Tak Kuasa Melarang, Terkait PP Nomor 28 Tahun 2024, Dilarang Jual Rokok Eceran 200 Meter Dari Sekolah

Reporter: Tim |

Editor: Widi Sumeks |

Sabtu , 10 Aug 2024 - 21:53

PELAJAR MEROKOK : Tampak sejumlah pelajar merokok di depan warung, yang hanya berjarak kurang dari 50 meter dari gerbang sekolahnya di kawasan Plaju, Palembang, Jumat (9/8). -FOTO: BUDIMAN/SUMEKS-

"Jadi kalau ada rokok tanpa cukai dijual di warung, biasanya banyak yang memilih ini karena jauh lebih murah," ujarnya. Tidak perlu beli ketengan. Biasanya yang menjual rokok ketengan ini sebutnya, warung kecil atau daerah di dusun.

Kadinkes OKU Dedi Wijaya saat dikonfirmasi mengatakan, terkait larangan merokok ini, untuk di Kabupaten OKU sebetulnya sudah ada Perda kawasan tanpa rokok nomor 7 Tahun 2015.

Melalui Pasal 5 huruf b Perda Nomor 7 Tahun 2015 kalau tempat proses belajar mengajar merupakan tempat kawasan tanpa rokok (KTR). "Jadi kawasan sekolah termasuk dilarang untuk merokok," tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Empat Lawang, Jhon Heri, sangat mendukung PP Nomor 28 Tahun 2024,yang mengatur larangan penjualan rokok eceran per batang.

“Kami sangat mendukung kebijakan ini. Anak-anak adalah masa depan kita, dan melindungi mereka dari pengaruh negatif seperti rokok adalah prioritas," ujar Jhon Heri, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Menurutnya, kebijakan pemerintah ini sejalan dengan upaya pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan anak-anak. Selain melarang penjualan rokok di sekitar sekolah dan tempat bermain, pemerintah juga memperketat aturan terkait penjualan rokok secara eceran.

“Terutama penjualan rokok batangan di warung-warung kecil. Aturan ini untuk mengurangi akses anak-anak dan remaja terhadap rokok yang mudah didapatkan dengan harga murah,” tambah John Heri.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan PP terbaru ini. Seperti Meri, pedagang kelontongan di Tebing Tinggi. "Kami mengerti niat baik pemerintah, tapi bagi kami, rokok adalah salah satu barang dagangan yang laris. Pembatasan ini akan menyulitkan kami," keluh Meri.

Kebijakan ini memang menjadi langkah yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan generasi muda. Namun di sisi lain, tantangan dalam implementasi di lapangan dan dampaknya terhadap ekonomi pedagang kecil juga tidak bisa diabaikan.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi para pedagang yang terdampak, sehingga tujuan kesehatan masyarakat bisa tercapai tanpa mengorbankan mata pencaharian warga.

Senada, Ketua MKKS SMA kota Prabumulih, Abdul Hadi, setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. "Bagus, setuju. Karena sejak dini anak-anak harus diprotek dari rokok dan yang sejenisnya," singkatnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Aminuddin, mengatakan soal warung di luar sekolah yang menjual rokok, pihaknya tidak dapat melarang."Itu sudah bukan wewenang dari sekolah,"terangnya

Namun pada prinsipnya pihak sekolah, siap melaksanakan aturan dari pemerintah pusat. "Itu telah kami laksanakan, tidak ada warung/kantin yang jualan rokok,"ungkapnya. Telah ada aturan dilarang merokok di sekolah bagi siapapun itu, dan dipasang spanduk/baleho larangan merokok.

tak kuasa melarang, terkait pp nomor 28 tahun 2024, dilarang jual rokok eceran 200 meter dari sekolah                            palembang, sumateraekspres.id – perokok aktif usia 10-18 tahun, terus meningkat. ikut-ikutan teman dan merasa gagah, dipermudah dengan membeli rokok batangan atau eceran.
maka dari itu, presiden joko widodo (jokowi) telah mengeluarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024,yang mengatur larangan penjualan rokok eceran per batang. 
pp nomor 28 tahun 2024 itu, tentang peraturan pelaksana uu nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. dalam aturan tersebut, warga juga dilarang menjual rokok per batang dekat dengan sekolah.
dalam beleid tersebut, produk tembakau sebagaimana dijelaskan pada pp nomor 28 tahun 2024, meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
baca juga:cara efektif orang tua mencegah anak merokok dan tanda-tanda dini yang perlu diketahui
baca juga:pentingnya melindungi diri dan keluarga dari bahaya asap rokok
bagian penjelasan pp itu, satuan pendidikan disebutkan antara lain terdiri pendidikan anak usia dini (paud), sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal. point krusial pp tersebut, ada pada pasal 434 ayat 1 (lihat grafis).
salah satunya pada pasal 434 ayat 1 huruf (f), setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik, dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. namun pantauan koran ini, jumat (9/8), masih terpantau anak-anak pelajar merokok di warung, hanya berjarak kurang dari 50 meter dari gerbang sekolahnya di kawasan plaju, palembang.
hendra, pedagang di kota prabumulih, mempertanyakan apakah efektif larangan menjual rokok di dekat sekolah. "kalau kami jualan di dekat sd, jadi tidak ada anak sd yang beli rokok," sebutnya.
sementara heri, pedagang di jl a yani, baturaja. keberatan jika mereka dilarang berjualan rokok dengan ketentuan harus isi 20 biji dalam sebungkus. karena menurutnya, banyak isi rokok berbeda. "untuk rokok yang dijual menurutnya dijual sebungkus dan tidak ketengan (per batang)," ujarnya. 
baca juga:soal rokok sebatang, nyawa melayang, pembunuhan juru parkir oleh tukang ojek
baca juga:sepele! gara-gara rokok, nyawa juru parkir di lubuklinggau melayang
agustin, perokok di kota baturaja mengatakan, untuk membeli rokok cukai rata rata saat ini sudah mahal. "kalau hargo rokok ini setahu aku paling murah rp 20.000 (sebungkus)," ujarnya.
itu juga tergantung isi rokok, ada yang 14, 16 dan ada yang isi 20. ada juga beredar rokok tanpa cukai (ilegal) yang dijual dengan harga murah. untuk sebungkus rokok tanpa cukai ini harganya ada yang rp10.000/bungkus. 
"jadi kalau ada rokok tanpa cukai dijual di warung, biasanya banyak yang memilih ini karena jauh lebih murah," ujarnya. tidak perlu beli ketengan. biasanya yang menjual rokok ketengan ini sebutnya, warung kecil atau daerah di dusun. 
kadinkes oku dedi wijaya saat dikonfirmasi mengatakan, terkait larangan merokok ini, untuk di kabupaten oku sebetulnya sudah ada perda kawasan tanpa rokok nomor 7 tahun 2015. 
melalui pasal 5 huruf b perda nomor 7 tahun 2015 kalau tempat proses belajar mengajar merupakan tempat kawasan tanpa rokok (ktr). "jadi kawasan sekolah termasuk dilarang untuk merokok," tegasnya.
baca juga:perselisihan sepele berujung penganiayaan, kepala kuli angkut dibacok karena masalah rokok sebatang
baca juga:pedagang eceran di kayuagung tolak larangan jual rokok batangan
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) empat lawang, jhon heri, sangat mendukung pp nomor 28 tahun 2024,yang mengatur larangan penjualan rokok eceran per batang. 
