Semua Gugatan Sengketa Pilkada se-Sumsel Kandas di MK, Pelantikan Serentak 20 Februari

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 05 Feb 2025 - 23:03

"Paslon nomor urut 03 sudah menerima dengan legowo dan siap mendukung dan menyukseskan pembangunan di Kota Palembang dan juga mengajak semua tim dan relawan untuk biza menerima semua putusan MK RI," singkat Ridwan.

Di bagian lain, permohonan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 oleh pemohon paslon nomor urut 3 Nasrun Umar dan Lia Anggraini, juga tidak dapat diterima MK. Amar Putusan Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2024, dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo.

Ketua MK Suhartoyo menyebutkan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 3 Tahun 2024, Pemohon semestinya mengajukan permohonan PHPU Kada ke MK paling lambat tiga hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2024 tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo.

Kuasa Hukum KPU Muara Enim, Hoirozi SH MH, mengucapkan terima kasih atas putusan MK. "Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperjelas dan memberikan kepastian hukum terkait pemilihan kepala daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024," ucapnya, didampingi Mujaddid Islam SH MH CLA, Tri Suhendro SH MH dan M Jayanto SH MH.

Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Rohani SH, mengatakan selanjutnya pihaknya menunggu salinan putusan dari MK. “Kemudian kami akan melaksanakan tahapan pleno untuk persiapan pelantikan paslon Edison-Sumarni yang berlangsung serentak ada 20 Februari mendatang," pungkasnya.

Terpisah, Mahkamah Konstitusi (MK) juga tidak dapat menerima permohonan Ketua Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS) DPC Ogan Ilir Desva Adelia Rachmadani. Putusan Nomor 11/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini terkait PHPU Bupati Ogan Ilir dibacakan pada Rabu (5/2/2025).

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon untuk perkara Nomor 129/PHPU.BUP-XXIII/2025, tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Suhartoyo, kemarin. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menguraikan, Pemohon mendalilkan KPU Ogan Ilir diduga kuat melakukan pelanggaran hukum, dengan tidak melakukan pemeriksaan kembali (crosscheck) data pemilih secara menyeluruh.

Namun dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara ataupun menyebabkan penurunan partisipasi pemilih. “Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo," ujar Enny.

BACA JUGA:Komitmen Dukung Pilkada Langsung

Plt Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir, Roby Ardiansyah mengatakan pihaknya tengah membahas rencana rapat pleno penetapan Bupati-Wabup Ogan Ilir periode 2025-2030 terpilih. "Saat ini kami sedang membahas rencana rapat pleno penetapan Bupati dan Wabup Ogan Ilir terpilih," terang Roby.

Pelantikan Bupati-Wabup Ogan Ilir periode 2025-2030 terpilih diprediksi akan bersamaan dengan kepala daerah terpilih lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, pada 20 Februari 2025. "Bisa saja pelantikan dilakukan bersamaan dengan kepala daerah yang tidak bersengketa," ucapnya.

