Tak Sesuai dengan Tingkat Kebutuhan

Reporter: Neni |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 20 Nov 2023 - 21:15

Ilustrasi Upah Minimum Provinsi Naik--

"Mungkin ketika melihat kondisi perusahaannya kurang bagus, mereka bisa menerima. Kecuali perusahaannya bagus, tapi justru UMP tidak naik,” bebernya. Ini riskan menimbulkan penolakan UMP.

Dia berharap sepanjang disetujui bersama, maka kenaikan UMP 2024 berapa pun tentu bisa diterima.

“Ketika penetapan UMP, saya kira perusahaan, pekerja, dan pemerintah sudah duduk bersama untuk memutuskan nilai terbaik."

"Pemerintah tentu saja semata-mata mencari jalan tengah mana yang terbaik bagi keduanya,” pungkasnya.

Pengamat Ekonomi Sumsel dari Universita MDP, Idham Cholid SE ME menilai permasalahan pengupahan menjadi tarik menarik kepentingan antara dua kelompok. Yaitu, pekerja dan pengusaha.

"Bagi pekerja, kenaikan atau penyesuaian upah perlu dilakukan setiap tahun karena mengikuti perkembangan ekonomi dan inflasi," ujarnya. Sementara bagi pengusaha, kenaikan upah perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan perusahaan.

Karena terkadang dalam kondisi ekonomi tidak baik perusahaan mengalami permasalahan pembayaran upah lantaran ekonomi melemah.

Hadirnya aturan baru PP No.51/2023 diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengupahan.

“Saya kira penentuan upah dalam aturan baru ini telah memperhatikan beberapa aspek yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disesuaikan dengan kondisi dimana industri tersebut berada," ucapnya.

Harapannya melalui ketiga variabel tersebut, kepentingan ketenagakerjaan pada suatu daerah dapat terakomodir secara seimbang.

Karena ada variabel pengontrol, yaitu indeks tertentu yang penetapannya berbeda-beda antara satu lokasi dengan lainnya.

Sehingga upah minimum yang ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha.

Kalau tren sebelumnya kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah selalu lebih besar dari inflasi yang ada.

Namun aspek inflasi tidak bisa dijadikan acuan saja. Perlu memperhatikan aspek lain, misal perubahan pola konsumsi dan perkembangan ekonomi. (nni/fad/)

tak sesuai dengan tingkat kebutuhan                             sumateraekspres.id - kenaikan ump sumsel tahun 2024 yang hanya sebesar rp52.696 dinilai terlalu minim dan tak sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat saat ini.
pengamat ekonomi sumsel, prof sulbahri madjir mengakui jika kenaikan rp52.696 itu tak sebanding dengan tingginya kebutuhan dan inflasi harga bahan pokok atau barang.
“naiknya cuma 1,5 persen, sementara inflasi rata-rata per tahun 2-3 persen,” ujarnya. sehingga tentu saja dibandingkan kebutuhan yang ada tidak sesuai.
tapi prof sulbahri tak menampik perhitungan baru yang ditetapkan pemerintah tentu mempertimbangkan berbagai sektor sehingga hasil didapat kenaikannya hanya rp52.696. 
baca juga:kemenaker akui belum terima laporan, soal upah minimum 2024
baca juga:klaim 5 juta buruh akan mogok massal, segini besaran upah minimum 2024 yang dituntut
“saya kira pemerintah melihat 2 sisi, tak hanya kepentingan pekerja juga kondisi perusahaan yang ada saat ini,” ujarnya.
memang ini menjadi dilematis, ketika pekerja menginginkan kenaikan yang tinggi, tapi perusahaan, dengan kondisi ekonomi saat ini kurang menguntungkan justru berharap sebaliknya. 
kebutuhan pekerja mungkin meningkat, tapi di sisi lain tak semua perusahaan mengalami peningkatan atau pertumbuhan.
sehingga pemerintah mencoba menjembatani dan mencari jalan tengah sambil memperhatikan kondisi riil  di lapangan.
baca juga:yes. kemnaker beri sinyal upah minimum naik. tapi hanya segini
baca juga:tolak 3 variabel penghitungan upah 2024, kelompok buruh sebut rancu. apa saja 3 variabel baru itu
“jangan sampai ketika ump naik terlalu tinggi justru memberatkan perusahaan. pemerintah khawatir ketika beban ump bertambah, justru perusahaan akhirnya tak mampu bayar,” bebernya. 
dampaknya tentu saja bisa memicu phk (pemutusan hubungan kerja) para karyawan. “saya kira pekerja juga bisa tahu bagaimana kondisi perusahaannya, laba rugi, biaya operasional yang terus naik, dan sebagainya."
"mungkin ketika melihat kondisi perusahaannya kurang bagus, mereka bisa menerima. kecuali perusahaannya bagus, tapi justru ump tidak naik,” bebernya. ini riskan menimbulkan penolakan ump. 
dia berharap sepanjang disetujui bersama, maka kenaikan ump 2024 berapa pun tentu bisa diterima.
“ketika penetapan ump, saya kira perusahaan, pekerja, dan pemerintah sudah duduk bersama untuk memutuskan nilai terbaik."
baca juga:dapat upah tinggi, pengemudi becak untung besar antar guru besar ft unsri
"pemerintah tentu saja semata-mata mencari jalan tengah mana yang terbaik bagi keduanya,” pungkasnya. 
pengamat ekonomi sumsel dari universita mdp, idham cholid se me menilai permasalahan pengupahan menjadi tarik menarik kepentingan antara dua kelompok. yaitu, pekerja dan pengusaha.
"bagi pekerja, kenaikan atau penyesuaian upah perlu dilakukan setiap tahun karena mengikuti perkembangan ekonomi dan inflasi," ujarnya. sementara bagi pengusaha, kenaikan upah perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan perusahaan.
karena terkadang dalam kondisi ekonomi tidak baik perusahaan mengalami permasalahan pembayaran upah lantaran ekonomi melemah.
hadirnya aturan baru pp no.51/2023 diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengupahan.
“saya kira penentuan upah dalam aturan baru ini telah memperhatikan beberapa aspek yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disesuaikan dengan kondisi dimana industri tersebut berada," ucapnya. 
harapannya melalui ketiga variabel tersebut, kepentingan ketenagakerjaan pada suatu daerah dapat terakomodir secara seimbang.
karena ada variabel pengontrol, yaitu indeks tertentu yang penetapannya berbeda-beda antara satu lokasi dengan lainnya.
sehingga upah minimum yang ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha. 
kalau tren sebelumnya kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah selalu lebih besar dari inflasi yang ada.
namun aspek inflasi tidak bisa dijadikan acuan saja. perlu memperhatikan aspek lain, misal perubahan pola konsumsi dan perkembangan ekonomi. (nni/fad/)