PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Kebijakan pemerintah akan menaikkan gaji guru baik PNS ataupun Non-PNS di tahun 2025 mendatang, tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para guru di Tanah Air. 

“Yang lebih menggembirakannya lagi, dalam pidatonya Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan," ujar Pengamat Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) Dr Arwan MPdI.

Sebab sebagaimana yang diakui Presiden Prabowo, bahwa gaji yang ada saat ini belumlah memenuhi harapan para guru. Namun, tentunya para guru harus terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Seiring kebijakan Presiden, yang akan menaikkan gaji guru di tahun 2025 nanti.

"Dalam pikiran saya, guru harus otonom dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Guru tidak lagi dibebani dengan beban administrasi yang begitu berat, dan menyita energi guru,” sampai Arwan, yang juga Kepala Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTIK) UIN Raden Fatah Palembang. 

BACA JUGA:Kementerian Agama Terus Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Guru

BACA JUGA:Serdik PPG Guru Tertentu Terbit Awal 2025, Ini Yang Harus Dilakukan Peserta Agar Lebih Cepat Diterima

Demikian juga lembaga pendidikan ke depan, mesti dikelola secara otonom dengan konsep school-based management (SBM).  ”Selama ini gaji guru di wilayah Sumatera Selatan juga masih terbilang rendah. Di daerah-daerah Sumsel, masih ada gaji guru di bawah Rp1 juta (per bulan),” bebernya.

Sehingga dia berharap rencana pemerintah menaikkan gaji guru, sifatnya merata. Bukan hanya dirasakan oleh guru PNS dan guru PPPK, tapi juga dirasakan guru-guru non ASN ataupun guru di sekolah swasta. Hingga guru tingkat pendidikan anak usia dini.

“Tentunya hal ini membutuhkan anggaran yang lebih besar. Tapi apakah iya anggaran-anggaran di daerah itu siap untuk mensupport anggaran pusat? Saya tidak yakin kalau daerah-daerah semua bisa men-support anggaran-anggaran pendidikan. Terbatas anggaran pendidikan ini,” tuturnya.

Apalagi baru selesai pesta demokrasi Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) Serentak 2024, kendati banyak pasangan calon (paslon) yang mengkampanyekan bidang pendidikan. “Tapi kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ajaknya.

BACA JUGA:Pernyataan Guru Honorer PAUD di Lahat Terkait Kenaikan Gaji ASN dan Tunjangan Profesi

BACA JUGA:Minta Guru Berinovasi, Sesuai Perkembangan Zaman

Arwan mengingatkan, pemerintah juga harus memperhatikan kesiapan daerah dari sisi kewenangan. Dimana pendidikan dasar, TK/ PAUD, SD dan SMP, kewenangannya ada pada pemerintah kabupaten/kota. Sementara tingkat Provinsi Sumsel, membawahi pendidikan menengah SMA dan SMK.

Begitupun perguruan tinggi, kewenangannya ada pada pemerintah pusat.  "Belum lagi guru-guru kita ini. Jangan lupa, guru-guru kita juga sebagian besar ada di madrasah. Jadi di bawah kewenangan kementerian agama. Karena itu ke depannya mesti dipetakan datanya, harus siap,” ulasnya.