Kembalikan Kerugian Negara Rp600 juta, Segera Tetapkan Tersangka

Reporter: Andika |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 13 Aug 2024 - 19:54

UANG: Uang sebesar Rp600 juta hasil sitaan Kejari Ogan Ilir. Dana tersebut merupakan kerugian negara atas kasus mafia tanah.-foto: andika/sumeks-

Kasus ini kian terangkat setelah desakan demo dari masyarakat di kantor Kejari Ogan Ilir beberapa waktu lalu. Menuntut Kejari Ofan Ilir mengusut tuntas kasus mafia tanah tersebut.

Ratusan warga dari perwakilan 4 desa di Ogan Ilir tersebut menuntut 4 poin terkait kasus mafia tanah tersebut.

Pertama, Perusahaan yang tidak memiliki HGU harus keluar dari Desa Bakung dan Pulau Kabel. Kemudian kedua, Oknum Mafia tanah yang mengatasnamakan masyarakat dalam memperjual belikan hutan (HPK) Hutan Produksi yang rapat dapat Kompersi harus segara ditangkap.

Ketiga, Perusahaan Kebun Karet, Kebun Sawit milik Warga masyarakat yang sudah dihancurkan oleh PT BSA agar segera diganti sesuai hukum yang berlaku.

Poin Keempat, Lahan hutan HPK dengan luas 2400 hektar yang saat ini dikuasai perusahaan perkebunan sawit ilegal untuk dikembalikan kepada masyarakat sekitar sebagai marga adat.

Mewakili demonstran, Ketua Gerakan Rakyat Bakung (Gerbak), Faisal mengatakan bahwa masyarakat di empat desa tersebut sudah merasa bosan dan jenuh dengan jalanya proses hukum kasus tersebut.

"Kami berharap ada keadilan, kasus ini sudah lama. Sejak terhitung Mei 2023 sampai Agustus 2024. Sementara sudah jelas, semua sudah digeledah, barang bukti sudah diarahkan, saksi lebih dari 20 orang, tapi mana tersangkanya," ugkap Faisal.

Akibatnya, ribuan warga yang mengais rezeki sebagai petani yang memanfaatkan lahan marga adat tersebut jadi kehilangan mata pencaharian. "Kami kerja hari ini untuk makan besok. Jadi kami minta Kejari OI untuk dapat mengusut tuntas masalah ini. Jika tidak, kami akan gelar demo yang lebih besar lagi," sambungnya.

Masyarakat Desa Pulau Kabal selama lebih dari 20 tahun hanya ada lahan perkarangan rumah tanpa ada lahan pertanian atau lahan kelolaan. "Baru-baru ini ada masyakat yang karena merasakan bagaimana susahnya hidup sampai ada yang bunuh diri (minum racun)," ulasnya.

Menurut Faisal, luas lahan negara dengan status Hutan Produksi yang di Komperansi atau HPK tersebut yang telah diperjual belikan oknum diduga mafia tanah sekitar 2400 hektar.

BACA JUGA:Persempit Gerak Mafia Tanah

Sengketa tapal batas jadi alasan selama ini bagi mafia tanah bebas bertindak. "Mata saya melihat dua oknum mantan kepala desa itu menerima sejumlah uang dari perusahaan sawit PT. BSA. Jika tuntutan kami tidak di penuhi maka kami akan turun aksi ke Kejati atau kami akan menguasai lahan dengan cara apapun. Kami sudah siap apapun yang terjadi," tegasnya.

