Tanda Tangan Pencairan, Hakim Minta Bertanggung Jawab

Reporter: Nanda |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 27 Feb 2024 - 20:24

BERSAKSI: JPU Kejati Sumsel menghadirkan saksi mantan Ketum KONI Sumsel Hendri Zainuddin, dan mantan Wakil Sekum KONI Sumsel Rizki Perdana, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, kemarin. FOTO: NANDA/SUMEKS--

Saksi Hendri membuat SK mengajukan permohonan pencairan tahap I ditujukan kepada Gubernur CC Kadispora," urasi JPU.

Selanjutnya, Hendri Zainudin kembali mengajukan permohonan belanja tambahan sebesar Rp25 miliar. Kemudian Gubernur Sumsel mengeluarkan SK Gubernur tentang belanja hibah daerah, dengan total dana hibah yang diterima sebesar Rp37,5 miliar.

NPHD juga ditandatangani Ahmad Yusuf danan Hendri Zainudin. "Dari total dana hibah sebesar Rp37,5 miliar, baru direalisasikan sebesar Rp35 miliar lebih. Sisanya sebesar Rp2 miliar lebih," imbuh JPU, pada persidangan sebelumnya.

Berdasarkan NPHD ditangani Yusuf Kadispora dan Hendri Zainuddin, dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan kepada Dispora pemberi dana hibah mewakili Pemprov Sumsel.

"Ada beberapa SPJ dibuat terdakwa Suparman Roman, tidak mengacu sesuai mekanisme pencairan. Dalam SK Ketua KONI Sumsel, dimana setiap SPJ wajib melampirkan diparaf pejabat KONI," katanya.

Sehingga para terdakwa didakwa melanggar Primair Pasal 2 ayat 1 atau Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua, Pasal 9 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, selain kedua terdakwa yang masih proses bersidang, Tim Pidsus Kejati Sumsel juga telah menetapkan Ketum KONI Sumsel Hendri Zainuddin sebagai tersangka. (Nsw/air)

tanda tangan pencairan, hakim minta bertanggung jawab                            palembang, sumateraekspres.id – agenda sidang mempertemukan saksi amiri dan hendri zainuddin pada persidangan kasus dugaan korupsi pada tubuh koni sumsel, gagal terlaksana.
 saksi amiri tidak hadir. meski begitu, hendri zainuddin tetap memberikan kesaksikannya pada persidangan, selasa, 27 februari 2024.
baca juga:sidang kasus korupsi koni sumsel: hendri zainuddin jadi saksi, jawab soal pencairan dana hibah, seperti apa?
baca juga:koni sumsel pastikan persiapkan atlet secara maksimal jelang pon xxi aceh sumut, optimistis tembus 10 besar
 mantan ketua umum (ketum) koni sumsel itu, dihadirkan untuk memberikan keterangan kedua terdakwa suparman roman dan ahmad tahir. 
saksi lainnya yang dihadirkan jpu kejati sumsel, mantan wakil sekretaris umum (sekum) koni sumsel rizki perdana. 
 selain amiri mantan bendahara umum (bendum) koni sumsel, saksi yang tidak hadir lainnya adalah agung, mantan wakil ketua koni sumsel. 
dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai kristanto sahad sh mh, kembali menanyakan terkait transpor harian dan pencairan sampai ratusan juta yang tertera dalam cacatan buku kas pengeluaran.
 "hendri zainuddin, saudara tahu tidak dari transpor harian dan pencairan sampai ratusan juta yang tertera dalam cacatan buku kas pengeluaran," tanya hakim.
 "secara teknis saya tidak tahu, ada yang ditransfer dan ada yang tunai. karena bendahara yang lebih mengetahuinya yang mulia," jawab hendri, yang juga berstatus tersangka pada perkara ini.
 “baik, kami harap jangan ada yang ditutup-tutupi. semua harus dibuka untuk mempertanggungjawabkan kerugian uang negara rp3,4 miliar ini.  semua yang ikut menandatangani bukti-bukti pencarian harus ikut dimintai tanggung jawab," tegas hakim.
 sekadar mengingatkan, dalam dakwaannya jpu kejati sumsel mendakwa kedua terdakwa suparman roman dan akhmad thahir telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga merugikan negara rp3,4 miliar lebih.
 kata jpu, hendri zainuddin selaku ketua umum koni sumsel mengajukan dana hibah rp95 miliar lebih kepada gubernur sumsel soal permohonan dana hibah 2021. kemudian hendri zainuddin membuat sk biaya kegiatan koni, porprov di oku raya.
 usulan anggaran hibah gubernur yang disetujui besaran alokasi dana hibah sebesar rp12 miliar. "nphd ditandatangani kadispora sumsel saat itu, ahmad yusuf dengan hendri zainuddin sebesar rp12 miliar. 
saksi hendri membuat sk mengajukan permohonan pencairan tahap i ditujukan kepada gubernur cc kadispora,"  urasi jpu.
 selanjutnya, hendri zainudin kembali mengajukan permohonan belanja tambahan sebesar rp25 miliar. kemudian gubernur sumsel mengeluarkan sk gubernur tentang belanja hibah daerah, dengan total dana hibah yang diterima sebesar rp37,5 miliar.
 nphd juga ditandatangani ahmad yusuf danan hendri zainudin. "dari total dana hibah sebesar rp37,5 miliar, baru direalisasikan sebesar rp35 miliar lebih. sisanya sebesar rp2 miliar lebih," imbuh jpu, pada persidangan sebelumnya.
 berdasarkan nphd ditangani yusuf kadispora dan hendri zainuddin, dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan kepada dispora pemberi dana hibah mewakili pemprov sumsel.
 "ada beberapa spj dibuat terdakwa suparman roman, tidak mengacu sesuai mekanisme pencairan. dalam sk ketua koni sumsel, dimana setiap spj wajib melampirkan diparaf pejabat koni," katanya. 
sehingga para terdakwa didakwa melanggar primair pasal 2 ayat 1 atau subsider pasal 3 jo pasal 18 uu pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
baca juga:hz akui tandatangani dana hibah karena hal ini, sidang dugaan dana hibah koni sumsel
baca juga:ada apa ya? kok sejumlah cabor malah pertanyakan tes fisik dan kesehatan atlet sumsel yang digelar koni sumsel
 atau kedua, pasal 9 jo pasal 18 uu  pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
dalam perkara ini, selain kedua terdakwa yang masih proses bersidang, tim pidsus kejati sumsel juga telah menetapkan ketum koni sumsel hendri zainuddin sebagai tersangka. (nsw/air)