9 Pilkada di Sumsel Bermuara 11 Gugatan PHPKada ke MK

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 31 Dec 2024 - 17:00

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemilihan Kepala Daerah (Pillkada) Serentak di Sumsel pada 27 November 2024, bermuara gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari Sumsel, ada 11 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada), untuk 9 daerah kabupaten/kota se-Sumsel.

Di Pilkada Empat Lawang yang melawan kotak kosong, terhadapat 2 permohonan PHKKada. Permohonan pertama, dengan pemohon Ruli Margianto dan Anggi Aribowo. Mereka memberikan kuasa kepada Martadinata SH dkk. Pemohonan kedua, H Budi Antoni Aljufri, yang memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho SH dkk.

Termasuk pilkada melawan kotak kosong di Kabupaten OI. Hasilnya juga digugat ke MK. Dengan pemohon Desva Adelia Rachmadani selaku Ketua Badan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS) DPC Kabupaten OI. Dia memberi kuasa kepada Siti Fatona.

Pilkada Lahat, juga ada permohonan PHPKada dengan pemohon Yulius Maulana dan Budiarto (Paslon nomor urut 01). Untuk Pilkada Kota Palembang, pemohon PHPKada yakni Yudha Pratomo dan Baharudin (Paslon nomor urut 03).

Untuk Pilkada Kota Pagaralam, juga terdapat 2 pengajuan permohonan PHPKada. Yakni, pemohon Alpian dan Alfikriansyah (Paslon nomor urut 02), serta pemohon Hepy Safriani dan Efsi (Paslon nomor urut 01).

Pilkada Banyuasin, pemohon gugatan PHPKada yaitu Slamet dan Alfi Novtriansyah Rustam (Paslon nomor urut 02). Sedangkan Pilkada OKU, pemohon PHPKada adalah Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita (Paslon nomor urut 01).

Selanjutnya, pemohon Nasrun Umar dan Lia Anggraini (Paslon nomor urut 03), untuk gugatan PHPKada Muara Enim. Sementara dari Pilkada OKU Selatan, PHPKada dengan pemohon Iwan Hermawan dan M. Faisal Ranopa (Paslon nomor urut 02).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan Kemendagri akan berkonsultasi dengan MK perihal pelantikan kepala daerah serentak pada 2025 mendatang. Demi mendapat kepastian hukum kapan pelantikan kepala daerah dapat dilaksanakan.

Kemendagri perlu melakukan konsultasi karena dalam amar putusan MK sebelumya telah memerintahkan untuk melantik kepala daerah secara serentak. Namun di sisi lain, pemerintah juga ingin menghormati hak konstitusi para calon kepala daerah yang ingin melakukan gugatan hasil pikada.

“Jadwalnya masih dipastikan lagi, dikonsultasikan lagi di antara pimpinan. Terutama Bapak Presiden dan MK,” ucap Bima Arya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/12).

9 pilkada di sumsel bermuara 11 gugatan phpkada ke mk	                            palembang, sumateraekspres.id -  pemilihan kepala daerah (pillkada) serentak di sumsel pada 27 november 2024, bermuara gugatan ke mahkamah konstitusi (mk). dari sumsel, ada 11 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (phpkada), untuk 9 daerah kabupaten/kota se-sumsel. 
di pilkada empat lawang yang melawan kotak kosong, terhadapat 2 permohonan phkkada. permohonan pertama, dengan pemohon ruli margianto dan anggi aribowo. mereka memberikan kuasa kepada martadinata sh dkk. pemohonan kedua, h budi antoni aljufri, yang memberikan kuasa kepada fahmi nugroho sh dkk.
termasuk pilkada melawan kotak kosong di kabupaten oi. hasilnya juga digugat ke mk. dengan pemohon desva adelia rachmadani selaku ketua badan pemantau pemilihan sumatera selatan (bp2ss) dpc kabupaten oi. dia memberi kuasa kepada siti fatona. 
pilkada lahat, juga ada permohonan phpkada dengan pemohon yulius maulana dan budiarto (paslon nomor urut 01). untuk pilkada kota palembang, pemohon phpkada yakni  yudha pratomo dan baharudin (paslon nomor urut 03).
untuk pilkada kota pagaralam, juga terdapat 2 pengajuan permohonan phpkada. yakni, pemohon alpian dan alfikriansyah (paslon nomor urut 02), serta pemohon hepy safriani dan efsi (paslon nomor urut 01).
baca juga: lepaskan penat setelah pilkada, herman deru dan muchendi riding menyala bersama komunitas motor dan ojek 
baca juga:dpd pan palembang gelar refleksi akhir tahun 2024, bahas evaluasi hasil pileg dan pilkada
pilkada banyuasin, pemohon gugatan phpkada  yaitu slamet dan alfi novtriansyah rustam (paslon nomor urut 02). sedangkan pilkada oku, pemohon phpkada adalah yudi purna nugraha dan yenny elita (paslon nomor urut 01).
selanjutnya, pemohon nasrun umar dan lia anggraini (paslon nomor urut 03), untuk gugatan phpkada muara enim. sementara dari pilkada oku selatan, phpkada dengan pemohon iwan hermawan dan m. faisal ranopa (paslon nomor urut 02).
wakil menteri dalam negeri, bima arya sugiarto, mengatakan kemendagri akan berkonsultasi dengan mk perihal pelantikan kepala daerah serentak pada 2025 mendatang. demi mendapat kepastian hukum kapan pelantikan kepala daerah dapat dilaksanakan.
kemendagri perlu melakukan konsultasi karena dalam amar putusan mk sebelumya telah memerintahkan untuk melantik kepala daerah secara serentak. namun di sisi lain, pemerintah juga ingin menghormati hak konstitusi para calon kepala daerah yang ingin melakukan gugatan hasil pikada.
“jadwalnya masih dipastikan lagi, dikonsultasikan lagi di antara pimpinan. terutama bapak presiden dan mk,” ucap bima arya, di kompleks istana kepresidenan, senin (30/12).
baca juga:evaluasi pilkada, waspadai gejolak sosial
baca juga:makna peringatan hari ibu bagi 4 srikandi sumsel terpilih pilkada serentak 2024
ada banyak daerah yang hasil pilkadanya tak digugat ke mk, dan mengenai hal tersebut kemendagri belum membuka opsi untuk mendahulukan proses pelantikan. pihaknya tetap menghormati hak konstitusi untuk menggugat hasil pilkada ke mk.
"di satu sisi kami ingin prinsip keserentakan ini diutamakan, tetapi di sisi lain kan juga ada tahapan-tahapan gugatan yang ada di mk. dan kami harus hormati, kami harus sesuaikan," katanya.
meski demikian, pada 2025 mendatang, kemendagri akan membuat jadwal pasti perihal pengangkatan kepala daerah. walaupun proses sengketa di mk tetap berjalan. "nanti kami awal tahun kelihatannya akan fokus kepada pembahasan tentang jadwal yang pasti. sekarang ini masih dikonsultasikan dulu," kata dia.
selain dengan presiden dan mk, kemendagri beserta penyelenggara pemilu juga akan meminta arahan dari mitra kerja legislatif di komisi ii dpr ri mengenai jadwal pelantikan kepala daerah. "ya dengan komisi ii, dengan mk, kpu, dan tentu minta arahan dari bapak presiden juga," ulasnya.