kembalikan kerugian negara rp600 juta, segera tetapkan tersangka                             ogan ilir, sumateraekspres.id – sebelum kejaksaan negeri (kejari) ogan ilir menetapkan tersangka, sejumlah saksi - saksi yang terkait kasus mafia tanah telah mengembalikan kerugian negara. hal itu diungkapkan kasi intelijen kejari kabupaten ogan ilir, gita santika ramadani.
"senin (12/8) kami dari penyidik kejari ogan ilir telah menerima pengembalian uang sebesar rp600 juta dari saksi-saksi terkait dugaan mafia tanah," ujar gita, selasa (13/8). 
diketahui, dugaan kasus jual beli tanah di 4 desa 2 kabupaten. keempat desa yakni desa suka batok dan desa tanjung pule, kecamatan indralaya, kabupaten ogan ilir. serta di desa kayuara baru, dan desa mulya abadi kabupaten muara enim yang berbatasan dengan 2 desa di kecamatan indralaya utara, kabupaten ogan ilir.
gita santika mengimbau agar para saksi-saksi lain untuk mengembalikan kerugian negara ini. total kerugian yang ditimbulkan kasus ini masih dilakukan inventarisir dan menunggu hasil audit pihak inspektorat. 
selain itu, masih ada saksi lainnya yang diduga kuat menerima sejumlah uang. khususnya dari pengurusan administrasi tanah tersebut. "jadi ya kita imbau untuk segera mengembalikan," tegas gita. 
baca juga:menteri ahy berantas mafia tanah di jambi, cegah kerugian rp1,19 triliun
baca juga:menteri ahy titip pesan ke indra gunawan: gebuk saja mafia tanah jangan ragu !
ada sekitar 60 saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh kejari ogan ilir. meski begitu, pihak kejari masih enggan mengungkapkan siapa saja sejumlah saksi tersebut. 
"kami dari kejari oi dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dalam kasus mafia. namun yang pasti dia yang paling bertanggung jawab atas dijualnya tanah ini," tegas gita. 
ia juga menyita beberapa harta milik saksi yang diperiksa. "selanjutnya kita akan berusaha ada penyitaan lagi dari para terduga mafia tanah ini," ungkapnya.  gita mengatakan selama ini pihaknya terus memproses kasus tersebut. berupaya mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka.
"sebelumnya kami telah melakukan pengukuran, mendatangi tempat lahan dan memeriksa titik koordinat. sehingga dipastikan lokasinya tidak mungkin berubah," kata gita.
selain itu, pihak perusahaan swasta juga telah diperiksa sebagai saksi guna mendalami alat bukti yang bisa mendukung menetapkan tersangka. selain itu untuk memastikan mana lahan yang dikuasai mana yang masuk ke dalam milik negara.
baca juga:kejati sumsel tahan mafia tanah, oknum pegawai bpn jogjakarta
baca juga:program ptsl incaran mafia tanah, setelah pagaralam-mura, teranyar di oku timur
kasus ini kian terangkat setelah desakan demo dari masyarakat di kantor kejari ogan ilir beberapa waktu lalu. menuntut kejari ofan ilir mengusut tuntas kasus mafia tanah tersebut. 
ratusan warga dari perwakilan 4 desa di ogan ilir tersebut menuntut 4 poin terkait kasus mafia tanah tersebut. 
pertama, perusahaan yang tidak memiliki hgu harus keluar dari desa bakung dan pulau kabel. kemudian kedua, oknum mafia tanah yang mengatasnamakan masyarakat dalam memperjual belikan hutan (hpk) hutan produksi yang rapat dapat kompersi harus segara ditangkap. 
ketiga, perusahaan kebun karet, kebun sawit milik warga masyarakat yang sudah dihancurkan oleh pt bsa agar segera diganti sesuai hukum yang berlaku. 
poin keempat, lahan hutan hpk dengan luas 2400 hektar yang saat ini dikuasai perusahaan perkebunan sawit ilegal untuk dikembalikan kepada masyarakat sekitar sebagai marga adat.  
baca juga:bpn oku siap buka-bukaan mafia tanah
baca juga:kejari bongkar mafia tanah, 3 tersangka asn bpn, kasus di pagaralam, terbitkan shm di hutan lindung
mewakili demonstran, ketua gerakan rakyat bakung (gerbak), faisal mengatakan bahwa masyarakat di empat desa tersebut sudah merasa bosan dan jenuh dengan jalanya proses hukum kasus tersebut. 
"kami berharap ada keadilan, kasus ini sudah lama. sejak terhitung mei 2023 sampai agustus 2024. sementara sudah jelas, semua sudah digeledah, barang bukti sudah diarahkan, saksi lebih dari 20 orang, tapi mana tersangkanya," ugkap faisal. 
akibatnya, ribuan warga yang mengais rezeki sebagai petani yang memanfaatkan lahan marga adat tersebut jadi kehilangan mata pencaharian. "kami kerja hari ini untuk makan besok. jadi kami minta kejari oi untuk dapat mengusut tuntas masalah ini. jika tidak, kami akan gelar demo yang lebih besar lagi," sambungnya. 
masyarakat desa pulau kabal selama lebih dari 20 tahun hanya ada lahan perkarangan rumah tanpa ada lahan pertanian atau lahan kelolaan. "baru-baru ini ada masyakat yang karena merasakan bagaimana susahnya hidup sampai ada yang bunuh diri (minum racun)," ulasnya. 
menurut faisal, luas lahan negara dengan status hutan produksi yang di komperansi atau hpk tersebut yang telah diperjual belikan oknum diduga mafia tanah sekitar 2400 hektar.
baca juga:eks kud minanga ogan oku minta bentuk satgas mafia tanah
baca juga:persempit gerak mafia tanah
sengketa tapal batas jadi alasan selama ini bagi mafia tanah bebas bertindak. "mata saya melihat dua oknum mantan kepala desa itu menerima sejumlah uang dari perusahaan sawit pt. bsa. jika tuntutan kami tidak di penuhi maka kami akan turun aksi ke kejati atau kami akan menguasai lahan dengan cara apapun. kami sudah siap apapun yang terjadi," tegasnya.
bahkan diakuianya, masyarakat sama sekali tidak dilibatkan misalnya dalam kebun plasma. "kenun plasma hanya mimpi, prusahaan itu ilegal karena berdiri di lahan negara. sampai saat inipun belum ada pelepasan dari pkh (penggunaan kawasan hutan) atau kementrian kehutanan," tukasnya.