“kami sangat mendukung kebijakan ini. anak-anak adalah masa depan kita, dan melindungi mereka dari pengaruh negatif seperti rokok adalah prioritas," ujar jhon heri, sabtu, 10 agustus 2024.
menurutnya, kebijakan pemerintah ini sejalan dengan upaya pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan anak-anak.  selain melarang penjualan rokok di sekitar sekolah dan tempat bermain, pemerintah juga memperketat aturan terkait penjualan rokok secara eceran.
“terutama penjualan rokok batangan di warung-warung kecil. aturan ini untuk mengurangi akses anak-anak dan remaja terhadap rokok yang mudah didapatkan dengan harga murah,” tambah john heri. 
namun, tidak semua pihak sepakat dengan pp terbaru ini. seperti meri, pedagang kelontongan di tebing tinggi. "kami mengerti niat baik pemerintah, tapi bagi kami, rokok adalah salah satu barang dagangan yang laris. pembatasan ini akan menyulitkan kami," keluh meri.
kebijakan ini memang menjadi langkah yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan generasi muda. namun di sisi lain, tantangan dalam implementasi di lapangan dan dampaknya terhadap ekonomi pedagang kecil juga tidak bisa diabaikan. 
pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi para pedagang yang terdampak, sehingga tujuan kesehatan masyarakat bisa tercapai tanpa mengorbankan mata pencaharian warga. 
senada,  ketua mkks sma kota prabumulih, abdul hadi, setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. "bagus, setuju. karena sejak dini anak-anak harus diprotek dari rokok dan yang sejenisnya," singkatnya.
kepala dinas pendidikan kebudayaan kabupaten banyuasin, aminuddin, mengatakan soal warung di luar sekolah yang menjual rokok, pihaknya tidak dapat melarang."itu sudah bukan wewenang dari sekolah,"terangnya
namun pada prinsipnya pihak sekolah, siap melaksanakan aturan dari pemerintah pusat. "itu telah kami laksanakan, tidak ada warung/kantin yang jualan rokok,"ungkapnya. telah ada aturan dilarang merokok di sekolah bagi siapapun itu, dan dipasang spanduk/baleho larangan merokok.
kepala dinas pendidikan oku timur wakimin, sepakat dengan larangan jualan rokok di sekitar sekolah. "pada dasarnya sepakat, jualan-jualan yang membayakan anak-anak. termasuk jualan rokok itu berbahaya," kata wakimin.
meski begitu, bukan berarti mutlak tidak boleh berjualan. misalnya bagi pedagang yang sudah lama jualan, apalagi jualan di rumahnya atau warungnya dekat sekolah.  "artinya apa pedagang saling mengerti. tidak menjualkan rokok kepada anak-anak, apalagi anak sekolah," ungkapnya. 
dia mengatakan, pihaknya tegas melarang siswa merokok. makanya di sekolah, kepala sekolah harus mengawasi tidak boleh ada jualan rokok di kantin sekolah. "di sekolah rokok mutlak tidak boleh," ujarnya. 
kepala dinas kesehatan kabupaten muara enim, dr eni zatila mkm mengatakan di kabupaten muara enim sudah ditetapkan kawasan tanpa rokok (ktr) dan diminta masing-masing instansi menyediakan tempat khusus merokok. 
"implementasi dari perda no 14 tahun 2019 sudah berjalan di beberapa instansi seperti dinas kesehatan, rsud dan fasilitas kesehatan dan beberapa opd dengan larangan merokok di area tertentu termasuk di sekolah," ujarnya. 
namun, lanjutnya, penegakan sanksi bila merokok di kawasan bebas asap rokok ini belum berjalan sebagai mana mestinya. "jadi perlu komitmen semua stakeholder terkait dan sosialisasi terus menerus terkait hal ini," terangnya. 
kepala smk negeri 2 palembang  h suparman spd msi, mengatakan pihaknya melarang keras siswa merokok apalagi di lingkungan sekolah. hal ini menurutnya selalu diingatkan pihaknya kepada siswa baik saat amanat pada upacara ataupun pembinaan rutin dilakukan sekolah. 
