Rekomendasi LKPJ Bupati PALI, Tahun Anggaran 2023

Reporter: Heru |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 01 May 2024 - 19:56

REKOMENDASI: DPRD PALI memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati PALI.-Foto: Ist-

PALI, SUMATERAEKSPRES.ID - DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PALI Tahun Anggaran 2023 melalui Rapat Paripurna yang digelar Senin (29/4).

Rapat Paripurna Ke-1 DPRD PALI dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PALI anggaran 2023 diketuai H Asri AG didampingi, Wakil Ketua I Irwan ST dan Wakil Ketua II M Budi Hoiru.

Rapat paripurna tersebut dihadiri 15 orang anggota dewan dari 25 anggota DPRD PALI yang ada juga hadir Bupati PALI H Heri Amalindo melalui Wabup Drs H Soemarjono serta sejumlah kepala OPD dan Forkopimda di lingkungan Pemkab PALI.

Pada rapat paripurna tersebut, ada beberapa agenda yang dibahas, yakni penyampaian laporan hasil kerja Pansus yang disampaikan anggota DPRD PALI, Aswawi Mansur.

Kemudian penyampaian rekomendasi anggota DPRD terhadap pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2023. Penyerahan rekomendasi persetujuan LKPJ Bupati PALI tahun anggaran 2023 oleh DPRD PALI. Lalu pendapat akhir dan sambutan Bupati yang diwakili Wabup PALI.

"Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran terhadap pemerintah kabupaten PALI dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten PALI agar bisa lebih baik," harap ketua DPRD PALI.

Salah satu rekomendasi yang disorot DPRD PALI melalui Pansus dikemukakan H.Asri adalah hampir 60 persen jalan kabupaten sudah tertutup semak belukar. "Hal ini harus kita pikirkan untuk dicari solusinya agar aktifitas masyarakat tidak terganggu. Permasalahan ini telah banyak disampaikan masyarakat akibat terganggu adanya semak belukar yang menutupi bahu jalan," ujar H Asri.

BUpati PALI Heri Amalindo melalui Wabup Drs H Soemarjono mengapresiasi terhadap DPRD PALI yang telah memberikan rekomendasi yang diberikan atas LKPJ Bupati tahun anggaran 2023.

"Rekomendasi ini menjadi pedoman Pemda PALI untuk perbaikan dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten PALI. Menjawab rekomendasi oleh Pansus yang menginginkan keberlanjutan program pemerintah yang saat ini tengah digenjot, hal itu memang akan dilakukan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Kami juga butuh masukan agar program tepat sasaran," jabar Wabup.

Perlunya dibangun sentra pertanian yang menjadi salah satu rekomendasi DPRD PALI, Wabup menjelaskan bahwa hal itu menjadi impian semua pihak mengingat sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani.

rekomendasi lkpj bupati pali, tahun anggaran 2023                            pali, sumateraekspres.id - dprd penukal abab lematang ilir (pali) memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) bupati pali tahun anggaran 2023 melalui rapat paripurna yang digelar senin (29/4).
rapat paripurna ke-1 dprd pali dalam rangka laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) bupati pali anggaran 2023 diketuai h asri ag didampingi, wakil ketua i irwan st dan wakil ketua ii m budi hoiru. 
rapat paripurna tersebut dihadiri 15 orang anggota dewan dari 25 anggota dprd pali yang ada juga hadir bupati pali h heri amalindo melalui wabup drs h soemarjono serta sejumlah kepala opd dan forkopimda di lingkungan pemkab pali. 
pada rapat paripurna tersebut, ada beberapa agenda yang dibahas, yakni penyampaian laporan hasil kerja pansus yang disampaikan anggota dprd pali, aswawi mansur. 
baca juga:4 bank paling aman bagi pns pppk menyimpan dana, jadi rekomendasi lokasi menabung selain tempat gajian
baca juga: ingin tahu posisi tidur yang paling baik, ini kata ahli
kemudian penyampaian rekomendasi anggota dprd terhadap pembahasan lkpj bupati tahun anggaran 2023. penyerahan rekomendasi persetujuan lkpj bupati pali tahun anggaran 2023 oleh dprd pali. lalu pendapat akhir dan sambutan bupati yang diwakili wabup pali. 
"rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran terhadap pemerintah kabupaten pali dalam melanjutkan pembangunan di kabupaten pali agar bisa lebih baik," harap ketua dprd pali. 
salah satu rekomendasi yang disorot dprd pali melalui pansus dikemukakan h.asri adalah hampir 60 persen jalan kabupaten sudah tertutup semak belukar. "hal ini harus kita pikirkan untuk dicari solusinya agar aktifitas masyarakat tidak terganggu. permasalahan ini telah banyak disampaikan masyarakat akibat terganggu adanya semak belukar yang menutupi bahu jalan," ujar h asri. 
bupati pali heri amalindo melalui wabup drs h soemarjono mengapresiasi terhadap dprd pali yang telah memberikan rekomendasi yang diberikan atas lkpj bupati tahun anggaran 2023.
"rekomendasi ini menjadi pedoman pemda pali untuk perbaikan dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten pali. menjawab rekomendasi oleh pansus yang menginginkan keberlanjutan program pemerintah yang saat ini tengah digenjot, hal itu memang akan dilakukan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. kami juga butuh masukan agar program tepat sasaran," jabar wabup.
baca juga:buruan penuhi keranjang bunda, dengan promo alfamart paling murah sejagat, berlaku dari 24-30 april 2024
baca juga:inilah 10 sekolah kedinasan dengan peminat terbanyak dan paling diserbu, cek daftar lengkapnya
perlunya dibangun sentra pertanian yang menjadi salah satu rekomendasi dprd pali, wabup menjelaskan bahwa hal itu menjadi impian semua pihak mengingat sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. 
"memang sangat perlu adanya sentra pertanian agar dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian di kabupaten pali tidak tergantung pada daerah lain terutama penyediaan bibit atau benih," imbuhnya. 
kemudian sektor pendidikan dan kesehatan, wabup menyatakan akan terus ditingkatkan. "lalu pembangunan fisik yang belum selesai akan menjadi prioritas pemda pali agar manfaatnya bisa segera dinikmati masyarakat. seperti penyelesaian gedung dprd dan gedung rumah sakit," tandasnya.
berikutnya jaringan internet, diakui wabup ada 76 titik blankspot, sementara tahun ini hanya ada 9 titik yang dibangun tower. "kebijakan pembangunan pemerataan jaringan internet ada pada kementerian, namun kementerian hanya memberikan penugasan, sementara  pelaksanaannya dilakukan pihak ketiga atau pihak provider. tetapi kita terus berupaya mengatasi masalah itu melalui kominfo," tegasnya. (ebi)