan oku selatan. 
"dengan aturan ini, maka mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih memaksimalkan pendataan wajib pajak di daerah-daerah tersebut," ulas rizwan, yang sebelumnya menjabat kepala diskominfo provinsi sumsel.
terkait dengan keberatan pihak dealer terhadap aturan opsen pajak ini karena menekan daya beli lantaran harga kendaraan meningkat, rizwan menegaskan uu hkpd mengatur tarif pajak yang lebih adil.
 “dengan tarif pkb sebesar 1 persen, dari sebelumnya 1,5 persen, dan bbnkb 10 persen,” ujarnya.
selain itu, uu hkpd ini juga mengatur bebas pajak progresif untuk bbnkb kedua. "artinya, pajak balik nama kedua untuk mobil bekas tidak akan dikenakan lagi. dan pajak progresif untuk kendaraan kedua dihapuskan," terang rizwan.
namun, untuk kendaraan baru dikenakan pajak pkb dan bbnkb tetap dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tambahan pajak opsen.
 “namun jika seseorang membeli mobil bekas dan melakukan balik nama, pajak progresif tidak akan dikenakan,” tegasnya lagi. 
rizwan mencontohkan, jika seseorang membeli mobil bekas maka dia tidak akan dikenakan pajak progresif, melainkan tarif normal yang berlaku.
 “ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi pembeli kendaraan bekas,” ulasnya.
kemudian, pada 2025 nanti, jika seorang konsumen atau wajib pajak membayar pajak kendaraan tahunan, mereka akan dikenakan pajak opsen.
 misalnya, jika pkb tahunan sebesar rp2,4 juta dengan tarif 1,5 persen, maka tarif tersebut akan dikurangi menjadi 1 persen, pajak opsen akan ditambahkan. 
"dengan demikian, meskipun ada kenaikan, dampaknya tidak terlalu besar bagi konsumen," klaim rizwan. penerapan sistem pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola pad. 
misalnya kabupaten empat lawang, yang memiliki potensi kendaraan sekitar 20 ribu unit. akan mendapatkan pendapatan yang lebih merata, seiring dengan pendistribusian pajak yang lebih adil antara kabupaten/kota.
rizwan mengklaim pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait peraturan ini kepada konsumen dan pelaku usaha otomotif.
 meski pihaknya juga masih menunggu arahan dari kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk pelaksanaan peraturan ini. “termasuk uji coba sistem pajak yang akan dilaksanakan sebelum 5 januari 2025,” ulasnya.
terkait dengan target pajak, rizwan menyebutkan bahwa pada tahun 2024, target pajak daerah adalah rp1,2 triliun.
 diharapkan pada 2025, target pkb sebesar rp750 miliar. "kalau untuk angka pasti belum bisa, karena masih dievaluasi. namun estimasi rp750 miliar untuk target,” katanya.
sampai saat ini, realisasi pajak kendaaan bermotor di sumsel telah mencapai 100,47 persen untuk pkb, lalu 97 persen untuk bbnkb, dan 108 persen untuk pajak bahan bakar kendaraan. “pajak air permukaan tercatat mencapai 130 persen,” urai rizwan.
dengan adanya kebijakan baru ini, pemprov sumsel optimistis bahwa target dan retribusi pajak daerah akan tercapai. pemerintah daerah juga terus mendorong pemutihan pajak untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
di bagian lain, kemarin, pemprov sumsel meluncurkan program insentif fiskal berupa pengurangan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbb kb). 
program ini melalui bapenda provinsi sumsel, sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dan mendukung stabilitas keuangan daerah.
kepala bapenda provinsi sumsel achmad rizwan sstp mm, mengatakan, program ini berlandaskan pada peraturan gubernur nomor 26 tahun 2024, yang memberikan insentif fiskal dengan mengurangi tarif pbb kb dari 7,5 persen menjadi 5 persen. 
pengurangan tarif ini berlaku untuk objek pajak yang meliputi penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat, serta bahan bakar untuk kendaraan di atas air.
 “program ini diluncurkan untuk membantu meringankan beban perekonomian masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah," katanya.
dengan adanya insentif ini, dapat memberikan stimulus fiskal yang diperlukan untuk mempermudah investasi dan meningkatkan daya saing dunia usaha di sumsel. 
 "insentif fiskal ini ditujukan kepada wajib pajak yang meliputi badan usaha niaga migas, baik bumn maupun swasta, yang ada di provinsi sumatera selatan. program ini berlaku mulai 1 desember hingga 31 desember 2024," jelas rizwan.
selain itu, program insentif fiskal pkb dan bbn kb yang telah dilaksanakan sejak 19 agustus hingga 14 desember 2024, menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi.
 "program ini telah berjalan dengan sukses, pemprov sumsel mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memanfaatkan kesempatan ini," ucapnya.
baca juga:industri otomotif sumsel terguncang, konsumen batalkan pembelian akibat kebijakan pajak opsen
baca juga:bapenda prabumulih catat perolehan pad rp35 miliar, tembus 80% target tahun 2024
dia menyampaikan pemprov  sumsel memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi serta membantu kelancaran pelaksanaan program ini.
 "diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan usaha yang lebih luas serta meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional," pungkas dia. (yun/air)