"siswa merokok ada sanksinya sesuai perjanjian  yang mereka (siswa) tandatangi diketahui orang tua diatas materai,"ujarnya . khusus yang berjualan rokok di lingkungan sekolah pihaknya sifatnya hanya menghimbau. 
"kalau ke pedagang bukan wewenang kami. yang paling pas itu pemerintah kota, melalui satpol-pp. kita hanya fokus ke siswa jika ketauhan merokok atau bawak rokok sangsi tegas di berlakukan,"tegasnya.
plt kepala bidang sma disdik provinsi sumsel basuni spd.mm mengatakan,  pihaknya merespon positif mengenai pp nomor 28 tahun 2024.  sebab sejauh ini masih saja ditemukan anak-anak khususnya usia sekolah  terutama siswa laki-laki yang merokok. 
"apalagi di jam sekolah, tentu ini sangat kita sayangkan. meski mereka secara sembunyi-sembunyi misal dipinggir pagar sekolah ataupun sebelum masuk ke lingkungan sekolah,"sesalnya. 
karena itu dia meminta kepada masyarakat boleh saja mereka mencari nafkah dengan berjualan rokok. tapi juga harus memperhatikan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, agar tidak terjebak pada kebiasaan merokok sejak usia dini.  sebab ini menjadi  tanggung jawab bersama. 
"pihak sekolah juga diharapkan pro aktif untuk melakukan sweeping pada jam-jam kegiatan belajar mengajar, sehingga cikal bakal anak-anak perokok ini dapat sedini mungkin kita tanggulangi bersama," ujarnya.
paling dikhawatirkan dari kebiasaan merokok, bisa meningkat siswa ingin mencoba-coba narkoba. "karena biasanya dari kebiasaan merokok, nantinya mereka mencoba kebiasaan yang lain," ucapnya.
"sekali lagi kami mengharapkan kesadaran bersama tentunya.  dan penyuluhan anti rokok di sekolah seyogya mungkin dilaksanakan dalam hal ini dinas pendidikan provinsi sumsel, akan bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk mengadakan penyuluhan anti rokok,"ungkapnya 
selain itu penyuluhan anti rokok di sekolah juga butuh dukungan dari media untuk merilis program ini sebagai bukti  partisipasi media bahwasanya merokok itu kurang baik untuk kesehatan." apalagi anak-anak yang masih produktif usianya sangat diharapkan mampu belajar karena dengan merokok mungkin akan mempengaruhi pola dan aktifitas mereka dalam belajar,"paparnya
menurutnya, pengawasan pihak sekolah terhadap siswa yang sering ke kantin terutama kantin yang terletak di luar pagar sekolah perlu dilakukan. karena biasanya siswa ingin ke kantin tersebut dengan berbagai alasan.
"hal ini memungkinkan terjadinya,  mereka melakukan membeli atau merokok diluar jam-jam pelajaran di luar lingkungan sekolah, padahal hal itu sesungguhnya proses kegiatan belajar mengajar aktif," katanya
dia juga berharap, pihak sekolah melalui guru-guru piket atau guru-guru yang diberikan kepercayaan untuk memonitoring dan pihak keamanan sekolah agar lebih aktif melakukan sweeping. "parahnya jika ada siswa itu sampai membawa rokok ke dalam lingkungan sekolah,” ucapnya.
 dia sangat menyayangkan jika ada siswa seperti itu, padahal sebagai anak masih dibiayai oleh orang tua. "alangkah baiknya uang jajan yang diberikan orabg tua itu, ditabung mungkin untuk mereka melanjutkan studi di masa-masa yang akan datang. bukan dibelikan rokok, " harapnya.
senada kepala dinas pendidikan (disdik) kota palembang h andrianus amri sstp msi. "disdik palembang sangat mendukung terkait larangan ini. namun yang perlu ditekankan yaitu didikan dari orang tua agar anaknya dilarang untuk merokok, serta kepada penjual agar tidak  menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur,"ujarnya 
dikatakan, pihaknya memberlakukan sangsi tegas terkait siswa yang melanggar aturan larangan merokok. "disdik akan menindak tegas kepada siswa yang ketahuan merokok dan akan dikenakan sanksi yang tegas,"tandasnya  (bis/way/eno/lid/chy/nni/air)