LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID - Bertempat di Opproom Setda Lahat, digelar rapat koordinasi 10 indikator prioritas Pejabat (PJ) Kepala Daerah. Salah satunya terkait pengendalian inflasi.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Pj Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lahat melaksanakan strategi 4K guna melakukan pengendalian inflasi melibatkan 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Strategi 4K itu, Keterjangkauan Harga, Ketersedian Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Hal ini dilakukan guna pengendalian inflasi di Kabupaten Lahat bisa berjalan dengan baik dan efektif.
"Jadi rapat ini kita akan melihat apa saja yang telah OPD lakukan. Serta kita lakukan evaluasi tiap bulannya," ujar Pj Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP, Kamis (15/2).
BACA JUGA:Ditemani Istri dan 3 Anak, Pj. Walikota Palembang Ratu Dewa Jadi Pencoblos Pertama di TPS 053
BACA JUGA:PJ Sekda Ajak Warga Prabumulih Berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi
Lanjutnya beberapa upaya yang dilakukan OPD diantaranya. Pertama melaksanakan operasi pasar murah, satu minggu dua kali sampai dengan bulan April.
Untuk komoditas bahan pokok penting (Bapokting) yang akan disediakan seperti beras, minyak, terigu, gula, telur, cabe hingga bawang.
Lalu Gerakan Becak (Menanam Cabe Serentak) melibatkan instansi pemerintah, masyarakat dan sekolah. Melakukan review road map pengendalian inflasi. Edukasi dan sosialisasi penggunaan produk cabe kering.
Bantuan bibit ikan triwulan ke dua. Penyaluran bantuan pangan kepada 32.536 kepala keluarga (KK) satu bulan satu kali. Gerakan Pangan Mandiri On the Road, menyasar daerah yang tidak memiliki lahan persawahan. Penyaluran Beras SPHP. Lalu Gerakan Pangan murah.
BACA JUGA:HM Giri Ramanda N Kiemas Dengar Aspirasi Masyarakat, Perjuangkan Hingga Terealisasi
BACA JUGA:Hutama Karya Tumbuhkan Budaya K3 Lewat Kegiatan Prioritas
Hadir dalan rapat Koordinasi tersebut, Asisten I Rudi Thamrin, Asisten II M Ichsan Fadli, seperti Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan, Dinas Kominfo, Bapeda, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Kabag Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah.