Ribuan Honorer di Sumsel Jadi PPPK Paruh Waktu, Belum Semua Terakomodir Seleksi PPPK 2024

Reporter: Tim |

Editor: Dede Sumeks |

Minggu , 22 Dec 2024 - 22:02

PPPK Paruh Waktu dan Honorer, Mengenal Perbedaan Utama di Antara Keduanya-Foto: Budi/sumateraekspres.id-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Rencana pemerintah menuntaskan persoalan honorer di akhir 2024 ini tak berjalan mulus. Proses seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum kelar.

Masih banyak honorer yang belum terakomodir karena terbatasnya formasi.

Hal ini jadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah pusat dan daerah di 2025. Tak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Chandra, sebelumnya menjelaskan jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemprov Sumsel yang mengikuti seleksi PPPK 2024 kurang lebih 6.000 orang.

"Kita melaksanakan seleksi PPPK tahun ini sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang ikut seleksi, belum 100 persen dari jumlah honorer yang ada di Pemprov Sumsel," ungkapnya.

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan menghapus honorer di akhir 2024 ini, pemprov menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

"Nanti kita akan ikuti aturan bagaimana teknisnya untuk honorer yang belum terakomodir dalam seleksi PPPK tahun ini (2024)," jelas dia.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemprov Sumsel, Ismail Fahmi menambahkan, Pemprov Sumsel buka 5.953 formasi PPPK pada tahun ini.

Dengan rincian, formasi guru sebanyak 198 orang, tenaga kesehatan 800 orang, dan tenaga teknis 4.955 orang.

Karena nasib para honorer masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, namun pemprov tetap menganggarkan haji mereka untuk tahun anggaran 2025.

"Kita tetap menganggarkan gaji pegawai non-ASN untuk 2025," kata Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumsel, Yosi Hervandi, kemarin.

Sedangkan untuk anggaran PPPK paruh waktu yang saat ini tengah diperbincangkan karena akan dibebankan pada APBD, pihaknya juga masih menunggu regulasi lebih lanjut.

ribuan honorer di sumsel jadi pppk paruh waktu, belum semua terakomodir seleksi pppk 2024                            sumsel, sumateraekspres.id - rencana pemerintah menuntaskan persoalan honorer di akhir 2024 ini tak berjalan mulus. proses seleksi cpns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) belum kelar.
masih banyak honorer yang belum terakomodir karena terbatasnya formasi.
baca juga:pppk paruh waktu dan honorer, mengenal perbedaan utama di antara keduanya
baca juga:inilah jumlah honorer yang dipastikan lulus pppk, yang gagal otomatis jadi part time 
hal ini jadi pekerjaan rumah (pr) pemerintah pusat dan daerah di 2025. tak terkecuali di provinsi sumatera selatan (sumsel). 
sekretaris daerah (sekda) sumsel, edward chandra, sebelumnya menjelaskan jumlah pegawai honorer di lingkungan pemprov sumsel yang mengikuti seleksi pppk 2024 kurang lebih 6.000 orang.
"kita melaksanakan seleksi pppk tahun ini sesuai dengan ketentuan pemerintah. yang ikut seleksi, belum 100 persen dari jumlah honorer yang ada di pemprov sumsel," ungkapnya.
terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan menghapus honorer di akhir 2024 ini, pemprov menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. 
"nanti kita akan ikuti aturan bagaimana teknisnya untuk honorer yang belum terakomodir dalam seleksi pppk tahun ini (2024)," jelas dia. 
kepala badan kepegawaian (bkd) pemprov sumsel, ismail fahmi menambahkan, pemprov sumsel buka 5.953 formasi pppk pada tahun ini. 
dengan rincian, formasi guru sebanyak 198 orang, tenaga kesehatan 800 orang, dan tenaga teknis 4.955 orang. 
karena nasib para honorer masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, namun pemprov tetap menganggarkan haji mereka untuk tahun anggaran 2025.
"kita tetap menganggarkan gaji pegawai non-asn untuk 2025," kata sekretaris badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) pemprov sumsel, yosi hervandi, kemarin. 
sedangkan untuk anggaran pppk paruh waktu yang saat ini tengah diperbincangkan karena akan dibebankan pada apbd, pihaknya juga masih menunggu regulasi lebih lanjut.
"tunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat dulu," pungkasnya. 
terpisah, kepala bkpsdm kabupaten oku timur, sutikman, mengatakan, pihaknya telah mengangkat 2.632 honorer menjadi pppk sejak 2021.
 jumlah itu akan bertambah karena tahun ini sedang proses seleksi untuk mengisi 1.436 formasi pppk. 
"ini komitmen pak bupati untuk menjalankan uu nomor 20 tahun 2023, tentang asn," kata sutikman. tahun ini, formasi pppk tersebar hingga ke tingkat kelurahan, dan semua opd tersedia formasi pppk. 
dijeaskan sutikman, jumlah pegawai non asn di kabupaten oku timur pada 2021 lalu sekitar 7.000 orang. sejak 2021 hingga 2023, sudah diangkat 2.632 orang menjadi pppk. sehingga jumlah honorer tersisa 5.124 orang lagi.
"dari sisa 5.124 tenaga non asn ini tentunya akan kembali berkurang, karena ada 1.436 formasi pppk yang sedang proses rekrutmen," katanya.
terkait nasib mereka yang belum terakomodir seleksi pppk, masih menunggu regulasi dari pusat. sedangkan untuk penggajian honorer ini tentu kembali ke opd masing-masing.
pemkab empat lawang masih melakukan pembahasan mengenai gaji honorer tahun anggaran 2025.
 “menyesuaikan dengan anggaran yang ada, nanti akan dibahas lagi dengan opd terkait,” ujar pj bupati empat lawang, fauzan khoiri.
baca juga:harapan guru honorer sumsel di seleksi pppk: kemudahan dan peluang di tahap kedua
baca juga:jika gagal seleksi pppk, seperti ini nasib honorer pada 2025 mendatang
bagi honorer yang tidak lulus seleksi pppk 2024, statusnya akan menjadi pppk paruh waktu. saat ini, sedang seleksi untuk mengisi 475 formasi pppk, baik guru, kesehatan dan teknis. 
penerimaan pppk 2024 ini diprioritaskan untuk honorer yang sudah terdaftar di database bkn. sedangkan untuk memastikan jumlah pppk paruh waktu, menunggu semua proses pppk 2024 selesai. 
terpisah, kepala bkpsdm muara enim, harson sunardi melalui kabid pengadaan, informasi dan penilaian kinerja aparatur, yulius ceasar mengatakan, ada sekitar 6.000 jumlah honorer di kabupaten muara enim. "sementara formasi yang didapat ada 6.414," ujarnya. 
untuk tahap i ini yang mendaftar 3.845 orang. jumlah yang hadir dan ikut ujian ada 3.843 orang.
"dua peserta yakni satu guru prioritas 1 (p1) yang sudah lulus tapi belum mendapat penempatan dan satu peserta lagi ikut tes seleksi kompetensinya di provinsi lampung tapi memilih sebagai tenaga pppk di kabupaten muara enim," terangnya. 
dari jumlah yang tes, 8 peserta dinyatakan gagal karena beberapa hal. “kalau dari hasil seleksi masih ada yang belum lulus maka akan ditempatkan di formasi yang kosong," terangnya. 
untuk gaji para honorer, masih akan dianggarkan sampai diangkat. "bagi yang tidak ada penempatan dapat dipertimbangkan untuk diusulkan jadi pppk paruh waktu," pungkas yulius. 
pemkab banyuasin memastikan akan tetap memberikan gaji bagi tenaga harian lepas."thl tetap digaji,"ujar sekda banyuasin, erwin ibrahim. pemberian gaji ini sampai mereka diangkat jadi pppk.
"jadi tidak perlu khawatir," tegasnya. erwin menambahkan, pemkab banyuasin akan mengangkat thl yang belum mendapatkan formasi pada seleksi pppk 2024 sebagai pppk paruh waktu.
namun untuk itu masih menunggu juknis dari bkn. tahun ini, banyuasin membuka 4.960 formasi pppk, terdiri dari 3.886 formasi tenaga teknis, 828 formasi guru, dan 246 formasi tenaga kesehatan.
belum kelarnya persoalan honorer juga tergambar di kabupaten oku. ada 3.067 peserta yang melamar ikut seleksi pppk 2024. tapi formasi tersedia hanya 875. 
dipastikan masih ribuan honorer yang belum bisa terserap di akhir tahun ini.
dalam pengumuman yang disampaikan bkpsdm oku, bagi non asn yang
masuk database tapi tidak memenuhi syarat (tms) pada seleksi administrasi cpns, dan non asn yang tms pada seleksi pppk tahap 1, bisa mengikuti seleksi pppk tahap ke 2.
mereka bisa mengikuti dengan menggunakan akun yang sama pada saat mendaftar pada seleksi pppk tahap 1 atau seleksi cpns.
honorer yang terdata pada database bkn dan belum lolos pppk berpeluang diangkat menjadi pppk paruh waktu pada 2025.
"ada potensi honorer yang sudah masuk database bisa diakomodir sebagai pppk paruh waktu nantinya," ujar kepala bkpsdm oku, mirdaili sstp msİ.
pppk paruh waktu ini atas usulan pemda, karena berdasar kebutuhan. apalagi, gaji mereka juga jadi tanggungjawab pemda. kalau berlebihan, bisa saja anggaran tidak cukup.
contoh, dalam seleksi pppk 2024 ini, honorer tenaga teknis hanya akan berkurang sebanyak 300 orang, sesuai kuota formasi. "artinya masih ribuan honorer tenapa teknis belum terserap," beber dia.
terpisah, kepala bkpsdm kabupaten muba, drs h re aidil fitri msi, melalui kepala bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi, elisa se msi, menjelaskan hasil seleksi pppk 2024 gelombang pertama belum diumumkan. sedangkan gelombang sedang dimulai.
karena itu, pihaknya belum bisa memastikan jumlah honorer yang tidak memperoleh formasi pada tahun ini. elisa menambahkan, pihaknya juga belum merancang anggaran untuk honorer yang tidak mendapatkan formasi pada tahun 2025.
 "kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pppk paruh waktu," tuturnya. saat ini, jumlah honorer yang mengikuti seleksi pppk 2024 mencapai 8.000 orang. 
sementara, kepala bkpsdm ogan ilir, wilson efendi mengatakan, pihaknya tetap akan menganggarkan gaji untuk honorer tahun anggaran 2025.
hingga semua honorer diangkat jadi asn (pns atau pppk).  "sudah kita anggarkan di opd masing-masing, sama seperti 2024," ujar dia. 
ada pun jumlah honorer yang belum dapat formasi lewat seleksi pppk masih sekitar 4.000 orang. "untuk jumlah pastinya menunggu hasil dari seleksi pppk gelombang kedua," ungkapnya.
pihaknya siap mengangkat honorer yang tak dapat formasi tahun ini menjadi pppk paruh waktu. "kami siap, karena memang itu sudah aturannya," jelas wilson. 
kepala bkpsdm lahat, drs aries farhan melalui kabid pengadaan, pemberhentian dan informasi aparatur, anton akbar se mm, menjelaskan, peserta seleksi pppk yang tidak mendapakan posisi yang diinginkan, akan dipertimbangkan menjadi pppk paruh waktu. 
"pelamar telah menyelesaikan semua tahapan seleksi, tapi belum dapat mengisi posisi yang tersedia," jelas anton.
menurutnya, jumlah honorer di kabupaten lahat terdata 4.000-5.000 orang. sebelumnya mencapai 8.000 honorer, namun sudah berkurang setelah adanya penerimaan cpns dan pppk beberapa tahun belakangan ini.
baca juga:2025, pemda harus tetap anggarkan gaji honorer, menpanrb: tak boleh ada phk
baca juga:honorer minta prioritas pppk
kepala bpkad lahat, m ghufron se, menambahkan, dalam apbd sudah disiapkan belanja pegawai untuk pns, pppk, dan honorer. termasuk tunjangan profesi, tpp, gaji ke-13 dan gaji ke-14.
menyedot anggaran sekitar rp1 triliun, dari total rp3,5 triliun dana apbd. "untuk persiapan gaji pppk yang akan dilantik 2025 juga sudah disiapkan. pemkab lahat siap menjalankan aturan pusat," pungkasnya.(tin/lid/eno/way/qda/bis/yud/dik/gti)