KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID - Puluhan honorer Satpol PP Kabupaten OKI geruduk Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BPPD) OKI. Mereka merasa ada kejanggalan pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 jabatan Pranata Trantib.
Karena di situ kejanggalan-kejanggalan yang ada seperti tupoksi dan asal daripada yang lulus tidak sesuai dengan nomenklatur surat edaran kementerian, surat Edaran Gubernur Sumsel termasuk yang ditandatangani Pj Bupati OKI.
AK, salah satu honorer Satpol PP OKI mengungkapkan, inilah yang diperjuangkan memang mereka belum tentu lulus 100 persen. "Tapi ini bentuk perjuangan untuk nasib kami karena kesempatan terakhir di 2024 ini," terangnya kemarin (4/11).
Ini adalah awal dan akhir perjuangan mereka adanya UU 23 itu ada kesempatan bagi mereka yang sudah lama menjadi honor bahkan 15 tahun hingga lebih itu diberi kesempatan pemerintah pusat diteruskan kepada Pemda OKI.
BACA JUGA:Satpol PP Dibentuk Tegakkan Perda
BACA JUGA:Marak Tawuran, Satpol PP Razia dan Jaring Puluhan Remaja
Karenanya, mereka ingin berjuang dan berperang sesama mereka. Disinggung apakah ada oknum penyusup dalam seleksi PPPK ini? Sambungnya kalau adanya oknum penyusup tidak menutup kemungkinan, tapi stakeholder yang menilai sendiri. "Kami bergerak bukan tanpa dasar tapi juga dikuatkan semangat berjuang hasil jerih payah kami sendiri," imbuhnya.
Harapannya ke depan yang telah lulus seleksi diminta untuk diseleksi kembali sesuai aturan dan regulasi sesuai surat yang diterbitkan. Ada 170 anggota yang ikut seleksi yang lulus administrasi pada 2022. Mungkin sekarang ada yang tidak mengikuti seleksi non ASN THK 2 yang tidak sesuai kompetensi jabatan yang lulus di luar ketentuan.
Sementara itu, Kepala BPPD OKI, Mauliddini melalui Kabid Informasi dan Kepegawaian, Cahyadi Ari menjelaskan, pihaknya belum bertemu langsung dengan anggota Sat Pol PP tersebut. “Jadi untuk saat ini belum bisa komentar lebih lanjut,”tutupnya.