Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Reporter: |

Editor: Novis |

Senin , 09 Sep 2024 - 09:58

Roy Riady, SH, MH--

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan pengertian “Penyelenggara Negara” menurut ketentuan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Adapun berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Yang dimaksud “Penyelenggara Negara” adalah “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur,

Hakim.

Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 disebutkan : “yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati / Walikotamadya.”

tindak pidana korupsi gratifikasi                            sumateraekspres.id -dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi) pengertian gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. 
pengertian yang lebih luas mengenai gratifikasi yang terdapat pada penjelasan pasal 12 b undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
yaitu “pemberian dalam arti luas”, meliput pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fisilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
gratifikasi sebagai tindak pidana diatur dalam ketentuan pasal 12b jo. pasal 12c undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang merupakan rumusan norma formulasi baru dari perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
baca juga:transformasi pasar 16 ilir: revitalisasi gedung dengan wajah baru, ada lift, ac, dan fasilitas mewah ala mall
baca juga:mengapa artis korea punya penggemar setia di seluruh dunia, termasuk eropa dan amerika, ini alasannya!
pasal 12b uu nomor 20 tahun 2001
setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
yang nilainya rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
yang nilainya kurang dari rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
pasal 12c uu nomor 20 tahun 2021
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12b ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan korupsi.
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratirfikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang komisi pemberantasan korupsi.
adapun unsur-unsur delik pasal 12b mengenai gratifikasi yang harus dibuktikan yaitu:
baca juga:rahasia di balik nikmatnya kabau: lalapan unik yang lezat dengan banyak khasiat
baca juga:14 tips ampuh menjaga kesehatan dan tetap fit di musim hujan
setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
1. unsur “setiap gratifikasi”
bahwa pengertian “gratifikasi” menurut penjelasan pasal 12 b undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah “pemberian dalam arti luas” yakni meliput pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fisilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
bahwa adanya kata “setiap” dalam unsur pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 12 b undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
bahwa gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”
bahwa subyek hukum kepada “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja, namun demikian terlebih dahulu kami akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum tersebut berdasarkan penjelasan otentik undang-undang.
bahwa yang dimaksud dengan “pegawai negeri” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, meliputi : 
pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.
baca juga:dari disney ke dunia bisnis: selena gomez resmi jadi miliarder termuda as, ini total kekayaannya!
baca juga:meneladani sifat terpuji nabi muhammad saw dan kata-kata bijaknya yang menginspirasi hidup
pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana.
orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.       
sedangkan pengertian “penyelenggara negara” menurut ketentuan penjelasan pasal 11 huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah”. 
adapun berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
yang dimaksud “penyelenggara negara” adalah “pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan pasal 2 undang-undang tersebut yang menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :
pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur,
hakim.
pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dalam penjelasan pasal 2 angka 6 disebutkan : “yang dimaksud dengan “pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya kepala perwakilan republik indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati / walikotamadya.”
3. unsur “dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”
baca juga:kode redeem honor of kings 9 september 2024: klaim skin dan item gratis dan eksklusif!
baca juga:14 jenis tanaman yang cocok ditanam saat musim penghujan
bahwa dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi ini tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara semata, namun suatu gratifikasi tersebut barulah “dianggap pemberian suap”, apabila: 
“berhubungan dengan jabatannya”;
“dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.
untuk dapat memahami lebih jelas mengenai makna yang terkandung dalam membuktikan unsur ini, selanjutnya kita dapat berpedoman pada pengertian doktrin yang terkait, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya pada pembahasan unsur-unsur dakwaan kesatu, sebagai berikut:
terhadap pengertian “berhubungan dengan jabatannya”, prof. andi hamzah berpendapat bahwa pengertian berhubungan dengan “jabatan” (inzijn bediening) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan “jabatannya” itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya.
akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (andi hamzah, pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, edisi revisi, penerbit pt. radja grafindo persada, jakarta, 2008, hal.209).
terhadap pengertian “berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, menurut r. wiyono dijelaskan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya.
 seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan “bertentangan dengan kewajibannya” jika terdapat keadaan sebagai berikut :
telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. 
(r. wiyono, pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi, jakarta: sinar grafika, edisi kedua, 2009, hal. 61).
pendapat serupa dikemukakan darwan prints, yang menyatakan terhadap pengertian “bertentangan dengan kewajiban” berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan (darwan prints, pemberantasan tindak pidana korupsi, penerbit citra adhitya bhakti, 2002, hal. 54).
dengan demikian bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. 
baca juga:ini dia kode redeem mobile legends 9 september 2024: dapatkan skin eksklusif gratis!
baca juga:kode redeem mobile legends 9 september 2024: dapatkan skin eksklusif gratis, ini caranya!
(s.r. sianturi, sh, tindak pidana di kuhp berikut uraiannya, penerbit alumni ahaem-petehaem, jakarta, hal.75).
bahwa selain kedua syarat tersebut di atas, suatu gratifikasi barulah “dianggap pemberian suap”.
apabila penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 12 c ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.