Kemendikbudristek & Kemenag Kolaborasi, Simplifikasi Izin PAUD di Depan Mata

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 25 Sep 2024 - 18:08

Direktur KSKK Madrasah, Dr. H. Muchamad Sidik Sisdiyanto.-Foto: Kemenag-

Sidik berharap kerja sama antara Kemenag dan Kemendikbudristek akan menghasilkan tata kelola PAUD yang lebih baik, sesuai kebutuhan lapangan, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Direktur PAUD Kemendikbudristek, Komalasari, menyoroti tiga poin kunci dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Pertama, perbaikan tata kelola PAUD yang harus lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, pendataan yang efisien melalui sistem yang dapat merefleksikan kondisi di lapangan dengan lebih akurat.

Ketiga, pengembangan layanan PAUD yang lebih beragam dan sesuai dengan perkembangan anak.

“Kita perlu menciptakan sistem yang fleksibel dan efektif, terutama dalam hal pendataan dan tata kelola, agar pendidikan anak usia dini di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik,” ungkap Komalasari.

Pertemuan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang PAUD, termasuk pejabat Kemenag dan Kemendikbudristek.

Hasil dari diskusi ini akan dilanjutkan ke tahap finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait tata kelola PAUD.

RPP tersebut diharapkan dapat memberikan perizinan yang lebih sederhana dan efisien, serta memastikan layanan pendidikan anak usia dini tetap berkualitas tinggi.

kemendikbudristek & kemenag kolaborasi, simplifikasi izin paud di depan mata                            jakarta, sumateraekspres.id - direktorat kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan (kskk) madrasah kementerian agama (kemenag) bersama direktorat pendidikan anak usia dini (paud) kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) mengadakan pertemuan di jakarta, selasa (24/9/2024).
pertemuan ini membahas revisi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 mengenai tata kelola pendidikan anak usia dini (paud).
fokus utama diskusi adalah menyinergikan langkah perbaikan tata kelola paud, terutama dalam penyederhanaan perizinan dan efisiensi pendataan satuan paud dan raudlatul athfal (ra).
salah satu masalah yang diangkat adalah sulitnya proses perizinan bagi lembaga paud yang menawarkan lebih dari satu layanan, seperti pengasuhan dan pembelajaran, yang masing-masing harus memiliki izin dan nomor pokok sekolah nasional (npsn) terpisah.
baca juga:kemenag tegaskan proses pengadaan layanan haji 2024 sudah sesuai aturan yang berlaku
baca juga:319.255 pelamar cpns kemenag 2024 dinyatakan lulus seleksi administrasi!
“kita harus mencari cara agar tata kelola paud lebih efisien, terutama dalam aspek perizinan dan pendataan, tanpa mengorbankan kualitas layanan,” ujar direktur kskk madrasah, dr. h. muchamad sidik sisdiyanto.
salah satu solusi yang diajukan adalah mekanisme perizinan tunggal (single licensing) untuk lembaga paud yang menyediakan berbagai layanan.
dengan sistem ini, satu lembaga cukup memiliki satu izin untuk menjalankan layanan yang berbeda, seperti taman kanak-kanak (tk) dan taman penitipan anak (tpa).
peningkatan sistem pendataan melalui dapodik dan emis juga diusulkan untuk memperbaiki pencatatan dan monitoring kualitas layanan.
baca juga:kemenag dan baznas perkuat kolaborasi dalam integrasi data ekosistem zakat
baca juga:50 asn jabatan fungsional kemenag sumsel dilantik, begini pesan kakanwil syafitri irwan
“penyederhanaan perizinan ini bertujuan membantu lembaga paud, terutama yang di bawah kementerian agama, agar lebih mudah menjalankan operasional tanpa terhambat oleh birokrasi yang rumit,” tambah sidik, yang juga memiliki gelar doktor di bidang manajemen pendidikan.
kemenag berkomitmen untuk terus mendukung penyederhanaan perizinan dan peningkatan akurasi pendataan agar lembaga paud dan ra dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
sidik berharap kerja sama antara kemenag dan kemendikbudristek akan menghasilkan tata kelola paud yang lebih baik, sesuai kebutuhan lapangan, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak indonesia.
direktur paud kemendikbudristek, komalasari, menyoroti tiga poin kunci dalam revisi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. pertama, perbaikan tata kelola paud yang harus lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
kedua, pendataan yang efisien melalui sistem yang dapat merefleksikan kondisi di lapangan dengan lebih akurat.
ketiga, pengembangan layanan paud yang lebih beragam dan sesuai dengan perkembangan anak.
“kita perlu menciptakan sistem yang fleksibel dan efektif, terutama dalam hal pendataan dan tata kelola, agar pendidikan anak usia dini di indonesia dapat berkembang dengan lebih baik,” ungkap komalasari.
pertemuan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang paud, termasuk pejabat kemenag dan kemendikbudristek.
hasil dari diskusi ini akan dilanjutkan ke tahap finalisasi rancangan peraturan pemerintah (rpp) terkait tata kelola paud.
rpp tersebut diharapkan dapat memberikan perizinan yang lebih sederhana dan efisien, serta memastikan layanan pendidikan anak usia dini tetap berkualitas tinggi.