Tugas dan Fungsi Terbaru Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 22 Oct 2024 - 10:45

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Penataan Kementerian Negara di Kabinet Merah Putih-Foto: IST-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 yang mengatur tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029.

Perpres ini mencakup 48 kementerian yang akan berperan dalam menjalankan berbagai aspek pemerintahan.

Dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa kementerian yang menjadi perhatian utama, termasuk Kementerian Koordinator yang akan membawahi sejumlah kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan akan mengoordinasikan kementerian-kementerian strategis seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan, serta institusi lainnya yang terkait dengan isu-isu politik dan keamanan.

Berikut adalah daftar kementerian yang ditetapkan dalam Perpres ini:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

tugas dan fungsi terbaru kementerian negara  kabinet merah putih, berdasarkan perpres nomor 139 tahun 2024                            jakarta, sumateraekspres.id – presiden prabowo subianto secara resmi mengeluarkan peraturan presiden (perpres) nomor 139 tahun 2024 yang mengatur tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara dalam kabinet merah putih untuk periode 2024-2029.
perpres ini mencakup 48 kementerian yang akan berperan dalam menjalankan berbagai aspek pemerintahan.
dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa kementerian yang menjadi perhatian utama, termasuk kementerian koordinator yang akan membawahi sejumlah kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.
misalnya, menteri koordinator bidang politik dan keamanan akan mengoordinasikan kementerian-kementerian strategis seperti kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, dan kementerian pertahanan, serta institusi lainnya yang terkait dengan isu-isu politik dan keamanan.
baca juga:menteri pendidikan dasar dan menengah abdul mu'ti, gagas perbaikan pendidikan nasional
baca juga:prabowo lantik menteri dan wakil menteri kabinet merah putih
berikut adalah daftar kementerian yang ditetapkan dalam perpres ini:
kementerian koordinator bidang politik dan keamanan
kementerian koordinator bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan
kementerian koordinator bidang perekonomian
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kementerian koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan
kementerian koordinator bidang pemberdayaan masyarakat
baca juga:hari pertama kerja presiden prabowo, pelantikan menteri dan ziarah ke tmp kalibata
baca juga:susunan lengkap wakil menteri kabinet merah putih prabowo-gibran
kementerian koordinator bidang pangan
kementerian sekretariat negara
kementerian dalam negeri
kementerian luar negeri
kementerian pertahanan
kementerian agama
kementerian hukum
kementerian hak asasi manusia
baca juga:kabinet merah putih gemoy, 3 menteri punya 3 wakil, 6 menteri lainnya punya 2 wamen
baca juga:susunan lengkap wakil menteri kabinet merah putih prabowo-gibran
kementerian imigrasi dan pemasyarakatan
kementerian keuangan
kementerian pendidikan dasar dan menengah
kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi
kementerian kebudayaan
kementerian kesehatan
kementerian sosial
kementerian ketenagakerjaan
kementerian pelindungan pekerja migran indonesia
kementerian perindustrian
baca juga:kemendikbudristek akan dipecah tiga kementerian di era prabowo-gibran
baca juga:kementerian agama terbitkan aturan baru untuk optimalisasi kantor urusan agama
kementerian perdagangan
kementerian energi dan sumber daya mineral
kementerian pekerjaan umum
kementerian perumahan dan kawasan permukiman
kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal
kementerian transmigrasi
kementerian perhubungan
kementerian komunikasi dan digital
kementerian pertanian
kementerian kehutanan
kementerian kelautan dan perikanan
kementerian agraria dan tata ruang
kementerian perencanaan pembangunan nasional
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
kementerian badan usaha milik negara
kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga
kementerian lingkungan hidup
kementerian investasi dan hilirisasi
baca juga:bocoran lengkap nomenklatur menteri, wamen dan kepala badan kim dalam kabinet prabowo-gibran
baca juga:mengejutkan, ini gaji dan fasilitas mewah presiden, dan wakil presiden, serta menteri di indonesia!
kementerian koperasi
kementerian usaha mikro, kecil, dan menengah
kementerian pariwisata
kementerian ekonomi kreatif
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kementerian pemuda dan olahraga
selain itu, perpres ini juga mengisyaratkan penghapusan sekretariat kabinet, di mana tugas dan fungsi sekretariat akan diintegrasikan ke dalam kementerian yang terkait dengan urusan pemerintahan.
ketentuan peralihan dalam perpres menyatakan bahwa semua sumber daya manusia di kementerian dan lembaga yang ada akan terus menjalankan tugasnya hingga penataan organisasi selesai diatur.
proses penataan ini ditargetkan untuk diselesaikan paling lambat pada 31 desember 2024.
perpres nomor 139 tahun 2024 mulai berlaku setelah diundangkan dan diharapkan akan memberikan arahan jelas bagi seluruh kementerian dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka ke depan.