“Di kita keberangkatan tahun 2024 saja baru terdaftar dua jemaah. Namun untuk tahun 2026 mendatang sudah lebih banyak pendaftar 26 calon jemaah.
Sementara haji furoda yang terdaftar sudah mencapai 15 jemaah. Jumlah haji khusus baik ONH Plus maupun furoda masih bisa bertambah saat bulan Ramadan nanti,” tegasnya.
Karena selama ini momen Ramadan menjadi momen paling banyak calon jemaah baru mendaftar, bisa meningkat hingga lebih dari 100 persen.
Kalau saat ini memang belum signifikan. Sekarang yang menjadi pembahasan penyelenggara haji saat ini, diakuinya, berkaitan kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang membatasi hanya 10 konsorsium yang bisa melaksanakan haji khusus.
“Sekarang ini kita sedang rapat mencari solusi atas kebijakan tersebut. Bila hal ini diterapkan, mau tak mau kita harus bergabung dengan penyelenggara haji yang lain. Bila tidak, jemaah kita tidak bisa diberangkatkan karena belum masuk konsorsium," pungkasnya.
Sementara, pemilik KBIH MDU Munawir, H Munawir mengatakan secara prinsip BPIH sudah ditentukan sebesar Rp56 juta per jemaah.
Pihaknya pun mendengar dan harus mematuhi meski secara pribadi ini berat. Tapi karena niatnya ingin beribadah pasti calon jemaah tetap menerima dan melunasi BPIH tersebut.
Yang jelas, ia meminta kepada Kemenag RI selaku penyelenggara haji agar meningkatkan pelayanan, memperbaiki menu makanan, dan lain sebagainya seiringnya naiknya BPIH.
"Jangan ada lagi seperti tahun lalu, ada bus yang mogok sehingga buat jemaah terbengkalai," bebernya.
Dibanding Menteri Agama sebelumnya, H Lukman Hakim Syaifuddin, ia menerapkan kebijakan makanan jemaah itu per zonasi.
Jadi menu makanan jemaah Indonesia Timur berbeda dengan menu jemaah Sumsel. “Dulu jemaah Sumsel yang berada di Raudhah kateringnya juga dari orang Sumsel. Tapi sekarang ini tidak lagi, penerapan menu makanan semua sama untuk jemaah,” tegasnya.
Kemudian soal Pemerintah Arab Saudi yang mau mengurangi jumlah petugas haji tahun 2024, ia meminta Kemenag mengoptimalkan KBIH yang sudah memiliki porsi berangkat, sehingga petugas tidak kewalahan mengurus jemaah di Tanah Suci.
"Seperti KBIH saya ini memiliki porsi 16 jemaah, jadi setiap tahun kita berangkatkan satu petugas haji," terangnya.
Kalau mau jujur, lanjutnya, pengurangan petugas haji justru bisa buat kewalahan dan ini sudah terbaca dari tahun sebelumnya. “Kalau di Jawa itu hampir rata-rata jemaah berangkat dari KBIH sehingga mereka bisa turut membantu petugas haji,” cetusnya.
Ketua DPD Amphuri Sumbagsel, H Juremi Slamet Sucipto menilai biaya haji baru ditetapkan pemerintah dan DPR RI, belum turun SK-nya. Tapi biasanya angka memang tidak akan berubah. “Saya kira kenaikan ini juga masih cukup wajar," ujarnya.
Periode haji sebelumnya tambahan setoran pelunasan berkisar Rp24 juta-an sehingga total yang dibayar JCH (jemaah calon haji) sebesar Rp48 juta, dan tahun 2024 menjadi sekitar 31 jutaan dengan total bayar Rp56 juta.