semua gugatan sengketa pilkada se-sumsel kandas di mk, pelantikan serentak 20 februari                            jakarta, sumateraekspres.id - gugatan sengketa pilkada dari sumsel, kembali kandas pada hari kedua mahkamah konstitusi (mk) membacakan putusan sela atau dismissal, rabu (5/2). yakni terkait gugatan sengketa pilkada palembang, muara enim, ogan ilir (oi), dan oku selatan (okus).
pada putusan nomor 110/phpu.wako-xxiii/2025 dibacakan ketua mk suhartoyo, menyatakan tidak dapat menerima permohonan paslon wako dan wawako palembang nomor urut 3 yudha pratomo dan baharudin, dalam perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) wali kota palembang 2024.
“dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar ketua mk suhartoyo. dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim konstitusi arief hidayat, mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum. hal tersebut karena mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus.
arief mengatakan seharusnya untuk dapat mengajukan permohonan phpu, jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0.5% dikalikan 758.086 suara (total suara sah), yakni 3.790 suara. “namun, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 352.696 suara 229.895 suara sebesar 122.801 suara (16,19%) atau lebih dari 3.790 suara,” ujar arief.
baca juga:mk lanjutkan sengketa pilkada empat lawang ke sidang pembuktian
baca juga:sengketa pilkada di sumsel berguguran, hakim mk bacakan dismissal
mahkamah juga mempertimbangkan mengenai dalil pemohon yang mempersoalkan adanya penggantian pejabat (mutasi) di lingkungan pemerintah kota palembang 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon pada tanggal 22 september 2024, oleh calon wako nomor urut 2 ratu dewa, saat menjabat sebagai pj wali kota palembang.
"ini semua kemenangan warga palembang dan tidak seharusnya dirasakan berlebihan. yang terpenting ke depan, bagaimana kita mendukung dan support program yang ada dan dijalankan keduanya,” ucap h ahmad zulinto, panglima perang wako dan wawako palembang terpilih ratu dewa dan prima salam. 
terkait dengan putusan dismissal mk, ketua kpu kota palembang syawaludin shi mh mengatakan pihaknya menunggu salinan putusan dari mk ri tersebut. “kami masih menunggu petikan putusan tersebut untuk dasar menggelar pleno penetapan cawako-cawawako palembang tahun 2024,” ujarnya. 
bila salinan putusan itu dikirimkan rabu (5/2) atau kamis (6/2), maka dijadwalkan pleno penetapan kamis atau jumat (6-7 februari). “namun kalau dikirimkan ke kami hari kamis (6/2) malam, maka pleno ini dilaksanakan jumat atau sabtu tanggal 7-8 februari," bebernya. 
dikatakan syawal, putusan mk ri bersifat final dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap atau inkracht. "kita tunggu saja salinan putusannya. yang pasti, kita harap semua kandidat menerima hasil putusan mk dan tetap jaga kondisi kota palembang tetap kondusif," imbuhnya.
baca juga:sepakat pilkada dan pemilu tak digelar berdekatan
baca juga:mau instan, warga mura kembali berharap bantuan gsmp
kuasa hukum pemohon, dr hm ridwan saiman sh mh mengatakan pihaknya menghormati dan menerima putusan oleh mk ri tersebut. dia sudah melaporkan kepada kliennya selaku pemohon, yudha pratomo mahyudin dan baharuddin. 
"paslon nomor urut 03 sudah menerima dengan legowo dan siap mendukung dan menyukseskan pembangunan di kota palembang dan juga mengajak semua tim dan relawan untuk biza menerima semua putusan mk ri," singkat ridwan. 
di bagian lain, permohonan phpu bupati dan wakil bupati muara enim tahun 2024 oleh pemohon paslon nomor urut 3 nasrun umar dan lia anggraini, juga tidak dapat diterima mk. amar putusan nomor 83/phpu.bup-xxiii/2024, dibacakan oleh ketua mk suhartoyo. 
ketua mk suhartoyo menyebutkan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu. berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan pmk nomor 3 tahun 2024, pemohon semestinya mengajukan permohonan phpu kada ke mk paling lambat tiga hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh komisi pemilihan umum (kpu). 
“mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon nomor 83/phpu.bup-xxiii/2024 tidak dapat diterima,” ucap ketua mk suhartoyo.
baca juga:mulai disidangkan hari ini, 4 gugatan phpu pilkada 2024 di sumsel, apa permohohannya?
baca juga:9 pilkada di sumsel bermuara 11 gugatan phpkada ke mk 
kuasa hukum kpu muara enim, hoirozi sh mh, mengucapkan terima kasih atas putusan mk. "kami mengapresiasi putusan mahkamah konstitusi yang telah memperjelas dan memberikan kepastian hukum terkait pemilihan kepala daerah kabupaten muara enim tahun 2024," ucapnya, didampingi mujaddid islam sh mh cla, tri suhendro sh mh dan m jayanto sh mh.
ketua kpu kabupaten muara enim rohani sh, mengatakan selanjutnya pihaknya menunggu salinan putusan dari mk. “kemudian kami akan melaksanakan tahapan pleno untuk persiapan pelantikan paslon edison-sumarni yang berlangsung serentak ada 20 februari mendatang," pungkasnya.
terpisah, mahkamah konstitusi (mk) juga tidak dapat menerima permohonan ketua barisan pemantau pemilihan sumatera selatan (bp2ss) dpc ogan ilir desva adelia rachmadani. putusan nomor 11/phpu.bup-xxiii/2025 ini terkait phpu bupati ogan ilir dibacakan pada rabu (5/2/2025).
"dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon untuk perkara nomor 129/phpu.bup-xxiii/2025, tidak dapat diterima," ujar ketua mk suhartoyo, kemarin. hakim konstitusi enny nurbaningsih menguraikan, pemohon mendalilkan kpu ogan ilir diduga kuat melakukan pelanggaran hukum, dengan tidak melakukan pemeriksaan kembali (crosscheck) data pemilih secara menyeluruh. 
namun dalil pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara ataupun menyebabkan penurunan partisipasi pemilih. “berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo," ujar enny.
baca juga:makna peringatan hari ibu bagi 4 srikandi sumsel terpilih pilkada serentak 2024
baca juga:komitmen dukung pilkada langsung
plt ketua kpu kabupaten ogan ilir, roby ardiansyah mengatakan pihaknya tengah membahas rencana rapat pleno penetapan bupati-wabup ogan ilir periode 2025-2030 terpilih. "saat ini kami sedang membahas rencana rapat pleno penetapan bupati dan wabup ogan ilir terpilih," terang roby. 
pelantikan bupati-wabup ogan ilir periode 2025-2030 terpilih diprediksi akan bersamaan dengan kepala daerah terpilih lainnya di provinsi sumatera selatan, pada 20 februari 2025. "bisa saja pelantikan dilakukan bersamaan dengan kepala daerah yang tidak bersengketa," ucapnya.
mahkamah konstitusi (mk) juga memutus perkara nomor 136/phpu.bup-xxiii/2025, terkait pilkada oku selatan. permohonan paslon nomor urut 2 iwan hermawan dan faisal ranopa tidak dapat diterima. mahkamah menyatakan permohonan pemohon mengenai phpu bupati oku selatan tahun 2024 tidak jelas atau kabur (obscuur libel).
“dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar ketua mk suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan pada rabu (5/2/2025) pagi.